Banyak orang percaya bahwa lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kelurahan adalah jalan paling aman untuk hidup tenang. Gajinya pasti, saingan sedikit, dan kerjaan santai.
Di desa, kerja dengan seragam cokelat adalah lambang keberhasilan. Namun, kenyamanan ini mengorbankan satu hal yang jarang orang sadari: otak yang pelan-pelan jadi tumpul.
Hidup enak karena SK PNS
Bagi Galuh (30), anggapan hidup enak itu benar adanya. Sudah lima tahun ia berseragam PNS di kelurahan tempat ia lahir.
Sebagai warga asli, atau yang sering orang sebut “akamsi”, berhasil masuk menjadi PNS di desa sendiri adalah pencapaian tertinggi bagi keluarganya. Ia bekerja tanpa perlu buru-buru.
Setiap pagi, Galuh berangkat kerja pukul setengah delapan, mengerjakan beberapa pekerjaan “template”, lalu punya banyak waktu luang untuk mengobrol dengan rekan kerjanya.
“Slow living yang sebenarnya,” ungkapnya, seraya tertawa, saat dihubungi pada Minggu (21/6/2026).
Puncak kenyamanan Galuh, ada pada Surat Keputusan (SK) PNS. Di desa, SK ini bekerja seperti kartu sakti.
Galuh langsung membawanya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meminjam uang Rp150 juta demi merenovasi rumah dan membeli motor baru. Pihak bank memotong cicilannya secara otomatis dari gaji Galuh selama sepuluh tahun.
Hidupnya sudah terjamin aman, tanpa perlu mencemaskan besok mau makan apa.
Gaji di bawah pekerja di kota, tapi lebih “slow living” karena hidup di desa
Di atas kertas, gaji bulanan Galuh sebagai PNS sebesar Rp3,8 juta–gabungan gaji pokok dan tunjangan–memang terlihat kecil. Namun, Galuh punya prinsip: orang mengukur kemakmuran bukan dari besarnya gaji yang masuk, tetapi dari kecilnya uang yang keluar.
Galuh membandingkan hidupnya dengan sang kakak yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta bergaji Rp6 juta. Sekilas kakaknya terlihat lebih kaya, tetapi hitungan aslinya berbeda.
“Ya kan karena merantau, jadi harus membayar kamar kos, uang transport, makan,” paparnya.
“Belum lagi keharusan orang kota yang biasanya nongkrong di tempat mahal.”
Sementara itu, Galuh tinggal di rumah warisan tanpa membayar uang kontrakan. Biaya hidup kecil, yang mana tiap harinya pengeluarannya untuk makan dan uang jajan anaknya tak seberapa.
Alhasil, ia pun berhasil menghemat Rp2 juta yang mungkin bagi orang kota bakal habis dipakai untuk memenuhi tuntutan gaya hidup.
“Kalau aku hitung ya, kalau nggak ada pengeluaran dadakan yang mendesak, ya rata-rata sebulan nggak sampai lah habis satu juta. Itu sisa banyak buat ditabung,” tegasnya.
Kenyamana bikin akal sehat mati
Namun, realitas berbeda dialami oleh Rian (26). Jika Galuh menikmati semua kenyamanan itu, Rian justru merasa tersiksa.
Sarjana lulusan universitas negeri di Jogja ini mendaftar PNS di pemerintah kelurahan semata-mata karena “mematuhi” perintah ayahnya, seorang mantan lurah di desa tersebut.
Semasa kuliah, Rian terbiasa membaca “buku berat”, atau berdiskusi sampai malam. Dua hal ini yang sangat sulit, atau barangkali mustahil, ia temui di balai kelurahan.
“Lebih ke nggak ada sparing partner buat diskusi,” ujarnya.
Secara finansial, Rian membenarkan ucapan Galuh. Hidupnya makmur dan uangnya utuh.
Namun setelah tiga tahun bekerja sebagai PNS di desa, Rian mendapati kenyataan yang menakutkan: kenyamanan kantor kelurahan ini pelan-pelan sedang mematikan akal sehatnya.
Budaya ABS PNS toksik dan bikin cara pandang tak berkembang
Rian menyebut dua hal yang membuat otaknya tumpul. Pertama, waktu luang yang berlebihan.
Setiap pagi usai absen pukul 07.30, ia dan pegawai lain berjalan mencari sarapan. Mereka duduk di sana lebih dari satu jam hanya untuk membicarakan hal-hal tak penting.
“Boro-borong ngomongin program. Isinya malah gosip bapak-bapak,” jelasnya.
Ketika Rian kembali ke meja kerjanya, jobdesk dia amat template dan membosankan. Hanya berurusan dengan Microsoft Word, tak lebih.
Kedua, lingkungan kerja yang, kata dia, menolak kemajuan. Atasannya dan mayoritas rekan kerjanya sudah sepuh. Para baby boomers.
Alhasil, mereka punya cara pandang kolot. Bahkan, cara pandang itu dimulai dari hal-hal sepele seperti menolak digitalisasi surat, pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat, dan lain-lain.
“Di sini, nurutin boomers. Apa-apa kertas, apa-apa fotokopi,” kata dia.
Tak sampai di situ. Di balai desa, menjaga perasaan sesepuh jauh lebih penting daripada bekerja bagus. Ketika Rian mencoba kritis, misalnya, dengan menanyakan rincian dana suatu program, ia tidak mendapat rincian pengeluaran. Atasannya justru menegur Rian karena menilai anak muda itu terlalu lancang mencampuri urusan sesepuh desa.
Sebagai seseorang yang kenyang dengan kultur kritis khas mahasiswa perkotaan, ada perasaan geram melihat perilaku ini. Namun, ia sadar, bahwa sebagai PNS, kultur yang harus ia junjung tinggi adalah “asal bapak senang” alias ABS.
“Harus diakui, ada enaknya. Soal finansial kita terjamin. Tapi soal kewarasan akal, habis sudah,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Jadi PNS di Desa Luar Jawa Lebih Sejahtera daripada di Kota, Ilmu Nggak Sia-sia dan Nggak Makan Gaji Buta atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
