Budaya srawung di desa itu cuma berlaku buat orang miskin. Kalau kamu kaya, tak perlu repot-repot membaur bareng warga buat bisa dihormati.
***
Belakangan ini, setiap kali membuka media sosial, saya sering melihat orang-orang membagikan sebuah pepatah berbahasa Jawa yang seolah dianggap sebagai prinsip hidup bertetangga paling sakral: “Nek ra srawung ojo tulung-tulung”. Artinya, kalau kamu tidak mau bergaul atau membaur dengan warga, jangan pernah meminta tolong kepada mereka.
Di kolom komentar, banyak orang, terutama mereka yang meromantisisasi kehidupan desa, mengagungkan kalimat ini. Meski tak sedikit juga yang menganggapnya omong kosong.
Slogan tersebut dianggap sebagai bukti tegaknya inklusivitas dan semangat guyub rukun di perdesaan. Siapa yang tidak mau berbaur, dia akan ditinggalkan.
View on Threads
Slogan srawung cuma tajam ke orang miskin
Sayangnya, sebagai orang yang tumbuh besar dan lama hidup di desa sebelum akhirnya merantau ke kota, saya berani bilang bahwa pepatah itu murni omong kosong. Di dunia nyata, slogan itu tidak pernah berlaku adil.
Aturan “jangan minta tolong” itu punya kasta. Ia adalah pisau tajam yang hanya mengarah ke leher warga miskin, tapi langsung tumpul saat menyentuh kulit orang kaya.
Mari kita bicara kenyataan. Di desa, yang namanya srawung itu sering kali punya bentuk yang sangat menguras tenaga. Wujudnya bisa berupa kewajiban ronda malam, kerja bakti, arisan karang taruna, hingga rewang di hajatan tetangga.
Bagi warga kelas atas–sebut saja para juragan, bos, atau pejabat desa–srawung bukanlah sebuah kewajiban. Mereka punya hak istimewa untuk absen dari pos ronda atau kerja bakti tanpa perlu takut digunjingkan. Kenapa? Karena mereka bisa “membayar” ketidakhadiran mereka.
Kalau kamu kaya, tak perlu membaur buat dihormati
Saya ingat betul sebuah kejadian di suatu siang, saat saya “menunaikan” srawung dengan kerja bakti membersihkan jalanan desa. Salah satu pengusaha paling kaya di desa kami, tentu saja tidak menampakkan batang hidungnya. Sebagai gantinya, “suruhannya” datang membawa dua kardus air mineral dan dua kresek besar gorengan hangat.
Apa reaksi bapak-bapak yang sedang belepotan lumpur memegang cangkul? Tidak ada yang marah. Mereka justru tersenyum lebar sambil menikmati minuman dan cemilan itu.
Absennya si kaya diwajarkan, bahkan dihormati. Bagi orang berduit, pepatah tadi sudah berubah wujud menjadi: Nek ra srawung, ya wani mbayar (Kalau tidak bergaul, ya berani bayar).
Di malam harinya, saya menyaksikan sendiri nasib bertolak belakang yang dialami tetangga saya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Siang harinya, ia absen kerja bakti karena masih kerja.
Reaksi warga? Ya, jadi bahan gosip. Cap antisosial otomatis menempel di jidatnya. Padahal, saya tahu betul, tetangga saya ini nyaris setiap malam menyempatkan diri ikut nongkrong bareng bapak-bapak meskipun badannya lelah.
Di sinilah pepatah “Nek ra srawung ojo tulung-tulung” dihantamkan keras-keras ke kepala orang kecil. Warga kelas bawah seolah tidak diizinkan untuk sekadar merasa capek. Karena tidak bisa membayar dengan uang, kami dipaksa membayarnya dengan tubuh, tenaga, dan waktu istirahat kami.
Srawung dan gotong royong propaganda Orba, bukan budaya khas desa
Jika kita mau sedikit menarik mundur pikiran kita, sistem srawung yang “berat sebelah” ini sebenarnya punya penjelasannya. Seorang antropolog bernama John R. Bowen pernah membongkar tuntas masalah ini lewat tulisannya yang berjudul “On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia” (1986).
Bowen menelanjangi fakta bahwa praktik gotong royong atau kerja bakti fisik yang kita lakukan saat ini bukanlah murni tradisi luhur warisan nenek moyang. Sejak era Orde Baru, narasi gotong royong sengaja dikonstruksi dan didoktrinkan oleh negara untuk memobilisasi tenaga kerja gratis dari rakyatnya.
Apa yang direfleksikan dari teori Bowen ini sangat relevan dengan realitas desa. Warga desa rutin membayar pajak. Desa juga menerima kucuran dana desa yang nominalnya bisa tembus miliaran rupiah setiap tahun.
Namun, mengapa urusan merawat fasilitas publik seperti membersihkan selokan mampat atau menjaga keamanan kampung malam hari masih dilemparkan ke pundak warga tanpa bayaran?
Jawabannya sederhana: pemerintah dari pusat hingga ke level desa sedang melakukan outsourcing atau alih daya kewajiban mereka. Mereka gagal menyediakan fasilitas dasar yang memadai, lalu memaksa warganya bekerja gratis dengan membungkusnya memakai dalih “melestarikan budaya desa”.
Karena si kaya bisa membeli privasinya, ujung-ujungnya, tenaga warga miskinlah yang dieksploitasi untuk mensubsidi kewajiban negara ini.
“Kalau nanti kamu mati, mau jalan sendiri ke kuburan?”
Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar warga miskin yang sudah lelah bekerja seharian ini tetap mau tunduk dan merelakan waktu istirahatnya? Jawabannya ada pada penciptaan “senjata psikologis”.
“Hidup kok nggak mau srawung sama tetangga. Nanti kalau mati, apa mau jalan sendiri kerandanya ke kuburan?”
Ancaman itu terdengar sangat mengerikan. Seolah-olah tetangga adalah penentu nasib jenazah kita. Tapi, mari kita telanjangi lagi kemunafikannya. Ancaman keranda mayat ini, sekali lagi, hanya menakutkan bagi orang miskin.
Coba bayangkan jika ada orang kaya di desa yang seumur hidupnya tidak pernah ikut kerja bakti atau ronda, lalu ia meninggal dunia. Apakah jenazahnya akan telantar? Apakah kerandanya harus didorong sendiri oleh keluarganya? Tentu saja tidak.
Dua puluh tahun hidup di desa, saya menyaksikan bahwa saat orang kaya atau terpandang meninggal, warga akan berbondong-bondong datang melayat. Padahal, selama hidupnya ia tak pernah srawung.
Kini, dari perantauan di kota, melihat betapa diagungkannya slogan “Nek ra srawung ojo tulung-tulung” di media sosial hanya membuat saya tersenyum getir.
Slogan itu tak lebih dari sekadar alat kontrol sosial yang diciptakan untuk menakut-nakuti sesama warga kelas bawah agar tetap patuh pada sistem. Di desa, selama kamu punya uang, kamu tidak perlu repot-repot srawung untuk bisa mendapatkan pertolongan.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Tongkrongan Bapak-Bapak di Desa: Obrolan Sering Ngawur, Kadang Nggak Berfaedah, tapi Saya Harus Gabung demi “Harga Diri” Keluarga atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
