Ada aturan tak tertulis, yang diam-diam disepakati warga desa: kalau kondisi ekonomi kamu pas-pasan, pilihan hidup juga harus nrimo. Termasuk dalam urusan memilih sekolah bagi anak.
Kalau bapaknya cuma buruh serabutan dengan penghasilan tak menentu, apalagi keluarga kecil kamu masih menumpang di mertua, sekolah anak tak perlu muluk-muluk. Yang penting dekat dari rumah, gratis, dan anak bisa belajar baca tulis.
Standard inilah yang nekat ditabrak oleh Eva (32), tetangga saya dari sebuah desa di ujung tenggara Wonogiri. Sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak, kondisi ekonomi Eva jelas sering kembang kempis.
Penghasilan suaminya sebagai buruh serabutan, hanya cukup untuk untuk menghidupinya dan dua anaknya–yang satu baru masuk SD dan satu lagi balita dua tahun.
“Kalau dibilang miskin banget, Alhamdulillah masih cukup. Nggak semiskin itu, tapi yo nggak kaya juga,” ujarnya, Minggu (26/7/2026).
Memilih sekolah mahal, tempatnya anak-anak orang kaya di desa
Namun, saat tiba waktunya mendaftarkan anak sulungnya sekolah, ia membuat keputusan yang bikin geger tetangga. Eva memilih menyekolahkan anaknya ke SD Muhammadiyah Program Khusus (PK).
Sebagai gambaran, di desa saya, SD Muhammadiyah PK bukan sekadar tempat belajar. Ia sudah dianggap sebagai simbol status sosial. Sekolah ini dianggap sebagai tempatnya anak-anak dari keluarga mapan.
Murid-muridnya didominasi anak pegawai negeri, atau orang-orang desa yang terpandang. Uang pangkal dan SPP bulanannya jelas bukan level kantong buruh serabutan yang buat makan besok saja masih mikir.
Belum lagi urusan logistik. Letaknya tak bisa dijangkau hanya dengan modal nekat. Eva harus rela membelah jalanan desa sejauh 15 sampai 20 menit setiap pagi menaiki motor. Bagi keluarga kelas bawah seperti dirinya, jelas mengejar sekolah ini ibarat mencari penyakit
Dicap “sok kaya” oleh tetangga
Keputusan Eva langsung jadi bahan kasak-kusuk panas tetangganya. Mereka nyinyir dan dengan gampang menempelkan cap “sok kaya” padanya.
Alasan warga sebenarnya masuk akal–meski tak bisa dibenarkan. Buat makan sehari-hari saja keluarga Eva masih harus putar otak, kenapa gaya-gayaan menyekolahkan anak di tempat yang SPP-nya menguras kantong?
Apalagi, di kelurahan saya itu sebenarnya ada tiga SD Negeri yang sepenuhnya gratis. Warga menganggap Eva terlalu memaksakan gengsi, egois, dan tidak kasihan melihat suaminya yang harus banting tulang.
“Dibilang sok kaya lah. Ada yang bilang egois lah. Masalahnya itu, mereka sukanya ngomong di belakang, nggak pernah yang berani negur langsung,” kata Eva.
Di desa saya, hal demikian memang terlihat dinormalisasi. Jika ada keluarga kelas bawah yang mencoba mengambil pilihan di luar batas kemampuan finansialnya–meski tujuannya baik–masyarakat akan otomatis menariknya turun dengan sentilan “tidak tahu diri” atau “sok kaya”.
Ada kesan kemiskinan adalah takdir yang harus diterima. Orang miskin seolah dilarang keras punya standard tinggi.
Menyelamatkan pergaulan anak di desa
Gunjingan tetangga itu tentu sampai ke telinga Eva. Ditambah ia masih tinggal satu atap dengan mertua, tekanan mentalnya jadi berlipat ganda.
Namun, ia memilih menebalkan telinga. Apa yang tidak dilihat oleh para tetangga nyinyir itu adalah ketakutan terbesar seorang ibu terhadap ancaman dari lingkungan sekitarnya.
Bagaimana tidak, dari tiga SD Negeri di desa, kondisinya memang memprihatinkan. Dua SD kekurangan murid dengan fasilitas seadanya. Satu SD sisanya lumayan ramai, tapi justru menyimpan masalah yang bikin Eva merinding: pergaulannya hancur.
“Kamu lihat sendiri kan, gimana mulut-mulut bocah itu kalau lagi pada ngumpul?”
Eva melihat langsung bagaimana rusaknya tongkrongan bocah-bocah SD di sekitar rumahnya. Memanggil teman dengan sebutan nama hewan, kosakata kotor, dan umpatan kasar sudah jadi bahasa pergaulan sehari-hari.
Etika berbicara dengan orang yang lebih tua perlahan luntur. Parahnya, kenakalan-kenakalan itu dibiarkan saja oleh lingkungan. Semua atas nama, “namanya juga anak-anak”.
Membiarkan anak sulungnya masuk ke ekosistem semacam itu sama saja dengan sengaja melempar anaknya ke tempat yang salah.
Uang bisa dicari
Pada akhirnya, keputusan Eva mendaftarkan anaknya ke SD Muhammadiyah PK bukan buat pamer gengsi. Ia aslinya cukup realistis: sekolah mahal tidak otomatis membuat anaknya kelak menjadi orang sukses.
Ia mengaku, paling tidak anaknya mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang lebih baik. Ia rela suaminya harus cari kerja serabutan tambahan, dan dirinya harus repot menembus jalanan setiap pagi untuk antar-jemput dari desa ke pinggir kota, asalkan anaknya berada di lingkungan yang beradab.
Bagi Eva, perhitungannya sangat sederhana. Uang SPP bulanan masih bisa dicarikan jalan keluarnya dengan keringat ekstra, dan jarak tempuh 20 menit tiap pagi bisa dilewati perlahan.
Namun, kalau moral dan pergaulan anaknya telanjur rusak sejak SD karena salah masuk lingkungan, uang sebanyak apa pun tak akan pernah bisa mengembalikannya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Makan Mie Gacoan adalah Kemewahan bagi Anak Muda Desa, Rela Motoran 2 Jam Demi Makanan yang “Menyiksa” Mulut Mereka atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
