MOJOK.CO – Menjadi orang berkuasa di negeri ini godaannya memang begitu menggiurkan. Makanya muncul kerakusan dan membuat para anak UGM itu lupa diri.
UGM selalu punya magnet untuk dirubung segala perbincangan, baik diskusi intelek langitan hingga ke gosip gurih. Apalagi di ajang Pilpres tahun ini para aktornya adalah anak UGM. Jokowi, Pratikno, Ganjar, Mahfud, Anies, Imin, semuanya jebolan UGM.
Gosip UGM paling hangat bertema Pilpres kali ini yakni munculnya “PETISI BULAKSUMUR”. Mari bergosip dengan sedikit intelek karena ada embel-embel cendekiawan UGM. Gosip yang batas permasalahanya terfokus, tidak melebar seperti gosip tukang sayur. Sisihkan sebentar gosip lain tentang UGM; misal tentang mahalnya UKT, Ketua BEM yang sempat bermasalah, dan hantu-hantu di sekitar kampus ini.
Pada Rabu, 31 Januari 2024, bertempat di Balairung UGM, para civitas akademika UGM yang terdiri dari sejumlah profesor, dosen, dan mahasiswa membacakan Petisi Bulaksumur. Mengutip situs resmi UGM, petisi berbunyi, “Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada.”
Lanjutannya: “Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.” Adalah Guru Besar Psikologi, Koentjoro, yang membacakan petisi tersebut.
Sebelum Koentjoro membacakan petisi, ada mimbar orasi yang bertajuk “Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia”. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasi antara lain, mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Dr. Abdul Gaffar Karim, serta Ketua BEM KM Gielbran Muhammad Noor.
UGM menolak kesewenang-wenangan di Pilpres 2024
Beberapa hari sebelum munculnya Petisi Bulaksumur, dalam topik yang masih berkaitan dengan pemilu, nama kampus ini telah renyah digosipkan dengan berbagai isu mengenai Mensesneg Pratikno, mantan rektor yang namanya masih sangat bertaji sebagai orang dalam di UGM, sang tangan kanan Jokowi, sesama alumni. Kedua bestie jebolan UGM megang istana negara, paling tidak dalam satu dekade terakhir.
Kantornya berada dalam satu kompleks di istana. Ada jurnalis berkelakar jika Ma’ruf Amin adalah RI 2, maka Pratikno adalah RI 1,5. Apalagi semenjak Pak Luhut gerah, duo UGM tersebut sudah seperti Batman & Robin. Dalam berbagai tayangan di medsos yang dengan mudah dilacak, nama Pratikno digosipkan sebagai salah satu orang yang punya andil besar dalam pemulusan siasat aturan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres.
Sikap UGM yang dibacakan secara resmi di balairung yang sakral itu secara gamblang menyatakan bahwa kampus menolak kesewenang-wenangan yang terjadi dalam kontestasi pilpres ini. Meskipun, di dalam kampus sendiri juga pasti terdapat tokoh-tokoh yang kontra dengan sikap tersebut, atau justru masih menjadi kubu (takut) dengan Jokowi dan Pratikno. Suara politik yang diteriakkan UGM ini layaknya seorang guru yang ingin menjewer kuping mantan muridnya, karena tidak mengindahkan apa yang pernah diajarkan.
Sehari setelah Petisi Bulaksumur, di kota yang sama muncul juga pernyataan politik dari para cendekiawan Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam situs resmi UII dikatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami darurat kenegarawanan. UII juga menolak ketidakadilan dalam proses pelanggaran etika di MK, penggunaan sumber daya negara untuk kampanye, ketidaknetralan Jokowi, dan pemanfaatan bansos BLT untuk kampanye.
Baca halaman selanjutnya: UGM sedang menunjukkan cara menggunakan akal sehat.
