Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) awalnya dikira bakal mengurangi persoalan standar hidup sukses di desa. Awalnya memang demikian, karena menjadi PNS membuat seseorang seolah berada di puncak kelas sosial-ekonomi. Namun, menjadi pegawai plat merah ternyata tidak sederhana kalau sudah pulang ke desa karena tuntutan aneh-aneh dan tidak ada habisnya.
Lolos seleksi CPNS jadi PNS/ASN, jadi standar hidup sukses dan bisa disombongkan
Hanya sekali mencoba mengikuti seleksi CPNS, ternyata Shofa (26) langsung lolos. Di desanya di Jawa Timur, Shofa mengaku menjadi satu-satunya Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang bertugas di luar daerah asal.
Setelah lolos seleksi CPNS sebagai penghulu KUA, Shofa ditempatkan di kabupaten tetangga (juga di Jawa Timur). Sebenarnya kehidupannya lebih banyak di kabupaten tempatnya bertugas.
Akan tetapi, menjadi satu-satunya/orang pertama yang lolos seleksi CPNS dan bertugas di luar daerah, banyak tetangga dan saudara yang menganggap Shofa telah memenuhi standar hidup sukses. Hal itu membuat sikap orang desa terhadapnya awalnya benar-benar berbeda.
Banyak orang tiba-tiba menjadi ramah padanya. Apalagi, ada beberapa sarjana di desa Shofa yang belum bisa menjadi PNS/ASN. Rata-rata pemuda seusianya bekerja di sektor informal.
“Bisa sombong lah. Kalau ada orang tanya ke aku atau ke orang tuaku, bisa jawab dengan penuh percaya diri: jadi PNS penghulu di kabupaten ini,” kata Shofa, Senin (30/3/2026).
“Pancen sangar.”
“Pinter ya kamu, lulus kuliah langsung jadi pegawai negeri.”
“Udah jadi PNS, jaminan hidup sejahtera.” Begitu kira-kira respons orang-orang di desanya.
Derita lolos seleksi CPNS: Sumbangan harus lebih, banyak proposal masuk, dan tidak boleh kelihatan susah
Lama-lama, status sebagai PNS/ASN di desa ternyata meribetkan hidup pemuda asal Jawa Timur tersebut. Orang di desa beranggapan, gaji Shofi sebagai pegawai negeri melimpah dan turah-turah.
Dengan kata lain, orang desa menganggap Shofa sebagai orang kaya. Padahal gajinya di bawah Rp5 juta.
Sejak menjadi PNS/ASN, tiba-tiba saja banyak proposal permohonan bantuan masuk ke rumahnya. Jangankan waktu Shofa kebetulan pulang ke desa, saat ia masih di kabupaten tempatnya bertugas pun orang rumah beberapa kali mengabari kalau ada proposal masuk.
“Macem-macem. Masjid mau bangun apa, proposal masuk. Ada acara 17 Agustusan, minta sumbangan. Pokoknya ada saja. Karena dikira, dengan aku kerja di Pemda, duitku banyak,” kata Shofa.
Masalahnya, ekspektasi orang di desa Shofa tidak berhenti hanya sebatas pada Shofa memberi sumbangan. Tapi juga pada jumlah yang Shofa berikan.
Kalau statusnya PNS/ASN yang bertugas di luar daerah—sebagai standar hidup sukses di desa—harusnya Shofa bisa memberi uang lebih banyak ketimbang warga pada umumnya. Lantas baru ia tahu kemudian, kalau ternyata, saat ia memberi nominal kecil, ia justru menjadi bahan rasan-rasan.
“Sudah jadi pegawai kok pelitnya amit-amit. Cuma ngasih segini.” Misalnya seperti itu.
“Aku lolos seleksi CPNS pada 2025 lalu. Lebaran tahun ini kan lebaran pertamaku dengan status PNS/ASN. Itu ekspektasi saudara, aku harus royal bagi-bagi THR ke bocil-bocil. Ngasih Rp20 ribuan sudah dicibir, ya dikira pelit,” ucap Shofa. Belum lagi ada saudara atau tetangga yang datang untuk pinjam uang.
Baca lanjutannya di halaman selanjutnya…
Hidup jadi ribet karena selalu dituntut lebih
