Penerima KIP Kuliah dianggap sebagai mahasiswa yang beruntung. Hidupnya enak, mendapat uang beasiswa dari negara. Anggapan ini pula yang pada akhirnya bikin stigma bahwa mereka tidak boleh foya-foya. Harus terlihat miskin dan menderita.
***
Hampir setiap semester, selalu ada pemandangan yang berulang di media sosial. Di akun-akun menfess kampus, sering muncul postingan yang menampilkan seorang mahasiswa sedang memegang mengerjakan tugas di coffee shop atau memakai sepatu yang lumayan bagus.
Keterangan fotonya biasanya bernada sinis: “Katanya anak KIP Kuliah, kok nongkrong di kafe? Kok sepatunya bagus? Bantuan pemerintah salah sasaran nih!”
Kira-kira begitu isinya.
Banyak orang mendadak menjadi “polisi moral”. Mereka menuntut penerima bantuan KIP Kuliah untuk tampil miskin, merana, dan menderita. Seolah-olah, menjadi miskin berarti kehilangan hak untuk terlihat rapi atau sekadar duduk di kedai kopi.
Memang benar, penyaluran KIP Kuliah wajib dikawal agar tepat sasaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dana dari negara mutlak harus jatuh ke tangan mahasiswa yang benar-benar memiliki keterbatasan ekonomi.
Namun, di balik ekspektasi publik yang seolah mengharuskan penerimanya tampil lusuh dan merana setiap saat, nyatanya ada “strategi bertahan hidup” yang sering kali kejam dan jarang dipahami oleh orang luar.
Mahasiswa KIP Kuliah dianggap “harap” ngopi di coffee shop
Sari (21), seorang mahasiswi di salah satu kampus negeri di Jogja, mengaku pernah menjadi korban sindiran teman sekelasnya. Temannya, yang masuk lewat jalur reguler, menyindir Sari karena sering terlihat mengerjakan tugas di sebuah kafe dan memesan kopi seharga Rp30 ribu
Sindirannya tajam. Sari dianggap menghamburkan uang negara untuk gaya hidup.
“Kayak seolah-olah yang boleh ngopi itu cuma mahasiswa kayak. Seolah-olah lambung orang miskin itu nggak boleh kena kopi kafe,” ujarnya kesal, saat ditemui Mojok, Jumat (6/3/2026) malam.
Padahal, kenyataannya jauh dari kata pamer. Kos-kosan Sari ukurannya sangat kecil dan tidak punya fasilitas Wi-Fi. Sementara itu, ia membutuhkan ruang yang nyaman serta jaringan internet buat mengunduh bahan-bahan skripsinya.
Alhasil, kopi seharga Rp30 ribu caranya self-reward sekaligus numpang Wi-Fi cepat dan AC selama berjam-jam untuk mengerjakan tugas akhir.
Uang beasiswa kecil, harus kerja part time buat bisa self-reward
Jika kita melihat data resmi, tuduhan bahwa Sari memakai uang negara untuk nongkrong itu secara matematis sebenarnya kurang masuk akal. Sesuai aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), bantuan biaya hidup KIP Kuliah dibagi menjadi lima klaster.
Di kota besar seperti tempat Sari kuliah (Klaster 2), bantuan yang cair adalah Rp800 hingga Rp950 ribu per bulan. Uang ini sudah harus terpotong Rp350 ribu untuk membayar kos.
Artinya, sisa uang jajan bulanan Sari, tak lebih dari Rp600 ribu. Jika dibagi 30 hari saja, jatah makan Sari hanya Rp20 ribu per hari.
“Boro-boro buat nongkrong, untuk makan sehat tiga kali sehari saja susah, megap-megap,” ungkapnya.
Lalu, dari mana uang kopi Sari? Nyatanya, sehari-hari Sari bekerja part-time sebagai penjaga kedai selama lima hari seminggu dari sore hingga tengah malam. Kopi yang ia minum di kafe itu, kata dia, murni dari hasil keringatnya sendiri.
Ia bekerja agar tidak dikucilkan dari pergaulan kampus sekaligus self-reward maupun healing setelah melewati hari yang berat.
“Bayangin, mau foya-foya aja kudu kerja dulu. Lantas, di mana letak kayanya?”
Sering asam lambung karena uang beasiswa telat cair
Selain dituduh hedon, mahasiswa KIP Kuliah juga sering dianggap punya “hidup enak”. Banyak mahasiswa reguler yang pusing membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester merasa iri, mengira anak KIP hidupnya tenang karena biaya kuliah sudah ditanggung negara.
Di satu sisi, realitas ini harus diakui terjadi. Namun, tak bisa dipukul rata begitu saja.
Bagi Dika (21), yang kerap mendengar stigma itu, hanya bisa tertawa getir. Alih-alih hidup enak, mahasiswa penerima KIP Kuliah di salah satu PTN Jogja ini mengaku asam lambungnya sering kumat.
Penyebabnya? Ia harus makan mi instan dicampur nasi berhari-hari pada awal semester.
“Faktanya, dan ini jarang diketahui publik, dana KIP Kuliah sering telat cair. Uang saku itu nggak dibagikan per bulan, tapi dirapel per semester,” ujarnya.
“Tapi kan karena proses birokrasi dari pusat ke kampus yang panjang, dana ini sering baru turun satu hingga dua bulan setelah perkuliahan dimulai.”
Tuntutan IPK
Ketika uang telat, anak reguler bisa langsung menelepon orang tua untuk minta tambahan. Sementara anak KIP Kuliah seperti Dika, tidak punya jaring pengaman itu.
Orang tuanya di kampung adalah buruh tani yang penghasilannya tidak menentu.
Alhasil, Dika pun harus berutang ke teman, kadang menggadaikan barang, atau memangkas drastis jatah makannya demi bisa bertahan hidup sambil menunggu proses birokrasi selesai.
“Nasibku masih lebih baik karena nggak terjebak pinjol seperti mahasiswa KIP Kuliah lain,” ujarnya.
Di tengah perut yang lapar itu, mahasiswa seperti Dika juga diikat oleh kontrak akademik. Mahasiswa KIP Kuliah wajib mempertahankan IPK minimal 3.00.
Evaluasi dilakukan ketat setiap semester. Jika nilai anjlok, beasiswa akan dicabut. Jika dicabut, mereka terancam drop out karena dipastikan tidak akan mampu membayar UKT reguler.
“Kalau anak reguler stres mencari uang untuk bayar UKT, kami anak KIP Kuliah stres mertahanin nyawa biar nggak diusir dari kampus.”
Penerima KIP Kuliah juga berhak terlihat bahagia
Stigma terakhir yang paling sering dilemparkan “polisi moral” adalah soal kepemilikan barang. Dika sering ditatap sinis karena membawa laptop seharga Rp7 juta ke kampus.
Sementara Sari mengaku pernah dihujat netizen di menfess kampus hanya karena wajahnya “bersih” dan ketahuan skincare dasar. Mereka dinilai “terlalu mampu” untuk menerima KIP Kuliah.
Dika sendiri berkali-kali bilang ke teman, kalau laptop miliknya adalah hadiah yang diberikan pemerintah kabupatennya karena prestasinya saat masih SMA. Usia laptopnya pun juga sudah hampir menginjak 5 tahun, dengan performa yang mulai menurun.
Begitu pula dengan skincare Sari. Ia mengaku bahwa skincare miliknya, seperti sabun cuci muka dan sunscreen bukanlah barang mewah atau tanda hedonisme. Itu adalah kebutuhan medis dasar.
“Aku cuma mau bilang, anak KIP Kuliah itu juga berhak glowing. Kami nggak mau jerawatan,” kata dia. “Apalagi perkara membeli skincare, menjaga kebersihan tubuh adalah hak asasi manusia, bukan keistimewaan orang kaya saja.”
Sari mengaku, benar ada penyalahgunaan dana beasiswa. Ia mengaku sering melihat KIP Kuliah yang salah sasaran. Namin, yang ingin ia tegaskan, menjadi penerima bantuan pemerintah tidak lantas membuat seseorang harus menjadi objek yang harus terlihat kumal, miskin atau merana setiap saat.
“Kami juga punya hak terlihat bahagia,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Ironi Penerima KIP Kuliah di Jogja: Uang Beasiswa Habis Buat Bayar Utang Keluarga, Rela Makan Rp20 Ribu per Hari Demi Tak Putus Kuliah atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
