Harus diakui, tukang parkir di desa jauh lebih amanah daripada jukir di kota. Mereka bekerja sepenuh hati, penuh dedikasi, dan yang paling penting: tak pernah asal getok harga. Kerja pun ada SOP-nya.
***
Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun merantau di kota, urusan parkir seringkali menjadi momok yang menguras emosi. Di kota besar, khususnya Jogja dan Jakarta, isu ini seperti tak ada habisnya.
Tukang parkir liar ini tak cuma bikin kesal pengguna kendaraan. Pemilik usaha pun juga dibikin dongkol karena keberadaan mereka bikin jualan sepi. Sampai muncul goyonan, “warung ramai dikit muncul bapak-bapak bawa peluit dan pakai rompi”.
Namun, semua kemuakan terhadap tukang parkir kota mendadak luntur saat saya pulang kampung libur Lebaran lalu. Siang itu, saya diajak adik ipar untuk datang ke acara rasulan, mirip-mirip pesta rakyat, di lapangan desa tetangga. Kami berangkat menggunakan motor.
Tukang parkir di desa kerja tanpa banyak drama
Sejujurnya, saat mendekati lokasi yang sudah sangat ramai itu, saya sudah membayangkan betapa susahnya mencari tempat parkir. Belum lagi saat pulang harus adu urat dulu karena ditarik tarif nuthuk alias asal-asalan. Tapi apa yang saya temui justru sebuah anomali yang sangat jarang dijumpai di Jogja.
Sejak dari mulut gang menuju lapangan, para pemuda desa sudah menyambut dengan sapaan ramah. “Mari, Mas, lurus saja, parkirnya di sebelah sana,” ujar salah satu pemuda.
Kejutan sesungguhnya terjadi saat saya turun dari motor. Di area parkir yang sangat luas itu, motor-motor ditata dengan sangat presisi. Dan, yang paling bikin saya takjub: hampir setiap jok motor yang terparkir ditutupi dengan potongan kardus bekas agar tidak panas tersengat matahari.
Bukan cuma itu, saya melihat beberapa pemuda sibuk membungkus helm-helm yang tergantung di spion dengan plastik kresek karena langit mulai terlihat mendung.
“Sering begini, Mas, di sini,” celetuk suami adik saya dengan santai, seolah itu adalah hal paling lumrah di dunia. Bagi saya? Itu adalah pelayanan “bintang lima” yang tarifnya hanya dua ribu perak.
Di kota, jukirnya bikin resah dan naik darah
Ingatan saya langsung melayang balik ke realitas pahit di kota besar. Sebagaimana sering dibahas dalam berbagai liputan di Mojok, tukang parkir di kota, terutama di Jogja, punya reputasi yang bikin banyak orang mengelus dada.
Bisa dibaca di sini: Jogja Pantas Menyandang Julukan ‘Kota Tukang Parkir’, Ada Warung Ramai Dikit Saja Langsung Muncul Bapak-Bapak Pakai Rompi
Mereka sering kali beroperasi seperti siluman. Saat kita datang dan butuh bantuan untuk memarkir motor di antara barisan yang berjejalan, sosok mereka seringkali tidak terlihat. Entah sedang duduk-duduk di warung atau asyik mengobrol dengan sesama rekannya. Namun, mereka tiba-tiba muncul saat kita hendak pulang.
Begitu mesin motor dinyalakan, mendadak terdengar suara peluit. Entah datang dari mana, mereka menengadahkan tangan lalu hanya menarik motor kita sekadarnya lalu menunggu uang diberikan.
Fenomena “tukang parkir siluman” di kota ini sudah menjadi keresahan publik. Kalau kita buka media sosial seperti X (Twitter) atau TikTok, keluhan netizen soal parkir liar dan perilaku jukir kota seolah tidak ada habisnya.
Dari masalah tarif Indomaret dan Alfamart yang jelas-jelas bertuliskan “Parkir Gratis” tapi tetap ditarik uang. Hingga yang terbaru, aksi tukang parkir yang marah-marah, menolak sistem parkir elektronik di retail Mie Gacoan Pekalongan.
View this post on Instagram
Keresahan netizen ini divalidasi oleh data resmi. Aduan masyarakat terkait pungli berkedok parkir, premanisme tukang parkir, hingga masalah “nuthuk” atau getok harga selalu menjadi langganan di daftar teratas laporan yang masuk ke Dinas Perhubungan tiap tahunnya.
Di kota wisata seperti Jogja, masalah ini bahkan sudah menjadi isu menahun yang mencoreng citra kota, tapi solusinya sering kali hanya jalan di tempat.
Tukang parkir di desa punya SOP yang wajib dipatuhi
Kontras antara tukang parkir di desa dan jukir kota ini membuat saya merenung. Mengapa jukir di desa bisa sangat amanah?
Jawabannya ternyata sederhana: ada “SOP Kultural” yang dipegang teguh. Saya memahami hal ini karena saya punya pengalaman pribadi. Dulu, saat masih duduk di bangku SMA di desa, saya pernah ditugaskan oleh Karang Taruna untuk menjadi petugas parkir di acara wayangan semalam suntuk di balai desa.
Di desa, menjadi petugas parkir sebuah acara bukan sekadar soal mencari duit jajan tambahan, tapi soal menjaga harga diri dan nama baik desa. Sebelum acara dimulai, ketua Karang Taruna atau panitia desa biasanya memberikan briefing singkat yang sangat tegas.
Aturannya cuma dua, tapi berat dijalankan kalau tidak punya integritas. Pertama, tarif harus “dikunci mati”. Jika disepakati dua ribu rupiah untuk motor, maka pantang bagi kami menarik lebih, meskipun acaranya sangat ramai atau tamunya terlihat kaya. Getok harga atau “nuthuk” dianggap aib yang memalukan satu desa.
Kedua, urusan pelayanan adalah harga mati. Menutupi jok motor dengan kardus dan mengamankan helm bukan sekadar inisiatif, tapi prosedur standard agar tamu merasa dihargai.
Kami sadar, orang yang datang ke acara desa kami adalah tamu. Kalau ada motor yang lecet, helm yang hilang, atau sekadar jok yang terlalu panas untuk diduduki, yang malu bukan cuma saya pribadi, tapi Karang Taruna dan seluruh warga desa.
Jukir di kota tak punya rasa malu
Asas tanggung jawab kolektif dan rasa malu inilah yang sering kali hilang dari tukang parkir di kota. Di kota besar, lahan parkir seringkali dianggap sebagai “tambang emas” yang bisa diperas semaunya.
Sistemnya seringkali dikuasai oleh kelompok atau bekingan tertentu yang hanya peduli pada setoran, bukan pada kenyamanan atau keamanan pemilik kendaraan. Jukir kota sering merasa tidak punya ikatan emosional dengan lingkungannya; mereka bekerja mengejar angka, bukan menjaga nama baik.
Kemuliaan tata krama desa ini makin terlihat jelas saat kita bicara soal acara hajatan. Di kota, parkir di pinggir jalan dekat gedung resepsi sering kali jadi ajang “pesta pora” tukang parkir dadakan.
Mereka bisa mematok tarif lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah dengan dalih “mumpung ramai” atau “biaya pengamanan”.
Bandingkan dengan di desa. Menarik uang parkir dari tamu hajatan itu haram hukumnya. Para petugas parkir di acara pernikahan desa biasanya bekerja dengan semangat rewang alias gotong royong membantu tetangga yang punya hajat.
Tamu adalah orang yang diundang secara terhormat, jadi sangatlah tidak sopan jika saat mau pulang mereka justru “ditagih” uang parkir. Kalaupun ada kotak parkir di pintu keluar, sifatnya benar-benar sukarela. Tidak ada paksaan untuk memberi.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Punya Skill yang Laku buat Kerja di Kota tapi Ternyata Tak Berguna di Desa, Gagal Slow Living Malah Kebingungan Nol Pemasukan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
