MOJOK.CO – Jelang pilkada, KPK lagi semangat-semangatnya bikin OTT. Yang terbaru menyasar wali kota Kendari.
KPK sedang on fire. Buih-buih Fahri Hamzah yang menuding OTT KPK “pembuat kerusuhan dan ramai semata” tidak mengendurkan semangat komisi anti-rasuah ini untuk mencyduk lebih banyak orang yang khilaf korupsi. Selama tahun 2017, OTT KPK menembus angka 19 kali: terbanyak dalam setahun sepanjang sejarah hidup KPK.
Yang terbaru, kemarin KPK menangkap ayah-anak Asrun dan Adriatma Dwi Putra bersama Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih dan Direktur PT IndoJaya & PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Diduga terjadi praktik suap di dalam pertemuan antara pejabat daerah dan swasta tersebut. Uwh, mau dong disuapin~
Seperti yang diketahui, Adriatma Dwi Putra baru menjabat sebagai Walikota Kendari 143 hari yang lalu dengan usia sangat muda (28 tahun), sedangkan sang ayah, Asrun, adalah pemegang tampuk jabatan Wali Kota Kendari 2 periode dan berencana “naik pangkat” menjadi gubernur Sulawesi Tenggara pada gelaran pilkada 2018.
Hm, Kendari dan Sultra sudah dianggap seperti perusahaan keluarga kayak sop Pak Min kali ya.
Dengan begini, Asrun dan Adriatma menambah daftar pencydukan KPK terhadap kepala daerah menjadi 9 orang di tahun 2018 yang baru dua bulan berjalan ini, dan beberapa di antaranya berkat OTT. KPK benar-benar memberikan sinyal kepada para calon-calon kepala daerah di Pilkada 2018 bahwa selain tidak canggung menjebloskan artis seganteng Zumi Zola ke penjara, KPK juga tidak surut memisahkan ayah dan anak dari istrinya demi keadilan. KPK sangat no drama, berintegritas, dan sudah pantas dibuatkan film dokumenter.
Hobi baru KPK dalam melakukan OTT setahun terakhir menjadi bukti bahwa peristiwa nahas yang terjadi kepada Novel Baswedan tidak membuat gentar KPK. Kepulangan Novel minggu lalu berhasil membawa semangat berlipat untuk KPK karena beliau menyatakan dapat kembali beraksi memberantas korupsi setelah dia sembuh.
Ditambah lagi, KPK tidak perlu lagi takut apabila dituntut bubar oleh Fahri Hamzah karena OTT-nya yang bikin ramai. Sebab, bersamaan dengan dijadikannya “Sebelah Mata” dari Efek Rumah Kaca sebagai lagu pemersatu kampanye pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta, segenap anak indie Indonesia sudah pasti berada di belakang KPK untuk menjaga dan melindungi kerja OTT.
Ingat, tidak ada yang lebih rebel dibandingkan anak indie.
Setelah dipikir-pikir, jangan-jangan banyaknya kepala daerah yang melakukan praktik KKN adalah karena kesalahan informasi. KKN dikiranya bukan singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, melainkan Kuliah Kerja Nyata.
Krik. Jayus kamu. Sudah sana ke penjara.
