Perusahaan hanya melirik pelamar yang berpengalaman
Kedua, lulusan D3 itu menilai perusahaan saat ini meminta kualifikasi yang lebih tinggi alias tidak mau menerima pemula. Mereka memilih karyawan yang sudah berpengalaman, siap kerja, dan tidak mau mengajari dari awal. Padahal bisa jadi anak itu mau belajar dengan cepat, bisa dipercaya, dan memiliki kemampuan mumpuni jika diasah.
Pengamat ketenagakerjaan Tadjudin Nur Effendi mengatakan hal serupa. Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu berujar calon pelamar sering kali kebingungan karena syarat pengalaman kerja dari perekrut. Namun, ia menjelaskan pengalaman itu bisa diartikan sebagai standar dari perusahaan untuk melihat kompetensi calon pelamar.
Oleh karena itu, pengalaman semestinya bisa didapat dari pelatihan atau sertifikasi yang mereka capai. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa pelamar sudah mempunyai kompetensi yang dicari oleh perusahaan.
“Kalau bisa ditambah pengalaman tambah oke,” ucap lulusan D3 jurusan kesehatan itu kepada Mojok, Minggu, (6/10/2024).
Lapangan kerja tak mengakomodasi keterampilan para pelamar Lulusan D3
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker mengungkap faktor tingginya angka kemiskinan di kalangan generasi Z. Salah satunya karena ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan D3 maupun S1 dengan kebutuhan industri pasar tenaga kerja.
Fia pun menyadari hal itu. Ia sendiri kerap melamar pekerjaan yang tak sesuai dengan jurusan pendidikannya. Salah satunya dengan melamar menjadi seorang content creator. Bukan tanpa persiapan, di sela-sela mengirim lamaran dan panggilan untuk interview dia aktif mengikuti kelas-kelas pelatihan secara daring.
Perjuangan itu membuahkan hasil, sebab akhirnya dia diterima menjadi karyawan kontrak di suatu perusahaan laboratorium medis dan klinik di Surabaya sebagai content creator. Mirisnya, ia hanya digaji Rp 500 ribu per bulan. Jauh dari UMR kota pahlawan.
Sebetulnya ia sempat kaget. Ia menduga keputusan upah tersebut ada hubungannya dengan gelar dan jurusan pendidikannya. Setahu dia, memang ada perusahaan yang menggaji karyawannya dari segi tingkat pendidikan. Meskipun tugas dan keahlian mereka sama.
Meski begitu, lulusan D3 itu berhasil bertahan selama sembilan bulan. “Aku merasa nyaman karena rekan kerjaku selalu mendukung, tapi perusahaan tidak memberiku kepastian tentang jenjang karierku. Sementara, temanku sudah ada yang menjadi karyawan tetap. Padahal kami masuk bersama. Mereka juga tidak menjelaskan. Akhirnya aku memutuskan resign,” tutur Fia.
Upaya pemerintah belum maksimal
Pemerintah mengklaim sudah melakukan upaya mengatasi tingginya angka pengangguran, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Di mana, aturan itu mewajibkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk menyesuaikan kebutuhan di dunia usaha dan industri.
Fia menganggap aturan itu masih belum linier untuk menjawab permasalahan di masyarakat.
“Di masa aku kuliah, pemerintah sedang gembar-gembor membuka peluang lebih besar bagi jurusan vokasi, tapi di saat yang sama perusahaan belum mau menerima anak D3,” kata dia.
Menurut Tadjudin, kini semakin banyak perusahaan yang tak memberikan pelatihan bagi pekerja. Kecuali, perusahaan khusus seperti Bank yang memberi pelatihan kepada fresh graduate selama beberapa bulan.
“Perusahaan tertentu pasti enggak mau, karena biayanya tinggi. Mereka ingin karyawan yang langsung segera kerja,” kata dia.
Tadjudin berharap pemerintah bisa mendirikan pusat pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang diminati di era sekarang. Ia melihat banyak generasi Z yang lebih minat bekerja secara fleksibel atau remote. Pekerjaan itu seperti pembuat konten, desainer grafis, animator, dan sebagainya.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA Beratnya Cari Kerja di Jakarta: 250 Lamaran Ditolak
Ikuti artikel dan berita MOJOK lainnya di Google News
