Kemarin siang, saya makan di sebuah warteg langganan. Seporsi nasi dengan lauk telur dadar dan tempe orek yang biasanya seharga sepuluh ribu rupiah, kini perlahan naik harga.
Untuk lauk yang harganya tetap, ukurannya dipangkas. Potongan tempe, misalnya, terlihat lebih tipis. Potongan ayam juga demikian. Saat saya tanyakan, pengelola warteg mengeluhkan tingginya harga bahan pokok di pasar.
Kalau dipikir-pikir, tipisnya irisan tempe ini, misalnya, memang berkaitan erat dengan rantai pasok ekonomi global. Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), lebih dari 80 persen kebutuhan kedelai nasional bergantung pada impor.
Saat nilai tukar Rupiah melemah hingga level Rp18.200 per dolar AS, seperti hari ini, beban belanja bahan baku bagi perajin tempe otomatis membengkak. Menyusutkan ukuran lauk menjadi “strategi” paling rasional bagi pengusaha kecil agar tak gulung tikar.
Efek pelemahan Rupiah ini berlipat ganda saat menyentuh sektor yang lebih besar. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, menjelaskan situasinya makin rumit karena pasokan energi global ikut terganggu. Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi di Selat Hormuz, menghambat pengiriman minyak dunia.
Industri dalam negeri yang sangat bergantung pada bahan bakar dan bahan baku berbasis minyak bumi akhirnya menanggung biaya operasional yang tinggi.
“Ketika harga minyak itu tinggi, maka perusahaan akan melihat apakah kemudian dapat menaikkan harga,” kata Denni, sebagaimana dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (11/6/2026).
Namun, menaikkan harga jual barang menjadi pilihan berat karena daya beli masyarakat sedang melemah. Di lapangan, tekanan ekonomi ini langsung terasa oleh masyarakat, khususnya pekerja.
Rendi (25), misalnya, seorang karyawan swasta yang ngekos di kawasan Sleman, mengeluhkan uang gajinya yang kini lebih cepat habis. Ia mengaku kesulitan mengatur pengeluaran harian.
“Makan di burjo saja kerasa bedanya. Nasi telur yang dulu delapan ribu rupiah, sekarang sepuluh ribu. Belum lagi isi bensin motor buat bolak-balik kerja tiap hari. Gaji tidak naik, tapi pengeluaran buat bertahan hidup naik lumayan berasa,” keluhnya.
Kondisi Rendi adalah potret dari kelas menengah yang sedang tertekan. Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyoroti tingginya kerentanan kelompok pekerja ini terhadap fluktuasi harga komoditas global, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wisnu menghitung bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi membuat pengeluaran transportasi harian kelas menengah melonjak 15 hingga 20 persen. Situasi ini diperburuk oleh wacana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi melalui sistem kode batang (barcode) yang terintegrasi dengan data pajak.
Alhasil, kelas menengah berisiko dicoret dari daftar pembeli bensin bersubsidi.
“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” urai Wisnu.
Saat kelas menengah seperti Rendi menghabiskan uang gajinya untuk kebutuhan dasar dan terpaksa berhemat, roda ekonomi nasional akan ikut melambat. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten mencatat bahwa lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Dampak pelemahan rupiah ke sektor ekonomi tingkat bawah
Ketika kelas menengah mengurangi makan di luar, membatasi jajan, atau menunda belanja pakaian, pelaku UMKM merasakan dampak langsungnya. Warung makan, kedai kopi, dan toko eceran kehilangan pembeli. Penurunan daya beli ini pada akhirnya memukul perekonomian dari tingkat paling bawah.
Beban ini juga menjalar ke industri skala besar. Laporan dan analisis dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kerap memperingatkan bahwa lonjakan ongkos produksi memaksa perusahaan melakukan langkah efisiensi drastis.
Langkah yang diambil beragam, mulai dari menunda penerimaan pegawai baru, memangkas uang lembur, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja kelas menengah kini berhadapan dengan risiko ganda: tingginya pengeluaran hidup dan ancaman kehilangan mata pencaharian.
Masalah makin kompleks karena tekanan ekonomi ini turut membebani kas negara. Dosen FEB UGM, Muhammad Nabiel Arzyan, menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut tersedot oleh kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan Rupiah.
Berdasarkan realisasi pemerintah hingga akhir Mei 2026, serapan dana untuk menambal subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai angka 45 persen dari total alokasi APBN tahun ini. Apabila kuota subsidi habis sebelum akhir tahun, pemerintah akan berhadapan dengan opsi sulit: menambah utang negara atau menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi lanjutan.
“Memang ini cukup unik dan masih memungkinkan berbagai skenario, apalagi harga minyak dan rupiah itu cukup terpengaruh,” kata Nabiel.
Untuk meredam dampak nilai tukar, Nabiel menyarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) saat berdagang dengan negara mitra.
“Penggunaan mata uang lokal dapat menjadi salah satu mekanisme mitigasi risiko. Namun, isu nilai tukar rupiah pada dasarnya jauh lebih struktural,” tambahnya.
Menyikapi rentetan tantangan ekonomi ini, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang memberi kepastian. Dosen FEB UGM, Dr. Evi Noor Afifah, mengingatkan bahwa pelemahan Rupiah akan memengaruhi perekonomian secara luas. Dunia usaha yang tertekan akan mengurangi angka investasi, sehingga menghambat laju target pertumbuhan ekonomi.
Evi mendorong pemerintah agar lebih terbuka menyampaikan informasi terkait kondisi ketahanan energi dan langkah mitigasi yang disiapkan. Informasi yang valid sangat dibutuhkan oleh masyarakat awam dan pelaku bisnis untuk merencanakan keuangan mereka.
“Mungkin juga perlu ada arus informasi yang lebih kredibel, lebih terbuka,” saran Evi.
Kelas menengah membutuhkan kepastian di tengah ketidakstabilan harga, mengingat mereka berada di luar jaring pengaman sosial pemerintah. Jika daya beli dan ketahanan kelompok pekerja ini terus melemah, roda ekonomi akan kehilangan mesin penggerak utamanya. Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pun akan semakin jauh dari jangkauan.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Rupiah Anjlok, Pakar UGM Wanti-wanti Kenaikan Harga Sembako atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
