Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan perbankan, mengenali produk keuangan formal tentu tidak selalu mudah. Jarak geografis, kondisi kepulauan, hingga terbatasnya akses terhadap informasi membuat pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan belum begitu memadai.
Padahal, kemampuan mengelola keuangan sehari-hari punya pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga. Mulai dari mengatur pendapatan, menentukan kebutuhan dan keinginan, memilih layanan keuangan, sampai mengenali risiko ketika berhadapan dengan tawaran keuangan yang tidak aman. Kondisi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pada akhirnya membuat masyarakat terjebak dalam beragam persoalan keuangan.
Persoalan semacam inilah yang kemudian mendorong Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I berkolaborasi dengan Tim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Bingkai Mentawai dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat di desa terluar.
Kolaborasi tersebut berlangsung di Desa Muntei dan Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satu bentuknya adalah Program LPS Bina Desa yang digelar di Desa Maileppet pada 17-20 Juli 2026.
Program tersebut merupakan inisiatif program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang dirancang secara berkelanjutan, serta berdampak positif terhadap penguatan ekonomi desa.
LPS dan KKN-PPN UGM mencoba menerjemahkan pengetahuan literasi keuangan agar bisa menjadi kemampuan yang benar-benar bisa dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari nantinya.
Jika literasi keuangan kuat: berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan ekonomi desa
Rangkaian program LPS Bina Desa di Kepulauan Mentawai berlangsung melalui kegiatan edukasi publik. Sejumlah pihak pun turut dilibatkan, dari organisasi komunal adat, siswa sekolah menengah atas, dan masyarakat umum.
Rangkaian kegiatan itu pun tidak hanya menyasar satu kelompok, tapi melibatkan berbagai unsur masyarakat: mulai dari organisasi komunal adat, siswa sekolah menengah atas, hingga masyarakat umum.
Pilihan kelompok sasaran tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan memang bukan urusan satu generasi saja. Anak-anak muda perlu mengenalnya sebelum memasuki kehidupan finansial yang lebih kompleks. Orang dewasa membutuhkannya untuk mengelola kebutuhan rumah tangga dan usaha. Sementara komunitas masyarakat membutuhkan pengetahuan tersebut agar keputusan ekonomi yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, berharap peningkatan literasi keuangan pada akhirnya tidak berhenti sebagai pengetahuan. LPS berharap, peningkatan literasi keuangan nantinya juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika itu terjadi, ekonomi desa pun akan semakin kuat sehingga bisa menjadi desa yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
“Program LPS Bina Desa bertujuan menghadirkan edukasi keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan keuangan,” jelas Aditya.
Selain itu, Program LPS Bina Desa juga selaras dengan penambahan tugas LPS dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Khususnya terkait program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.
LPS Bina Desa: membantu masyarakat mengelola keuangan
Tahun 2026 ini bukan kali pertama UGM mengirim mahasiswa KKN-PPM UGM ke Mentawai. UGM telah mengirimkan mahasiswa KKN-PPM ke Desa Muntei dan Desa Maileppet sejak 2024.
Bilal Ma’ruf, Dosen Fakultas Teknik UGM sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan Tim KKN-PPM UGM Bingkai Mentawai, menjelaskan bahwa program tersebut memang dirancang dalam kerangka multiyears.
“Program ini memang dirancang sebagai program multiyears yang saling berkesinambungan. Setiap tema yang diangkat pada tahun 2024 hingga 2026 bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan tahapan pembangunan yang disusun berdasarkan potensi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat di Pulau Siberut sebagai salah satu wilayah kepulauan terluar Indonesia,” beber Bilal.
Dalam proses pendampingan itulah persoalan literasi keuangan muncul sebagai salah satu kebutuhan nyata masyarakat. Kolaborasi dengan LPS kemudian menjadi salah satu cara untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Sebab, masyarakat desa tidak hanya membutuhkan akses terhadap uang. Mereka juga membutuhkan pengetahuan untuk menentukan ke mana uang tersebut digunakan, bagaimana mengelolanya, serta bagaimana melindungi diri dari berbagai risiko finansial.
“Dengan dukungan program LPS Bina Desa, kami berharap dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan secara lebih terencana, terstruktur, dan aman,” tutup Bilal.***(Adv)
BACA JUGA: Dobrak Keraguan Perempuan Tak Pantas Jadi Peternak, Alumnus Fapet UGM Ini Berhasil Raih Rp700 Juta di Tuban atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
