Ini adalah curhatan para lulusan LPDP yang mengaku “downgrade” ketika balik ke Indonesia. Bukan karena tak bersyukur atau kurang usaha, tetapi sistem memang menyusahkan mereka hingga susah cari kerja. Yang sedikit lebih beruntung, memilih banting setir agar bisa bertahan hidup.
***
Setiap tahun, ratusan anak muda Indonesia berangkat ke luar negeri dengan harapan besar. Mereka adalah para penerima beasiswa, dan kelak akan menjadi lulusan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang membawa segudang ilmu.
Di sana, mereka menimba ilmu di kampus-kampus top dunia dan digembleng dengan pengalaman hidup di negeri orang. Harapannya jelas: pulang ke Tanah Air, membangun bangsa, dan menempati karir yang cemerlang.
Namun, realitas seringkali tidak seindah bayangan. Alih-alih langsung diserap oleh industri, banyak dari mereka yang pulang kampung justru merasakan kenyataan pahit. Mereka, yang menyandang gelar S2 luar negeri sebagai lulusan LPDP, malah susah cari kerja di negeri sendiri.
Tembok tebal bernama “overqualified”
Salah satu dari mereka adalah Ade (bukan nama sebenarnya). Sebagai seorang lulusan LPDP program S2 Manajemen Bisnis dari salah satu kampus ternama di Eropa, ia sudah berbulan-bulan bolak-balik menyebar lamaran kerja.
Ratusan posisi sudah ia incar, mulai dari perusahaan multinasional hingga perusahaan lokal. Namun, jawaban yang ia terima seringkali seragam: “Mohon maaf, kualifikasi Anda terlalu tinggi untuk posisi ini.”
“Semua platform sudah dicoba. Minta bantuan relasi pun nggak ada hasilnya,” kata Ade yang berhasil Mojok hubungi, Minggu (22/2/2026).
Di dunia kerja, fenomena yang dialami ADe dikenal dengan istilah overqualified, situasi “dianggap terlalu pintar” untuk sebuah lowongan. Banyak HRD lokal yang mundur duluan saat melihat gelar Master dari luar negeri. Mereka berasumsi bahwa kandidat seperti Ade pasti meminta gaji selangit.
“Padahal, kami juga mencari pengalaman. Permintaan juga tak muluk, penting bisa kerja dulu dengan gaji layak,” imbuhnya.
Selain itu, ada juga ketakutan bahwa Ade akan cepat bosan dengan pekerjaan teknis biasa dan akhirnya malah buru-buru pindah kantor. Padahal, di kehidupan nyata, Ade rela digaji standar asalkan ia bisa mulai bekerja, berkarya, dan tidak lagi susah cari kerja.
Namun, pengalaman Ade ini bukanlah kebetulan semata. Badan Pusat Statistik (BPS) berulang kali mencatat bahwa angka pengangguran terdidik–yakni mereka yang lulus S1 hingga S3–selalu menempati porsi yang cukup besar di Indonesia.
Ijazah S2 dari luar negeri ternyata bukan jalan pintas bagi lulusan LPDP. Kadang, ijazah itu justru menjadi tembok tebal karena industri lokal belum punya kapasitas untuk mengelola tenaga kerja dengan keahlian setinggi itu.
Terjebak di “Hollowing Out of the Middles Class”
Pertanyaannya: kok bisa begitu? Mengapa orang pintar yang disekolahkan jauh-jauh malah susah cari kerja?
Jawabannya ada pada struktur industri kita. Laporan dari Bank Dunia (World Bank) pernah menyoroti sebuah masalah sistemik di Indonesia yang disebut Hollowing Out of the Middle Class atau hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan kelas menengah ke atas.
Sederhananya begini: program beasiswa negara sedang sangat cepat mencetak lulusan LPDP dengan keahlian tingkat ahli (seperti pakar energi terbarukan, spesialis kesehatan mental, atau ahli rekayasa genetika).
Di sisi lain, ekosistem industri kita masih berjalan pelan. Banyak perusahaan lokal yang bisnis utamanya masih di tahap dasar atau padat karya. Mereka belum butuh divisi riset dan pengembangan (R&D) yang canggih. Mojok pernah mengulas fenomena ini dalam liputan berjudul: “Overqualified tapi Underutilized, Generasi yang Disiapkan untuk Pekerjaan yang Tidak Ada”.
Akibatnya, terjadilah “kemacetan”. Lulusan kampus top ini tidak menemukan wadah atau pabrik yang sesuai dengan “mesin” ilmu yang mereka bawa pulang. Ekosistem yang belum matang inilah yang membuat para lulusan LPDP tersebut kebingungan mencari tempat berlabuh yang pas untuk keahlian spesifik mereka.
Lulusan LPDP banting setir demi bertahan hidup
Jika Ade terjebak menganggur karena ditolak HRD, cerita berbeda dialami oleh Fuji (juga bukan nama sebenarnya). Fuji adalah pemegang gelar Master Psikologi Klinis dari sebuah universitas top di Eropa.
Ilmunya sangat spesifik dan sangat dibutuhkan untuk masa depan kesehatan mental di Indonesia, tetapi nyatanya ia tetap susah cari kerja yang relevan dengan bidangnya.
Fuji kesulitan mencari rumah sakit atau institusi kesehatan yang bisa memberinya ruang praktik dengan sistem dan apresiasi gaji yang layak. Proses birokrasi dan ekosistem kesehatan lokal belum sepenuhnya siap menyerap spesialisasi Fuji.
“Biasanya terhalang persyaratan. Paling berat ya di pengalaman kerja paling nggak 4 tahun di kesehatan mental. Nah itu kan susah,” katanya, Sabtu (21/2/2026).
“Saya udah email dan nge-message banyak orang di LinkedIn dan email, cuma sedikit banget yang bales, atau balesnya nggak ada guna.”
Karena kebutuhan hidup harus dipenuhi dan “janji mengabdi” kepada negara harus ditepati, ia pun memutar otak. Bermodal kemampuan bahasa Inggrisnya yang lancar karena bertahun-tahun hidup di Eropa, Fuji banting setir.
Kini, keseharian ahli psikologi klinis itu diisi dengan menjadi tutor bahasa Inggris paruh waktu. Alih-alih membedah teori perilaku manusia, kata dia dengan nada guyon, ia kini lebih sering mengajari anak SMA membedakan Present Tense dan Past Tense.
Namun, Fuji tidak sendirian. Fenomena ini oleh para ahli ketenagakerjaan sering disebut sebagai educational mismatch atau ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan lapangan. Laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan tingginya angka pekerja Indonesia yang terpaksa bekerja di luar jurusan kuliahnya.
Bagi Fuji dan sesama lulusan LPDP lainnya, menjadi guru les bahasa Inggris bukanlah sebuah kegagalan. Ini murni insting bertahan hidup dari seorang lulusan LPDP saat industrinya belum siap.
Negara harus segera menjawab permasalahan para lulusan LPDP ini
Pada akhirnya, fenomena “downgrade” atau turun kasta karir hingga susah cari kerja yang dialami Ade dan Fuji bukanlah sekadar urusan kurang beruntung. Ini adalah masalah sistem dan ekosistem.
Niat negara menyekolahkan anak bangsanya hingga ke ujung dunia tentu sudah terbukti sukses melahirkan orang-orang pintar. Sayangnya, orang-orang pintar ini kadang harus beroperasi di pabrik yang masih memakai onderdil lama.
Realita ketidakcocokan ini disadari dan mulai dibenahi oleh pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dalam berbagai kesempatan gencar mendorong kolaborasi riset antara kampus dan industri.
Pemerintah sadar betul bahwa mencetak sarjana cerdas saja tidak cukup jika tidak disiapkan ladang pekerjaannya di dalam negeri. Agenda ini menjadi sinyal bahwa negara paham wadahnya belum sempurna, dan kini sedang bergegas menyiapkannya agar keahlian para lulusan LPDP tidak terbuang percuma.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Mekanisme dalam Beasiswa LPDP (Masih) Silang Sengkarut: Awardee Cemas Jadi WNI, Negara Punya PR yang Harus Diberesi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
