#3 Orang yang belum financial freedom bakal kelabakan hidup di desa
Ada satu kesalahpahaman yang sangat umum dipercaya di kalangan kelas menengah kota: hidup di desa itu pasti murah meriah. Kalau bicara harga makanan, misalnya, harganya jelas lebih miring dibanding di Jakarta. Namun, kalau kamu benar-benar hidup menetap dan membaur di desa, kamu bakal sadar bahwa “biaya sosial” di lingkungan perdesaan itu sangat mahal.
Hampir setiap minggu selalu ada pengeluaran tak terduga yang menuntut untuk merogoh kocek. Nominalnya mungkin sering disebut “seikhlasnya”, tapi di desa ada standard gengsi dan kepantasan yang mau tidak mau harus kamu ikuti agar tidak jadi bahan omongan.
Coba bayangkan saat memasuki “Musim Hajatan”. Dalam tradisi Jawa, bulan-bulan tertentu seperti bulan Besar (Zulhijah) adalah bulan favorit untuk menggelar pernikahan atau sunatan.
Di bulan ini, undangan hajatan bisa datang bertubi-tubi. Dalam satu minggu, kamu bisa saja harus pergi menyumbang ke tiga sampai lima tempat yang berbeda. Kalau satu amplop standarnya diisi Rp50.000 hingga Rp100.000, ya silakan dihitung saja.
Belum lagi biaya sosial lain yang berhubungan dengan kegiatan rukun desa yang bisa kapan saja ditagih. Jadi, kalau kamu nekat pindah ke desa padahal belum financial freedom, atau tabungan belum tebal, ya bakal kelabakan. Alih-alih bisa menikmati slow living dan duduk santai di teras, yang ada malah menderita karena uang gaji terus tergerus habis untuk membayar pajak sosial ini.
#4 Kalau kamu belum punya anak atau menunda punya anak, jangan sok slow living di desa
Di kota, keputusan untuk punya anak, menunda momongan, atau bahkan memilih childfree adalah hak prerogatif pasangan suami istri. Orang di sekeliling tidak akan terlalu peduli atau banyak bertanya.
Namun, bersiaplah menghadapi kalcersok kalau kamu tinggal di desa, karena di sana urusan rahim seringkali dianggap sebagai urusan publik yang bebas dikomentari siapa saja.
Warga desa punya kebiasaan ikut campur urusan privat orang lain, yang biasanya dibungkus dengan nada basa-basi saat bertegur sapa. Kalau kamu adalah pasangan muda yang nekat pindah ke desa tapi tak kunjung punya anak, siap-siap saja dihakimi setiap hari.
Hal ini menimpa Dimas dan istrinya, yang ceritanya bisa dibaca dalam liputan Mojok berjudul “Meninggalkan Hidup Makmur di Desa, Memilih Pindah ke Perumahan demi Ketenangan Jiwa”.
Secara ekonomi, pasangan ini sebenarnya memiliki kehidupan yang sangat makmur di desa karena punya pendapatan besar dari bisnis online dan freelance. Namun, mereka akhirnya menyerah, rela minggat, dan memilih pindah ke perumahan biasa demi menyelamatkan kewarasan.
Pemicunya tidak lain adalah mulut tetangga desa. Istri Dimas stres berat karena terus-terusan diburu-buru, ditanya, dan dihakimi warga sekitar untuk segera punya anak. Parahnya, sampai pada tuduhan-tuduhan halus yang mengarah pada urusan kesuburan, hingga disodor-sodori jamu atau disuruh pijat ke dukun beranak setempat.
Kemapanan finansial yang mereka bawa dari kota nyatanya tidak ada artinya jika mental terus dihancurkan oleh lingkungan sendiri.
Pada akhirnya, meromantisasi kehidupan desa hanya dari tayangan video pendek yang estetik adalah sebuah jebakan ekspektasi. Tak semua orang bisa dan tak semua desa cocok sebagai tempat slow living.
Kamu butuh mental baja untuk bisa berbaur dengan warga, butuh kebebasan finansial untuk menanggung tingginya biaya sosial, dan butuh kematangan usia untuk benar-benar bisa menikmatinya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Omong Kosong Slow Living di Malang: Pindah Kerja Berniat Cari Ketenangan Malah Dibikin Stres, Nggak Ada Bedanya dengan Jakarta atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
