Jadi beban antargenerasi
Lebih lanjut, Qisha menilai bahwa efektivitas sistem jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini belum sepenuhnya bisa diukur dari sisi kesejahteraan penerima manfaat.
Pasalnya, data yang tersedia umumnya baru sebatas angka kepesertaan. Belum pada dampak nyata terhadap kesejahteraan setelah manfaat dicairkan.
“Belum ada data sekunder yang komprehensif mengukur apakah pencairan JHT atau manfaat lain benar-benar meningkatkan kesejahteraan jangka panjang penerimanya,” terang Qisha.
Menurutnya ada risiko beban fiskal dan generational burden (beban antargenerasi). Dampaknya memang belum terasa signifikan saat ini, tapi jika mengukur kondisi Indonesia, situasi buruk tetap bisa terjadi di masa mendatang.
Kondisi Indonesia begini: saat ini Indonesia tengah memasuki fase pre-aging society. Dalam dua atau tiga dekade mendatang, gelombang besar penduduk usia produktif akan memasuki masa pensiun.
“Kalau proyeksinya seperti ini dan mereka tidak punya jaminan sosial memadai, maka negara pada akhirnya harus turun tangan melalui bantuan sosial, seperti PKH lansia. Beban itu bisa berpindah ke generasi muda melalui pajak. Ini yang disebut generational burden,” urai Qisha.
Ancaman risiko meningkatnya kemiskinan lansia
Qisha menekankan betapa pentingnya reformasi kebijakan untuk menekan risiko ratusan juta WNI menua tanpa jaminan sekaligus tabungan masa pensiun. Di antara risiko terburuknya, selain beban antargenerasi, adalah meningkatnya kemiskinan lansia.
“Kondisi itu akan menjadi tantangan serius bagi sistem perlindungan sosial nasional di masa mendatang,” kata Qisha.
“Maka, sekali lagi, Qisha mendorong terjadinya reformasi kebijakan. Di antaranya munculnya inisiatif reformasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang tengah didorong bersama oleh berbagai pihak. Termasuk dukungan dari International Labour Organization (ILO) merupakan langkah penting.
“Reformasi UU SJSN perlu dibicarakan serius bersama pemerintah. Skema, desain pembiayaan, dan bentuk sistemnya harus dipikirkan matang agar Indonesia ke depan memiliki sistem pensiun yang lebih universal (universal pension system),” tegas Qisha.
Selain itu, Qisha menekankan pentingnya upaya edukasi peningkatan literasi keuangan. Sebagai upaya untuk menggugah kesadaran agar publik mulai menabung dana pensiun sejak dini.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
Sumber: UGM
BACA JUGA: Punya Tabungan Likuid untuk Jaga-jaga PHK Memang Penting, Tapi Banyak Pekerja RI Tak Sanggup karena Realitas Hidup atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
