Pengamat: Politik Identitas Tak Lagi Relevan di Pilpres 2024
  • Kirim Artikel
  • Terminal
Mojok
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
No Result
Lihat Semua Hasil
Logo Mojok
No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
  • Kilas
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
Home Kilas Politik

Pengamat: Politik Identitas Tak Lagi Relevan di Pilpres 2024

Hammam Izzuddin oleh Hammam Izzuddin
16 Juni 2022
0
A A
ridlwan habib mojok.co

Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib (ANTARA/HO-Humas BNPT)

Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsApp

MOJOK.CO – Politik identitas yang melekat pada dua kontestasi pemilu presiden (Pilpres) terakhir dinilai tidak relevan lagi. Pengamat terorisme Universitas Indonesia (UI) menganggap bahwa narasi politik identitas harus ditinggalkan pada Pilpres berikutnya.

“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas. Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014 dan 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” ujar Ridlwan, Rabu (15/6).

Ridlwan mengungkapkan bahwa keberadaan generasi Z dan milenial yang semakin mendominasi membuat narasi tersebut sulit berkembang. Ia menganggap bahwa dua generasi ini sudah semakin “melek” digital dan unggul dalam literasi. Hal itu membuat mereka bisa memahami mana berita palsu, hoaks, dan bohong.

Politik identitas dalam takaran tertentu masih dianggap wajar. Namun jika narasinya mengarah ke hal yang negatif dan merugikan pihak lain maka perlu ditinggalkan.


“Yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, bahkan mengampanyekan khilafah,” ujar Ridlwan dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Gerindra Anggap Koalisi dengan PKB Strategis untuk Amankan Lumbung Suara

Partisipasi Politik Terabaikan, Suara Difabel Sering Disalahgunakan

5 + 1 Rekomendasi Kaos Band Lokal untuk Denny Siregar

Dirinya juga menyebut dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum berkepentingan yang memanfaatkan isu sentimen agama. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik.

“Indonesia menganut kebebasan demokrasi, tiap orang boleh berekspresi, itu wajib dijaga, akan tetapi kebebasan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, nah termasuk dalam hal berpolitik itu tadi,” tutur Ridlwan.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan, kondisi adu domba dan polarisasi yang semakin parah di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang bangkitnya gerakan-gerakan teror menjelang tahun politik 2024.

“Tindak terorisme sekarang ini sebenarnya sudah dalam tahap minimal, karena kelompok ini di Timur Tengah sudah tidak punya basis dan wilayah serta tidak ada perintah serta fatwa untuk membuat teror. Tapi justru kelompok ini paham bahwa kalau mereka membuat teror, maka masyarakat akan antipati, maka dari itu mereka mengubah strategi menjadi strategi soft,” ujarnya.

Strategi soft atau halus yang dimaksud, yaitu dengan cara konvoi, membagikan selebaran, membuat acara menarik yang tidak menakutkan, tetapi tetap dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk mengganti ideologi bangsa.

Ridlwan mengingatkan masyarakat, khususnya aktor politik nasional, untuk tidak mudah terpancing dengan narasi negatif yang dibuat oknum berkepentingan, termasuk narasi khilafah yang dewasa ini ramai diperbincangkan, serta harus bijaksana membalas isu dan narasi yang dikeluarkan oleh kelompok radikal.

“Jadi tidak perlu lah kita menciptakan musuh sendiri. Kecuali ketika mereka melakukan manuver, baru lah direspons. Kalau tidak bermanuver kan semakin baik, apalagi kelompok radikal ini mau berdemokrasi dan berkompetisi itu kan semakin baik bagi Indonesia,” tutur Ridlwan.

Polri Antisipasi Politik Identitas Sejak Dini

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah menyampaikan kesiapannya mengawal Pemilu 2024. Termasuk dalam pencegahan politik identitas dan provokasi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mencegah politik identitas dengan menguatkan sosialisasi serta pendidikan kampanye politik.

“Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, dan partai politik kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi bermartabat, menjaga etika, toleransi, modernisasi beragama, dan menjaga persatuan,” kata Dedi saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin (13/6).

Polri bakal melakukan sosialisasi dan edukasi dengan membuat forum diskusi terarah dengan melibatkan komponen masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ujarnya. Upaya sosialisasi dan pendidikan tidak hanya di ranah diskusi tetapi juga di ranah dunia maya dengan membanjiri masyarakat kampanye modernisasi beragam, toleransi, dan menjaga kebinekaan.

“Bersama Kementerian Kominfo dan para penggiat media sosial untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan moderasi beragama, toleransi, dan menjaga kebinekaan,” ujarnya.

Penulis : Hammam Izzuddin
Editor: Purnawan Setyo Adi

BACA JUGA Menkes: Juli Puncak Covid Varian BA.4 dan BA.5 dan kabar terbaru lainnya di KILAS.

Terakhir diperbarui pada 16 Juni 2022 oleh

Tags: Pilpres 2024politik identitas
Hammam Izzuddin

Hammam Izzuddin

Reporter

Artikel Terkait

koalisi gerindra mojok.co

Gerindra Anggap Koalisi dengan PKB Strategis untuk Amankan Lumbung Suara

27 Juni 2022
partisipasi politik mojok.co

Partisipasi Politik Terabaikan, Suara Difabel Sering Disalahgunakan

17 Juni 2022
5 + 1 Rekomendasi Kaos Band Lokal untuk Denny Siregar MOJOK.CO

5 + 1 Rekomendasi Kaos Band Lokal untuk Denny Siregar

14 Juni 2022
Jokowi minta relawan Projo untuk tidak kesusu

Jelang Pilpres 2024, Jokowi Minta Projo Jangan Kesusu Munculkan Nama

21 Mei 2022
nyarwi ahmad mojok.co

Golkar, PAN, dan PPP Koalisi, Pakar UGM: Ancaman Serius untuk PDIP dan Gerindra

14 Mei 2022
Mengungkap Latar Belakang Kemunculan Wacana Tiga Periode Presiden Jokowi MOJOK.CO

Mengungkap Latar Belakang Kemunculan Wacana Tiga Periode Presiden Jokowi

11 April 2022
Pos Selanjutnya
Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, Jokowi

Reshuffle Ketujuh Kalinya, Pengamat Politik Sebut Jokowi Amankan IKN

Komentar post

Terpopuler Sepekan

ridlwan habib mojok.co

Pengamat: Politik Identitas Tak Lagi Relevan di Pilpres 2024

16 Juni 2022
Garuda Pancasila, Sudharnoto

9 Fakta Pencipta Lagu Garuda Pancasila yang Tersingkir dari Sejarah

26 Juni 2022
kecurangan SBMPTN

Polisi Amankan 15 Pelaku Kecurangan SBMPTN di UPN Veteran Yogyakarta

28 Juni 2022
Lokasi 18 SPBU di Jogja untuk uji coba MyPertamina

Lokasi 18 SPBU di Jogja yang Jadi Tempat Uji Coba MyPertamina untuk Roda Empat

30 Juni 2022
baskara aji mojok.co

Soal Jam Malam, Sultan Minta Menyeluruh di Jogja

24 Juni 2022
Pertamina dan aplikasi MyPertamina yang bikin ribet rakyat kecil! MOJOK.CO

MyPertamina dan Logika Aneh Pertamina: Nggak Peka Kehidupan Rakyat Kecil!

29 Juni 2022
Kasman Singodimedjo tagih janji ke Sukarno sial Piagam jakarta

Kasman Singodimedjo, Menagih Janji 7 Kata Piagam Jakarta pada Sukarno

26 Juni 2022

Terbaru

laman mypertamina eror mojok.co

Laman MyPertamina Eror, Sejumlah Warga Jogja Batal Daftar Pembelian BBM Subsidi

1 Juli 2022
provinsi baru mojok.co

Tiga Provinsi Baru di Papua Disetujui DPR, Persiapan Mulai Dijalankan  

1 Juli 2022
roy suryo mojok.co

Roy Suryo Diperiksa 3 Jam di Polda Metro, Bantah Akun Twitternya Disita

1 Juli 2022
Muhaimin Iskandar, Lokomotif Pemilu 2024: Potensi Impresi Ciamik Media Sosial Cak Imin MOJOK.CO

Muhaimin Iskandar, Lokomotif Pemilu 2024: Potensi Impresi Ciamik Media Sosial Cak Imin

1 Juli 2022
Prambanan Jazz Festival 2022

Menanti Prambanan Jazz Festival 2022 yang Penuh Kolaborasi

30 Juni 2022

Newsletter Mojok

* indicates required

  • Tentang
  • Kru Mojok
  • Disclaimer
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
DMCA.com Protection Status

© 2022 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
  • Mau Kirim Artikel?
  • Kunjungi Terminal

© 2022 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In