MOJOK.CO – Jokowi mengatakan ada uang Pemda sebanyak 170 triliun yang teronggok di bank, ini sama sekali bukan berita baik. Negara bukan rumah tangga yang harus pengiritan.
Guru SD saya selalu mengajarkan menabung, katanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lalu saya langsung terbayang bukit koin yang isi tumpukannya adalah uang logam Rp100 bergambar Rumah Gadang. Oleh karena motivasi inilah akhirnya saya beli celengan sapi yang ukurannya sebesar anak sapi beneran. Saya bersiap menumpuk harta.
Bagi saya dulu, irit adalah koentji. Makin banyak uang tertumpuk makin kaya di kemudian hari. Hasil nabung bisa dibelikan sepeda. Sayangnya konsep ini nggak berlaku buat negara. Uang Pemda sebesar 170 triliun itu bukan bagian dari menabung yang kalau pas ‘pecah celengan’ langsung dibelanjain macem-macem. Negara kita mau beli apa? Belanja menteri baru?
Presiden Joko Widodo saat rapat bersama para gubernur di Istana Kepresidenan mengungkapkan bahwa sebanyak 170 triliun uang pemda masih dibiarkan menganggur di bank di tengah penanganan pandemi corona. Padahal seharusnya dana tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan dampak covid-19.
Gini, Mylov, nggak ada gunanya menumpuk uang pemda di bank, kita kan nggak lagi nungguin bunga deposito. Uang pemda sebanyak 170 triliun itu, makin cepat dihabiskan malah makin baik. Asal… yang menghabiskan bukan koruptor-koruptor ya, ih najong!
Dana sebesar 170 triliun itu seharusnya segera dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian negara. Kalau aktivitas ekonomi macet, uang yang beredar di masyarakat mepet, maka bakal terjadi efek domino. Mulai dari rendahnya PDB sampai resesi ekonomi, ngeri lah. Lagian masyarakat kan memang lagi butuh-butuhnya, buat penanganan covid-19 juga, Bos. Jadi sebenarnya nggak heran kalau pemda diminta mempercepat realisasi belanja mereka. Herannya justru kalau ada orang yang disuruh belanja tapi nggak mau.
Hingga sekarang, belum ada provinsi yang sudah membelanjakan anggaran mereka sampai 50%, padahal ini sudah bulan Juli. Tercatat provinsi NTB baru pencapai 44%, Sumbar 44%, dan Gorontalo 43%. Sementara provinsi lain masih di bawah angka ketiga provinsi tersebut.
Kalau bingung mau belanja apa, sebenarnya pemerintah daerah bia melakukan belanja modal dan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, bahkan banyak opsi untuk mengelola dana ini untuk memulihkan dampak covid-19. Kapan lagi disuruh cepat-cepat buat konsumsi, ya kan? Ayo bapak ibu, segera habiskan uang pemda, kalau perlu 170 triliun habiskan aja.
Ini bukan perkara pengiritan dan hura-hura. Bagi negara, APBD bukan semacam uang bulanan atau gajian plus insentif karyawan swasta yang harus dikelola sehemat mungkin buat nabung beli rumah. Justru semakin dana dikelola dengan baik, dibelanjakan tepat sasaran, maka bakal semakin baik. Nggak ada gunanya uang pemda teronggok manja di bank. Dipikirnya hemat pangkal kaya, duh…
Membayangkan uang sebanyak 170 triliun memang otak saya nggak sampai, tapi setidaknya saya ngerti kalau APBD itu nggak sama dengan duit mentah yang bisa saya belikan skincare atau sneakers mahal. Uang pemda sebanyak itu kalau nggak habis berarti nggak beres. Mindset-nya nggak bisa disamakan dengan dana rumah tanggak kalau habis sama dengan ciloko, sesuk mangan opo.
Maka dari itu, dear pemerintah daerah, segerakan belanja dan habiskan uang pemda sebesar 170 triliun itu segera. Tolong belanjanya tepat sasaran ya, bukan belanja tapi sebagian masuk kantong sendiri. Itu ngutil namanya.
BACA JUGA Sebanyak Apa Duit 4,1 Triliun yang Jadi Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian saat Pandemi? atau artikel lainnya di POJOKAN.
