Sebagian orang meromantisasi Jogja sebagai kota yang dirindukan, setidaknya begitu juga yang dirasakan Naufal (29). Namun, jika ditanya untuk tinggal, laki-laki asal Kabupaten Bojonegoro itu ragu mengingat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jogja yang “segitu”. Sementara, standar kehidupan di sana makin tinggi. Oleh karena itu, ia lebih suka kerja di Jakarta.
***
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Jogja mencapai Rp1,7 juta juta per orang selama sebulan. Biaya itu lebih banyak dihabiskan untuk pendidikan dan mencukupi kebutuhan hidup.
Statistisi Ahli Utama BPS DIY, Sentot Bangun Widoyono mengklaim, angka itu masih sedikit dibandingkan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan sebesar Rp2,1 juta per bulan. Naufal pun merasakan perbedaan itu.
Oleh karena itu, setelah 6 tahun tinggal di Jogja, Naufal memutuskan pergi dan mencari peluang kerja di Jakarta. Toh, kata dia, kerjanya sama-sama hectic, lembur tiap malam di kafe, dan macet.
Standar hidup meningkat tapi UMP Jogja masih rendah
Naufal merantau dari Kabupaten Bojonegoro ke Jogja pada tahun 2014 untuk kuliah di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY). Ia pun ngekos di sekitar Seturan, kawasan yang terkenal sebagai pusat keramaian mahasiswa sampai-sampai dijuluki “Las Vegas”-nya Jogja karena kos LV hingga kafe cukup banyak di sana.
“Di masa itu, aku masih ngekos dengan harga Rp550 ribu paket komplit. Harga itu udah termasuk kamar mandi dalam, WiFi gratis, ukuran kamar 4,5 kali 3 yang bagiku cukup luas. Kalau sekarang, sepertinya bakal sulit cari kos komplit dengan harga segitu,” tutur Naufal dihubungi Mojok, Rabu (10/12/2025).
Sebab, kata Naufal, Jogja yang dulu terasa berbeda dengan yang sekarang. Dulu, Naufal masih belum banyak menjumpai kafe. Di tengah gaya hidup yang meningkat drastis, tapi UMP Jogja hanya naik sedikit. Naufal yang awalnya merasa bisa hidup slow living di Jogja, kini berubah haluan. Semakin tahun, kata dia, suasana Jogja makin ramai hingga macet di mana-mana.
“Terakhir aku ke sana tahun 2024, sudah banyak kafe, bangunan baru, dan toko-toko. Bikin macet di mana-mana, terus harganya sudah mahal,” tutur Naufal.
Misalnya, semasa kuliah dulu, Naufal lebih sering ke angkringan atau burjo untuk mencari makan dengan harga murah. Di angkringan, ia masih menjumpai nasi kucing dengan harga Rp1.500, teh tawar Rp1000, dan dua gorengan Rp500. Boro-boro sekarang, bakal sulit mencari harga segitu, terutama di sekitar kampus.
Pernah digaji tak sampai UMP Jogja
Kenaikan harga itu dirasakan Naufal saat ia lulus kuliah dan mencari kerja. Semasa kuliah, ia masih santai-santai saja mendapat kiriman dari orang tua sebesar Rp2,5 juta per bulan. Angka itu, kata Naufal, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan.
Namun, saat ia sudah bekerja di Jogja dan hanya mendapat upah hanya Rp1,85 juta per bulan, rasanya mengkis-mengkis. Ia pun harus mengambil kerja part time di mall Amplaz. Sampai akhirnya, ia mendapat kerja di Jakarta tahun 2020 dengan gaji yang setidaknya lebih dari UMP Jogja (Rp2,2 juta) tahun 2025.
“Padahal kalau ngomongin gaji, kerjanya sama-sama hectic, kondisinya juga sama-sama macet, harganya kayak makanan juga nggak jauh beda dengan Jakarta, tapi upahnya beda,” kata Naufal.
Perhitungan penetapan UMP seperti Jogja dan pengeluaran per kapita ini juga dikritik oleh Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat. Ia tak sepakat dengan hasil keputusan pemerintah yang menggunakan rumus penetapan UMP yakni: inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, lalu dikalikan koefisien (alpha 0,5-0,9) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.
Baca Halaman Selanjutnya
Buruh tuntut kebijakan yang berpihak pada pekerja
