Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) awalnya dikira bakal mengurangi persoalan standar hidup sukses di desa. Awalnya memang demikian, karena menjadi PNS membuat seseorang seolah berada di puncak kelas sosial-ekonomi. Namun, menjadi pegawai plat merah ternyata tidak sederhana kalau sudah pulang ke desa karena tuntutan aneh-aneh dan tidak ada habisnya.
Lolos seleksi CPNS jadi PNS/ASN, jadi standar hidup sukses dan bisa disombongkan
Hanya sekali mencoba mengikuti seleksi CPNS, ternyata Shofa (26) langsung lolos. Di desanya di Jawa Timur, Shofa mengaku menjadi satu-satunya Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang bertugas di luar daerah asal.
Setelah lolos seleksi CPNS sebagai penghulu KUA, Shofa ditempatkan di kabupaten tetangga (juga di Jawa Timur). Sebenarnya kehidupannya lebih banyak di kabupaten tempatnya bertugas.
Akan tetapi, menjadi satu-satunya/orang pertama yang lolos seleksi CPNS dan bertugas di luar daerah, banyak tetangga dan saudara yang menganggap Shofa telah memenuhi standar hidup sukses. Hal itu membuat sikap orang desa terhadapnya awalnya benar-benar berbeda.
Banyak orang tiba-tiba menjadi ramah padanya. Apalagi, ada beberapa sarjana di desa Shofa yang belum bisa menjadi PNS/ASN. Rata-rata pemuda seusianya bekerja di sektor informal.
“Bisa sombong lah. Kalau ada orang tanya ke aku atau ke orang tuaku, bisa jawab dengan penuh percaya diri: jadi PNS penghulu di kabupaten ini,” kata Shofa, Senin (30/3/2026).
“Pancen sangar.”
“Pinter ya kamu, lulus kuliah langsung jadi pegawai negeri.”
“Udah jadi PNS, jaminan hidup sejahtera.” Begitu kira-kira respons orang-orang di desanya.
Derita lolos seleksi CPNS: Sumbangan harus lebih, banyak proposal masuk, dan tidak boleh kelihatan susah
Lama-lama, status sebagai PNS/ASN di desa ternyata meribetkan hidup pemuda asal Jawa Timur tersebut. Orang di desa beranggapan, gaji Shofi sebagai pegawai negeri melimpah dan turah-turah.
Dengan kata lain, orang desa menganggap Shofa sebagai orang kaya. Padahal gajinya di bawah Rp5 juta.
Sejak menjadi PNS/ASN, tiba-tiba saja banyak proposal permohonan bantuan masuk ke rumahnya. Jangankan waktu Shofa kebetulan pulang ke desa, saat ia masih di kabupaten tempatnya bertugas pun orang rumah beberapa kali mengabari kalau ada proposal masuk.
“Macem-macem. Masjid mau bangun apa, proposal masuk. Ada acara 17 Agustusan, minta sumbangan. Pokoknya ada saja. Karena dikira, dengan aku kerja di Pemda, duitku banyak,” kata Shofa.
Masalahnya, ekspektasi orang di desa Shofa tidak berhenti hanya sebatas pada Shofa memberi sumbangan. Tapi juga pada jumlah yang Shofa berikan.
Kalau statusnya PNS/ASN yang bertugas di luar daerah—sebagai standar hidup sukses di desa—harusnya Shofa bisa memberi uang lebih banyak ketimbang warga pada umumnya. Lantas baru ia tahu kemudian, kalau ternyata, saat ia memberi nominal kecil, ia justru menjadi bahan rasan-rasan.
“Sudah jadi pegawai kok pelitnya amit-amit. Cuma ngasih segini.” Misalnya seperti itu.
“Aku lolos seleksi CPNS pada 2025 lalu. Lebaran tahun ini kan lebaran pertamaku dengan status PNS/ASN. Itu ekspektasi saudara, aku harus royal bagi-bagi THR ke bocil-bocil. Ngasih Rp20 ribuan sudah dicibir, ya dikira pelit,” ucap Shofa. Belum lagi ada saudara atau tetangga yang datang untuk pinjam uang.
Susahnya dianggap punya power besar untuk bantu atasi banyak persoalan
Lebih ribet lagi, Shofa dianggap punya power besar. Padahal hanya pegawai biasa. Misalnya, ada saja orang yang datang minta dicari-carikan pekerjaan yang berhubungan dengan Pemda.
“Ada loh yang datang minta bantuan biar bisa masuk SPPG di dapur MBG. Lah apa urusannya denganku?” Kata Shofa.
“Pokoknya dikira aku punya jaringan banyak. Jadi dikira bisa dijadikan sebagai orang dalam. Jadi beberapa kali orang nelepon atau datang ke rumah minta dicari-carikan pekerjaan. Kan repot jawab dan menjelaskannya gimana,” sambungnya.
Karena menganggap Shofa bisa dijadikan sebagai orang dalam, yang tidak kalah repot adalah ada saja yang minta bantuan-bantuan teknis-administratif. Misalnya, mengurus sertifikat tanah yang bermasalah, minta dibantu bikin SIM tanpa tes, bahkan ada juga yang minta bantuan agar anggota keluarganya yang sedang dipenjara bisa dikeluarkan tanpa harus membayar tebusan.
Bahkan ada loh, orang tua yang ingin menguliahkan anaknya di sebuah universitas, datang ke Shofa agar dibantu masuk ke universitas incaran.
Tentu saja permohonan bantuan tersebut Shofa tolak. Karena semua itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan status PNS/ASN Shofa. Apalagi ia kan seorang penghulu KUA biasa. Tugasnya mengakadkan orang dan mencatat pernikahan.
“PNS/ASN rendahan itu. Wong tidak bisa bantu-bantu urusan beginian. Tidak bisa diandalkan.” Begitu selentingan-selentingan yang Shofa dengar.
Gaya hidup dipantau, harus “lebih” dari warga desa pada umumnya
Masalahnya lagi, standar hidup sukses di desa tidak berhenti pada urusan jabatan/status sosial. Tapi juga gaya hidup yang ditunjukkan.
Asumsi orang-orang di desa: karena gaji PNS/ASN besar, harusnya Shofa sudah bisa mewujudkannya dalam bentuk barang mewah. Rumah harusnya lebih besar atau lebih bagus dari rumah di desa pada umumnya, harusnya punya mobil bagus, motor bagus, berangkat haji, dan lain-lain.
“Gara-gara itulah, banyak PNS/ASN yang akhirnya tergoda gadai SK. Jujur, aku juga terdorong buat gadai SK. Tapi masih ketahan-ketahan karena banyak juga yang bercerita nyesel sudah gadai SK hanya karena pengin menuruti tuntutan gaya hidup dan standar hidup sukses di desa,” ucap Shofa.
Ada saja saudara yang nyeletuk, “Masa sudah jadi ASN tapi ke mana-mana nggak pakai mobil.”
“Termasuk kalau keluargaku punya hajat, misalnya tahlilan, atau syukuran tertentu, itu ekspektasi orang di desa itu menu dan berkatannya isinya ya lebih mewah lah. Kalau bikin acara juga harus gede-gedean lah,” kata Shofa.
Itu yang membuat Shofa pusing. Ia berencana menikah awal 2027 nanti. Ia sebenarnya ingin menikah secara sederhana. Namun, diskusi di keluarganya sudah mengarah pada menjawab ekspektasi orang di desa: acara resepsinya nanti harus lebih mewah dari umumnya warga desa biasa selama ini. Jancuk tenan!, batin Shofa.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Jadi PNS Tak Bahagia Malah Menderita, Dipaksa Keluarga Gadai SK Demi Puaskan Tetangga dan Hal-hal Tak Guna atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
