Sebagai anak yang lahir dan tumbuh besar di sebuah desa di wilayah selatan Wonogiri, saya sangat akrab dengan tradisi “bersih desa”. Di beberapa daerah lain di Jawa, tradisi ini sering juga disebut rasulan, sedekah bumi, atau merti desa.
Niat awal dan konsep dasar acara ini sebenarnya sangat mulia dan sakral. Secara garis besar, bersih desa adalah wujud rasa syukur masyarakat kepada sang pencipta atas hasil panen yang melimpah.
Selain itu, kalau di tempat saya, tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur atau sosok pendiri desa yang sering disebut danyang.
Bagi masyarakat desa, terutama di Wonogiri yang dikenal sebagai gudangnya kaum perantau, momen ini adalah waktu yang sangat penting untuk pulang dan berkumpul. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, tradisi sakral ini mulai bergeser maknanya.
Eksekusi di lapangannya pun kadang sangat ngaco dan justru membuat para perantau sengsara.
Bersih desa bikin pekerja bingung soal membagi waktu kerja
Penderitaan pertama biasanya dimulai dari penentuan jadwal. Tidak seperti orang kota yang menggelar acara besar di akhir pekan agar semua bisa datang, tetua desa menentukan hari pelaksanaan murni berdasarkan hitungan kalender Jawa.
Mereka memakai pedoman weton dan hari pasaran. Hasilnya? Acara puncak bersih desa sangat sering jatuh di tengah hari kerja.
Parahnya lagi, rangkaian acara ini tidak cuma berlangsung satu hari. Kadang bisa tiga hari, bahkan sampai satu minggu penuh. Mulai dari acara kerja bakti bersih-bersih jalan, karnaval dan lomba, kenduri, sampai puncaknya menggelar hiburan wayang kulit atau campursari semalaman suntuk.
Jadwal yang padat ini jelas membuat pemuda desa atau perantau yang berstatus pekerja, karyawan, hingga buruh pabrik kebingungan. Hal ini diceritakan oleh salah satu narasumber Mojok, Wahid (21), seorang perantau asal Wonogiri yang kini bekerja di Solo.
Wahid mengaku serba salah. Kalau dia tidak ikut pulang, dia akan jadi bahan gunjingan satu desa dan dianggap lupa kampung halaman. Tapi kalau dia memaksakan diri pulang di hari kerja, dia harus rela mengambil cuti panjang, berisiko kena tegur atasan.
“Teman-temanku bahkan ada yang nekat bolos kerja berhari-hari, terutama yang kerjanya nggak ngerantau. Ya biar nggak diomongin tetangga aja,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Nominal patungannya nggak ngotak
Penderitaan kedua adalah urusan dana. Menyelenggarakan acara desa tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Masalahnya, panitia desa seringkali melihat perantau sebagai “lumbung uang”.
“Para perantau ini akan disuruh patungan untuk mendanai kelangsungan acara bersih desa. Bahasa alusnya, sponsor,” kata Wahid.
Tragisnya, patungan ini punya sistem tingkatan harga. Wahid menceritakan pengalaman pahitnya soal ini.
Di desanya, pemuda yang baru merantau satu tahun, misalnya, akan dipatok iuran wajib sebesar Rp100 ribu. Bagi yang sudah merantau tiga sampai lima tahun, tagihannya naik menjadi Rp300 ribuan.
Bahkan, bagi mereka yang diketahui merantau di kota besar seperti Jakarta, bisa dipalak hingga Rp500 ribuan.
“Panitia biasanya pakai dalih srawung. Kadang bilang sukarela tapi nominalnya dipatok sejak awal.”
Sebagai orang desa, saya sebenarnya cukup relate dengan kebiasaan patungan ini. Bedanya, di desa saya sendiri sistemnya masih benar-benar sukarela dan nominalnya tergolong kecil sehingga tidak terlalu membebani.
Namun, melihat praktik patungan berjenjang seperti yang dialami Wahid dan banyak perantau lain, rasanya tradisi ini sudah melenceng jauh dari nilainya.
Baca halaman selanjutnya…
