Sebagai anak yang lahir dan tumbuh besar di sebuah desa di wilayah selatan Wonogiri, saya sangat akrab dengan tradisi “bersih desa”. Di beberapa daerah lain di Jawa, tradisi ini sering juga disebut rasulan, sedekah bumi, atau merti desa.
Niat awal dan konsep dasar acara ini sebenarnya sangat mulia dan sakral. Secara garis besar, bersih desa adalah wujud rasa syukur masyarakat kepada sang pencipta atas hasil panen yang melimpah.
Selain itu, kalau di tempat saya, tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur atau sosok pendiri desa yang sering disebut danyang.
Bagi masyarakat desa, terutama di Wonogiri yang dikenal sebagai gudangnya kaum perantau, momen ini adalah waktu yang sangat penting untuk pulang dan berkumpul. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, tradisi sakral ini mulai bergeser maknanya.
Eksekusi di lapangannya pun kadang sangat ngaco dan justru membuat para perantau sengsara.
Bersih desa bikin pekerja bingung soal membagi waktu kerja
Penderitaan pertama biasanya dimulai dari penentuan jadwal. Tidak seperti orang kota yang menggelar acara besar di akhir pekan agar semua bisa datang, tetua desa menentukan hari pelaksanaan murni berdasarkan hitungan kalender Jawa.
Mereka memakai pedoman weton dan hari pasaran. Hasilnya? Acara puncak bersih desa sangat sering jatuh di tengah hari kerja.
Parahnya lagi, rangkaian acara ini tidak cuma berlangsung satu hari. Kadang bisa tiga hari, bahkan sampai satu minggu penuh. Mulai dari acara kerja bakti bersih-bersih jalan, karnaval dan lomba, kenduri, sampai puncaknya menggelar hiburan wayang kulit atau campursari semalaman suntuk.
Jadwal yang padat ini jelas membuat pemuda desa atau perantau yang berstatus pekerja, karyawan, hingga buruh pabrik kebingungan. Hal ini diceritakan oleh salah satu narasumber Mojok, Wahid (21), seorang perantau asal Wonogiri yang kini bekerja di Solo.
Wahid mengaku serba salah. Kalau dia tidak ikut pulang, dia akan jadi bahan gunjingan satu desa dan dianggap lupa kampung halaman. Tapi kalau dia memaksakan diri pulang di hari kerja, dia harus rela mengambil cuti panjang, berisiko kena tegur atasan.
“Teman-temanku bahkan ada yang nekat bolos kerja berhari-hari, terutama yang kerjanya nggak ngerantau. Ya biar nggak diomongin tetangga aja,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Nominal patungannya nggak ngotak
Penderitaan kedua adalah urusan dana. Menyelenggarakan acara desa tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Masalahnya, panitia desa seringkali melihat perantau sebagai “lumbung uang”.
“Para perantau ini akan disuruh patungan untuk mendanai kelangsungan acara bersih desa. Bahasa alusnya, sponsor,” kata Wahid.
Tragisnya, patungan ini punya sistem tingkatan harga. Wahid menceritakan pengalaman pahitnya soal ini.
Di desanya, pemuda yang baru merantau satu tahun, misalnya, akan dipatok iuran wajib sebesar Rp100 ribu. Bagi yang sudah merantau tiga sampai lima tahun, tagihannya naik menjadi Rp300 ribuan.
Bahkan, bagi mereka yang diketahui merantau di kota besar seperti Jakarta, bisa dipalak hingga Rp500 ribuan.
“Panitia biasanya pakai dalih srawung. Kadang bilang sukarela tapi nominalnya dipatok sejak awal.”
Sebagai orang desa, saya sebenarnya cukup relate dengan kebiasaan patungan ini. Bedanya, di desa saya sendiri sistemnya masih benar-benar sukarela dan nominalnya tergolong kecil sehingga tidak terlalu membebani.
Namun, melihat praktik patungan berjenjang seperti yang dialami Wahid dan banyak perantau lain, rasanya tradisi ini sudah melenceng jauh dari nilainya.
Bersih desa bikin pemuda serba salah karena klaim “kualat”
Lalu, mengapa panitia desa butuh dana sebesar itu sampai harus memalak perantau dengan angka yang tinggi? Jawabannya sederhana: demi gengsi.
Bersih desa di era sekarang bukan lagi sekadar acara doa bersama, tetapi sudah berubah menjadi ajang pamer atau unjuk gigi antardesa tetangga. Ada semacam “perang dingin” antarpanitia desa.
Misalnya, kalau desa sebelah tahun lalu bisa menggelar panggung besar dan mendatangkan orkes dangdut kondang atau dalang ternama, maka desa kita tidak boleh kalah meriah. Harus lebih besar dan semarak.
Menurut Wahid, ambisi untuk pamer inilah yang membuat anggaran acara membengkak hingga puluhan juta rupiah. Ujung-ujungnya, beban berat itu dialihkan ke pundak anak muda dan para perantau yang dianggap pasti punya banyak uang.
Mungkin banyak yang bertanya, kalau memang memberatkan, kenapa perantau tetap mau membayar? Kata Wahid, ketika ada perantau yang mencoba keberatan dengan nominal sumbangan yang dipatok, panitia atau keluarga di desa biasanya akan mengeluarkan kata-kata pamungkas yang agak intimidatif.
“Mereka akan bilang kita pelit lah. Nggak cinta sama desa lah. Sampai ada yang nakut-nakutin kalau nggak ikut patungan bisa kualat, rejekinya seret,” jelasnya.
Bagi perantau yang hidupnya di kota pas-pasan dan gajinya hanya sebatas UMR, ancaman seperti ini sangat menakutkan secara mental. Mereka akhirnya lebih memilih meminjam uang ke teman atau menguras sisa tabungan daripada hidup tidak tenang karena takut kena sial.
Pajak ketidakhadiran
Bagi perantau yang benar-benar tidak bisa pulang karena terhalang pekerjaan, penderitaannya ternyata belum selesai. Absen dari acara bersih desa ternyata ada harganya.
Hal ini ramai dikonfirmasi oleh banyak netizen di aplikasi media sosial Threads. Beberapa perantau mengaku bahwa sebagai ganti ketidakhadiran mereka di kampung halaman, panitia mewajibkan mereka membayar uang denda absen. Nominalnya berkisar antara sertus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah.
Di ukuran hidup di desa, uang seratus sampai tiga ratus ribu itu sangat besar nilainya. Uang itu bisa digunakan untuk membeli sembako berhari-hari. Namun, nominal tersebut diwajibkan begitu saja sebagai penebus dosa absen karena harus bekerja mencari nafkah.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Kabur dari Desa dan Memilih Tinggal di Kos Eksklusif Jakarta demi Ketenangan Batin, Malah Makin Kena Mental karena Bahagia di Kota Cuma Ilusi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
