“Jangankan sensus ekonomi dari BPS, sensus dari mahasiswa KKN saja kami sudah skeptis apa gunanya.”
Di tengah riuh-rendah penolakan terhadap petugas Sensus Ekonomi 2026 yang terjadi di banyak wilayah belakangan ini, komentar tersebut terlontar dari seorang warga Jawa Tengah yang minta namanya disebut “Friman”.
Untuk diketahui, Jawa Tengah memang menjadi salah satu wilayah yang mengalami kendala penolakan petugas Sensus Ekonomi 2026 di kalangan masyarakat.
Merujuk data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah: hingga 30 Juni 2026 lalu, jumlah responden di Jateng yang sudah didata oleh petugas ada di angka 22,92 persen atau mencapai 4 jutaan orang. Sementara untuk mencapai 100 persen, cakupan sensus adalah 16 jutaan responden.
Salah satu kendala utama yang ditemui adalah: masih banyak masyarakat yang enggan didata. Alasannya: banyak orang takut jika data pribadi mereka nantinya akan disalahgunakan, terutama dalam konteks perpajakan. Sampai akhirnya pihak BPS Jawa Tengah menekankan bahwa keamanan data privasi dijamin dan tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak.
Alergi sensus, bahkan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN
Jika merujuk penjelasan Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Fatkur Huda, sebagaimana dalam tulisan, “Yang Harus Dibenahi dari Sensus Ekonomi usai Petugas Ditolak di Mana-mana, Karena Masyarakat Makin Sulit Percaya sebab Sering Dibuat Kecewa”, penolakan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026 sangat beralasan.
Masyarakat memberikan data. Tapi kebijakan yang diambil nyatanya seringkali tidak berpihak pada mereka. Itu poinnya.
Itulah kenapa, sejak lama, Friman pun merasa “alergi” tidap mendengar kata “sensus”. Termasuk ketika menghadapi sensus yang dilakukan oleh mahasiswa KKN.
Desa Friman, daerahnya di Jawa Tengah, memang kerap menjadi daerah penempatan mahasiswa KKN. Friman hafal betul setiap program yang dicanangkan oleh para mahasiswa dari kota itu, walaupun setiap tahun pasti beda angkatan.
“Programnya pengulangan kok, jadi bisa ditebak,” ujar laki-laki 30-an tahun tersebut saat berbagi keresahan, Selasa (7/7/2026).
Tidak nemu apa gunanya
Salah satu program yang Friman resahkan—dan ia klaim juga diresahkan oleh sejumlah warga di desanya—adalah program sensus yang dilakukan oleh para mahasiswa KKN.
“Hampir setiap ada anak KKN, pasti rumah saya atau tetangga didatangi. Katanya pendataan. Sensus lah. Katanya untuk memetakan masalah dan solusi yang dibutuhkan oleh warga,” kata Friman.
Awalnya ia tidak masalah ketika ditanya-tanya. Sekalipun untuk urusan yang privat seperti masalah ekonomi keluarga.
Namun, lama-lama, karena pola tersebut terus berulang, Friman dan sejumlah tetangganya pun agak jengah. Sebab, kalau minta data penduduk, menurutnya tinggal minta langsung saja ke kelurahan. Selesai.
“Karena masa dari tahun ke tahun ada pendataan terus. Tapi saya nggak tahu ujungnya ini gunanya buat apa? Karena ternyata nggak menghasilkan apa-apa juga,” keluhnya.
Friman sendiri bukannya menuntut para mahasiswa KKN memberi solusi atas masalah desa atau masalah ekonomi yang ia beberkan tiap pendataan. Tapi karena ia hanya memperoleh keterangan “Untuk memetakan masalah desa” di awal, maka ia merasa wajar jika ia mempertanyakan apa manfaat konkret dari pendataan tersebut—apalagi harus terus terjadi tiap momen penerjunan mahasiswa KKN.
Tidak pelak jika akhirnya, dua tahun terakhir, ia memilih menutup pintu atau menolak didata tiap kali ada mahasiswa KKN bertamu untuk melakukan sensus.
Tidak ada ikhtiar membangun kedekatan, tapi mengorek-orek privasi orang
Kritik serupa juga diungkapkan oleh Dude (26), pemuda desa yang kerap menjadi semacam pendamping mahasiswa KKN di desanya. Juga di Jawa Tengah.
Menurut Dude, khusus dalam kasus yang ia alami, ada tipikal mahasiswa KKN dari kota yang cenderung membangun jarak dengan warga desa setempat. Gampangnya tidak punya inisiatif untuk srawung.
“Kalau di desaku, yang jadi jembatan itu Karang Taruna. Maksudku, ya nggak apa-apa kami dampingi. Tapi di luar itu, harus ada upaya juga dari mahasiswa KKN untuk membangun kedekatan,” beber Dude.
Memang ada satu-dua mahasiswa yang punya inisiatif semacam itu. Tapi tidak cukup. Sebab, keseluruhan mahasiswa KKN tersebut cenderung sibuk di basecamp ketimbang berbaur dengan warga. Bahkan ada yang cuek pula: berpapasan dengan warga tidak menyapa, kecuali dengan anak-anak.
Selain itu, kerap kali juga hanya memposisikan warga sebagai objek program, tapi tidak melibatkannya sebagai subjek.
“Kalau sopan, ya sopan mereka. Tapi karena kurang membangun kedekatan, sudut pandang warga akhirnya gini dari yang warga sampaikan ke Karang Taruna: wong jaba (orang luar), nggak kenal, kok datang-datang ke rumah nanya ini-itu,” kata Dude.
Lanjut Dude, warga sebenarnya tidak masalah ditanya-tanya dalam sensus yang mahasiswa KKN lakukan. Tapi jangan buru-buru sensus. Bangun kedekatan dulu, sehingga warga tidak merasa hanya diposisikan sebagai objek yang bisa dimanfaatkan.
Sebenarnya untuk apa sensus mahasiswa KKN? Jangan-jangan hanya sebagai laporan akhir?
“Apa cuma bakal jadi laporan akhir KKN ya data-data itu tadi?” begitu pertanyaan Dude. Kalau dalam penulisan laporan semacam itu, data tersebut memang bisa digunakan di bagian profil-demografi desa.
Tapi sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa sensus menjadi salah satu bagian yang tidak luput dilakukan oleh mahasiswa KKN.
Mengutip dari berbagai sumber perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta), sensus oleh mahasiswa KKN ditujukan untuk beberapa hal, secara umum:
- Pemetaan masalah (untuk merancang program tepat sasaran)
- Pembaruan atau membantu digitalisasi data desa
- Pembaruan profil-demografi desa
- Membaca potensi desa atau warga yang bisa dikembangkan. Kaitannya dengan keperluan program pelatihan dan sejenisnya.
Prinsipnya, selain masuk ke database mahasiswa KKN sendiri, data tersebut nantinya juga akan diserahkan ke pihak kelurahan untuk memberi gambaran masalah hingga peta potensi yang bisa menjadi acuan mencari solusi/menyusun program pembangunan desa.
Lantas kenapa ada kelompok masyarakat—seperti di desa Friman dan Dude—yang merasa tidak ada guna/tindak lanjutnya?
Dalam diskusi yang Mojok himpun dari banyak mahasiswa di topik “Kuliah Kerja Nyata”: persoalan desa yang kompleks rasanya tidak tepat jika dibebankan kepada mahasiswa yang datang untuk belajar dan sebagai supporting team. Tanggung jawab utama tetap ada di pihak para pejabat desanya sendiri.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Mahasiswa Sudah Muak dengan KKN: Tak Dapat Faedah di Desa, Buang-buang Waktu dan Tak Dibutuhkan Warga atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
