Penolakan petugas Sensus Ekonomi 2026 di beberapa wilayah menjadi refleksi bagi pemerintah: ketika masyarakat semakin sulit percaya dengan program dan kebijakan yang selalu diklaim untuk rakyat.
Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak Juni lalu menemui sejumlah kendala di lapangan. Sebagian masyarakat di sejumlah wilayah memberi reaksi penolakan terhadap kedatangan petugas yang mendata.
Bahkan, ada yang tidak hanya menolak didata, tapi juga sampai mengusir petugas Sensus Ekonomi karena dianggap terlalu mengulik ruang privat masyarakat. Masyarakat pun khawatir terhadap kerahasiaan data yang mereka berikan kepada petugas.
Belum lagi, belakangan juga muncul kabar tidak menyenangkan: ketika Sensus Ekonomi 2026 menjadi celah bagi petugas gadungan untuk melancarkan aksi penipuan.
Penolakan masyarakat ke petugas Sensus Ekonomi 2026 beralasan, sulit percaya dengan pemerintah
Menurut Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Fatkur Huda, kekhawatiran masyarakat terhadap pendataan dari petugas Sensus Ekonomi 2026 sangat beralasan.
Penolakan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan, pengawasan usaha, atau bahkan kepentingan lain di luar tujuan sensus,” ujar Fatkur dalam keterangan tertulisnya.
Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian masyarakat merasa dikecewakan oleh pemerintah berulang kali. Sebab, sejumlah kebijakan pemerintah yang selalu diklaim untuk kepentingan rakyat nyatanta belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Kondisi tersebut tak pelak memunculkan rasa kecewa dan skeptisisme yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.
“Akibatnya, ketika petugas sensus datang melakukan pendataan, sebagian masyarakat memandangnya dengan penuh kecurigaan,” beber Fatkur.
“Bahkan, di beberapa daerah ditemukan kasus penolakan terhadap petugas sensus karena warga khawatir informasi yang mereka berikan akan berdampak pada kondisi ekonomi mereka di kemudian hari,” sambungnya.
Yang harus dibenahi dari Sensus Ekonomi sekadar mengumpulkan data
Fatkur memahami, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebenarnya menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Hanya saja, pemerintah harus memahami juga bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Jika partisipasi masyarakat menurun, data yang tidak lengkap atau tidak akurat berpotensi menurunkan kualitas hasil sensus sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang tepat sasaran.
“Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat merupakan tantangan yang sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri,” tegas Fatkur.
Pentingnya kepercayaan publik tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, sebagaimana diungkapkan oleh Sosiolog Robert D. Putnam dalam Bowling Alon (2000): kepercayaan merupakan bagian dari modal sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam berbagai program publik. Ketika masyarakat yakin sebuah program dijalankan secara jujur dan memberikan manfaat, maka mereka pun akan lebih bersedia untuk terlibat.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995). Francis menekankan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama terciptanya kerja sama sosial.
Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, maka semakin besar pula dukungan yang diberikan terhadap program-program pemerintah. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung mempertanyakan tujuan program, meragukan manfaatnya, bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi.
Dalam konteks Sensus Ekonomi 2026, Fatkur menilai pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu memastikan bahwa persoalan utama bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi juga membangun keyakinan masyarakat bahwa informasi yang mereka berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Transparansi, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian manfaat nyata dari hasil sensus menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik,” kata Fatkur.
“Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan meningkat dan data yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Baca lanjutannya di halaman selanjutnya…
Apa hubungan Sensus Ekonomi dengan pajak?
