MOJOK.CO – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Jogja provinsi termiskin di Pulau Jawa akhirnya ditanggapi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Meski ramai diperbincangkan banyak pihak, Sultan santai dalam menanggapi hal tersebut.
Bukan tanpa sebab Sultan tak mempermasalahkan stempel tersebut. Sebab data BPS yang menyebut Jogja Provinsi termiskin merupakan angka statistik. Padahal DIY mempunyai ciri khas yang tidak sama dengan daerah lain.
“Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali, kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Jogja terjadi anomali seperti itu. Tapi, kan, BPS tidak bisa ngubah hanya untuk DIY (menghitung aset),” ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (25/01/2023).
Menurut Sultan, bila menilik data BPS, persentase penduduk miskin di DIY mencapai sekitar 11 persen. Hal ini berarti angka kemiskinan di DIY sekitar 400 ribu dari total 3,7 juta jiwa penduduk
Namun karakteristik masyarakat DIY cukup unik dan berbeda. Contohnya banyak warga yang mempunyai aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian. Tapi aset-aset tersebut tidak bisa menjadi indikator penghitungan kemiskinan.
Selain itu, biaya konsumsi masyarakat Jogja juga lebih kecil dibanding daerah lain. Sebab harga makanan di DIY relatif murah.
Hal itu dianggap menjadi masalah secara statistik. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
“Tapi bagi saya no problem hanya sekarang bagaimana bantu orang miskin itu tidak mudah gitu lho,” tandasnya.
Bantuan seumur hidup
Untuk mengatasi masalah kemiskinan di DIY, Sultan melakukan pembahasan dengan DPRD DIY. Salah satu program yang digagas yakni bantuan seumur hidup bagi warga miskin.
Warga miskin yang nantinya mendapatkan bantuan seumur hidup harus memenuhi kriteria. Diantaranya warga yang sudah tua dan benar-benar tidak bisa bekerja. Saat ini jumlah masyarakat miskin yang sudah tidak bisa bekerja di DIY antara 3 – 4 persen.
“Kira-kira yang umur 60 tahun lebih sampai 70 dia pendidikan mungkin hanya SD tidak punya fasilitas apa pun dia tidak bisa bekerja ya sudah dibantu wae sampai meninggal. Bantuan sosial begitu,” jelasnya.
Bentuk bantuan yang diberikan, lanjut Sultan belum bisa diketahui secara spesifik. Bisa saja berupa bantuan tunai ataupun bantuan kebutuhan bahan pokok.
Program bantuan tersebut pertama kali akan diterapkan di dua kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi seperi Gunungkidul dan Kulon Progo.
“Itu coba saya dialogkan sama teman-teman di legislatif saya juga sudah bicara dengan pimpinan DPRD mau nggak DPRD membantu setuju nggak dengan [bantuan] sosial seperti itu,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
