MOJOK.CO, Semarang – Kondisi jalan rusak di sejumlah titik di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan mengalami perbaikan di tahun 2026. Dalam pengerjaannya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan tidak boleh asal-asalan.
Kondisi jalan rusak di sejumlah titik di Jawa Tengah tentu agak mengganggu mobilitas pengguna jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah melakukan upaya perbaikan jalan provinsi guna memberikan pelayanan terbaik.
Titik-titik jalan rusak di Jawa Tengah (Jateng) yang akan dapat perbaikan
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2026, pekerjaan peningkatan jalan di antaranya dilakukan di ruas Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjend Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong, Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Pembangunan Jalur Penyelamat (Kalijambe), Batas Kota Salatiga-Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.
Selain itu juga dilakukan rehabilitasi jalan pada ruas Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo-Biting/perbatasan Jatim, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Panangapan, dan Bandungsari-Salem.
Selain jalan, Pemprov Jateng juga melakukan pekerjaan penggantian jembatan Dengkeng, Kabupaten Klaten (Karangwuni-Batas DIY). Di tahun yang sama juga melakukan rehabilitasi Jembatan Lusi Putat (lingkar utara Purwodadi), Jembatan Jurang Gowang (Kutoarjo-Bruno, Purworejo), Jembatan Kalidawe (Parakan-Patean), dan Jembatan Krompeng (Kajen-Batang).
Jalan rusak berat di Jawa Tengah (Jateng) jadi prioritas
Di luar perbaikan itu, Pemprov Jateng juga akan melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 KM di 173 ruas dan 26.445,77 meter jembatan provinsi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro membeberkan, dari banyaknya perbaikan yang dilakukan selama 2026, salah satunya adalah ruas jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak Rp5,276 miliar pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan.
Berdasarkan perhitungan awal, Henggar menjelaskan, anggaran Rp5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, pada 2025 ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp19,92 miliar.
Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Pengerjaan harus profesional, tidak boleh asal-asalan
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya. Menurutnya, berbagai keluhan yang viral di media sosial, harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan. Ia juga meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan. “Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat, mendapat prioritas penanganan. “Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan pemerintah pusat, melalui kementerian maupun DPR RI, agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat. Masukan ini jadi bagian penting dari kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang makin baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.***(Adv)
BACA JUGA: Jawa Tengah Bikin Pendidikan Koperasi di Sekolah: Bekal Kewirausahaan dan Alternatif Lapangan Kerja untuk Gen Z-Gen Alpha atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
