MOJOK.CO – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan, tidak ada tindakan pelanggaran (tilang) atau pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara “stut” motor.
Informasi soal adanya sanksi untuk pengendara yang melakukan “stut” motor ramai tersebar di media sosial. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 287 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Oleh karenanya, petugas kepolisian dapat menilang pengendara yang melakukan tindakan tersebut dengan denda tilang sebesar Rp250.000 atau kurungan penjara paling lama satu bulan. Adanya sanksi ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Netizen ramai berkomentar di media sosial soal aturan ini.
Namun, baru-batu ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Sambodo Purnomo Yogo, mengklarifikasi informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Tidak ada (tilang),” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (9/8/2022) malam.
Sambodo mengatakan, pengendara “stut” motor umumnya karena kehabisan bensin atau kendaraan mengalami kerusakan. Jadi, menurutnya, masyarakat yang sedang mengalami kesulitan tersebut harus ditolong bukan malah ditilang.
Untuk itu, Sambodo pun menyatakan, petugas dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tidak akan menilang pengendara “stut” motor. Pun juga tak akan ada sanksi untuk pengendara yang sedang melakukan tindakan tersebut.
Perlu diketahui, “Stut” motor merupakan tindakan pengendara sepeda motor yang mendorong sepeda motor lain yang mogok akibat kerusakan atau kehabisan bensin. Caranya dengan menggunakan kaki yang berpijak pada salah satu bagian dudukan kaki (foot step), bagian belakang motor atau ujung knalpot. Tindakan “stut” motor sudah umum dilakukan ketika ada pengendara motor lain yang mogok di jalan.
Reporter: Antara
Editor: Purnawan Setyo Adi
