MOJOK.CO – Dari gaji dosen yang tak kunjung manusiawi sampai wacana penutupan prodi, sepertinya ada yang salah dengan cara negara memandang pendidikan.
Saya seorang dosen. Dan kalau boleh jujur, menjadi dosen di negeri ini kadang terasa seperti memilih jalan hidup yang mulia, tetapi membingungkan. Mulia karena Anda mendidik generasi bangsa; membingungkan karena negara sepertinya tidak terlalu yakin apakah pekerjaan Anda itu penting atau tidak.
Gaji yang belum sejahtera? Sudah biasa. Tunjangan yang datangnya lebih ribet daripada birokrasi itu sendiri? Makanan sehari-hari. Namun, ketika muncul wacana bahwa program studi (prodi) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sosial Humaniora (Soshum) perlu ditutup karena dianggap tidak relevan, di situlah saya terdiam cukup lama dan bertanya dalam hati: negara ini sebetulnya mau apa?
Kenapa negara hanya butuh 20.000 guru per tahun
Pada 23 April 2026, Plt. Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan dalam sebuah simposium di Bali bahwa prodi perlu dipilih, dipilah, dan kalau perlu ditutup. Salah satu alasannya, setiap tahun dicetak 490.000 sarjana keguruan, sementara kebutuhan calon guru hanya 20.000 orang.
Angka itu memang terdengar mengejutkan. Namun, jika kita mau sedikit saja berpikir lebih dalam, pertanyaannya bukan kenapa produksi sarjana keguruan kebanyakan. Pertanyaannya adalah: kenapa negara hanya butuh 20.000 guru per tahun?
Apakah karena Indonesia sudah kelebihan guru yang berkualitas? Ataukah karena ribuan sekolah di pedalaman Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara masih kekurangan guru, tetapi negara tidak memiliki sistem distribusi dan insentif yang cukup untuk mengisi kekosongan itu?
Kalau masalahnya ada di sana, menutup prodi bukanlah solusi. Itu seperti menutup pabrik beras karena gudang penuh padahal rakyat yang kelaparan masih banyak, hanya saja logistiknya tidak jalan.
Ilmu sosial itu bukan aksesori
Di balik wacana penutupan prodi ini, ada asumsi yang lebih mengganggu: bahwa ilmu sosial dan humaniora adalah bidang pelengkap yang bisa dipangkas ketika sedang tidak musim.
Padahal, coba pikir sebentar. Kita sedang gencar-gencarnya bicara soal kecerdasan buatan, transformasi digital, dan hilirisasi teknologi. Semua terdengar canggih dan menjanjikan. Namun, siapa yang akan memastikan bahwa teknologi yang kita bangun itu tidak menciptakan ketidakadilan baru? Siapa yang akan bertanya: teknologi ini untuk siapa, dan mengorbankan siapa?
Bukan hanya insinyur yang bisa menjawab pertanyaan itu. Justru orang-orang yang dididik dalam tradisi ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan kewarganegaraanlah yang selama ini menjaga agar kemajuan tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Ironisnya, data riset nasional 2026 justru menunjukkan bahwa bidang sosial humaniora mendominasi penerima pendanaan dengan 38,36 persen dari total kegiatan, melampaui kesehatan, pangan, bahkan rekayasa keteknikan.
Jadi, di satu sisi negara membiayai riset Soshum dalam jumlah besar, tetapi di sisi lain, negara mempertimbangkan untuk menutup prodi yang melahirkan para penelitinya. Jika ini bukan kontradiksi, saya tidak tahu harus menyebutnya apa.
Nasib ribuan dosen ditentukan oleh pejabat yang asal omong
Wacana sebesar ini, yang menyangkut nasib ribuan dosen, ratusan ribu mahasiswa, dan seluruh ekosistem keilmuan sosial-humaniora Indonesia, dilontarkan begitu saja di sebuah simposium tanpa kajian akademik yang memadai dan tanpa konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terdampak langsung.
Baru setelah ramai dikritik, pemerintah melunak dan menegaskan bahwa penutupan prodi hanyalah opsi terakhir. Mereka bilang bidang keilmuan sosial, humaniora, serta pendidikan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional.
Bagus. Namun, kenapa klarifikasi itu baru datang setelah protes?
Di negara yang serius membangun tata kelola yang baik, kajian mendalam seharusnya mendahului pernyataan publik, bukan sebaliknya. Kata-kata pejabat bukan sekadar pernyataan; ia adalah sinyal yang dibaca jutaan orang yang menggantungkan masa depannya pada arah kebijakan.
Jika seorang dokter baru meralat diagnosisnya setelah pasien panik, kita akan mempertanyakan kompetensinya. Mengapa kita tidak menerapkan standar yang sama pada kebijakan publik?
Pada akhirnya, menjadi dosen dan mendidik untuk apa?
Saya tidak anti-teknologi. Saya tidak menolak bahwa perguruan tinggi perlu relevan. Namun, relevansi bukan hanya soal seberapa cepat lulusan diserap industri.
Relevansi pendidikan tinggi juga diukur dari seberapa jauh ia berhasil membentuk manusia yang utuh. Manusia yang tidak hanya tahu cara kerja algoritma, tetapi juga tahu mengapa algoritma itu perlu dipertanyakan. Manusia yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga tahu bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Bangsa yang berhenti mendidik pemikirnya bukan bangsa yang sedang berhemat. Ia adalah bangsa yang sedang menggadaikan masa depannya pelan-pelan dengan alasan yang terdengar sangat rasional.
Sebagai dosen yang setiap hari masuk kelas untuk mencegah hal itu terjadi, saya harap negara ini segera menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling mendasar: sebetulnya, kita mendidik untuk apa?
Penulis: Hamdi Abdullah Hasibuan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Lulusan S2 di Jepang, Pilih Kerja sebagai Koki di Australia daripada Jadi Dosen di Indonesia karena Terlalu Senioritas dan Esai menarik lainnya di Mojok.co
