MOJOK.COApa saya saja yang bermimpi terlalu tinggi? Bukan soal kesempurnaan, tetapi kewajaran saja dari seorang Jokowi, “sang pendobrak”. Sungguh sia-sia belaka.

Samar-sama saya masih ingat ketika Jokowi masuk dalam kontestasi pemilu presiden Indonesia. Citra yang cemerlang dan aura merakyat membuat banyak warga mudah jatuh cinta dengan mantan Walikota Solo itu. Seiring waktu, ekspektasi kepada beliau naik perlahan.

Sedikit banyak, Jokowi itu mirip wonderkid yang baru saja pindah ke klub besar. Istilahnya naik kelas. Apalagi, kepindahannya diiringi dengan price tag yang tinggi. Harga transfer tinggi, kemampuan yang diakui dunia, dan komitmennya kepada tanggung jawab membuat sang wonderkid menjadi harapan.

Apalagi “klub besar” itu tengah sakit. Sebagai wonderkid, Jokowi diharapkan bisa, setidaknya, mengubah aura busuk yang menguar. Namun, ternyata, berharap kepada beliau memang pekerjaan yang sia-sia. Seperti kata Mahfud MD dulu, malaikat yang masuk ke sistem politik Indonesia pun akan jadi iblis.

Saya juga masih ingat omongan Jokowi soal rencana di periode 1 dan 2 setelah menjabat. Untuk periode 1, Jokowi akan berkonsentrasi membangun infrastruktur. Untuk periode 2, beliau akan bekerja untuk membangun manusianya. Dulu, kita mengenal cita-cita beliau dengan istilah Nawacita. Sayangnya, hingga periode 2 ini, manusia mana yang dibangun? Saya rasa cuma kawan dan lingkarannya saja yang dibangun dengan manis.

Saya tahu, ruang gerak Jokowi sebagai presiden memang tidak leluasa. Beliau terbentur banyak tembok. Terutama soal pembagian ruang kerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun setidaknya, beliau bisa berbuat lebih ketimbang cuma ngetwit.

Yang saya sayangkan adalah, omongan Jokowi di Twitter terkadang tidak sejalan dengan kejadian di lapangan. Beliau merasa cukup dengan imbauan yang dirangkai dengan kata-kata manis. Namun, rasa-rasanya kok tidak ada sikap tegas ketika instruksinya tidak diindahkan oleh bawahannya.

Jokowi boleh begitu indah merangkai kata (dibikinin adminnya, sih) ketika sukses menanam pohon pulai di Taman Nasional Gunung Merapi. Namun, di lain tempat, ada 26 warga Maluku ditangkap aparat karena protes pembalakan liar. Kalau bukan gimmick saja, lantas apa namanya?

Ketika ramai RUU Cilaka, Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah dan DPR masih menerima masukan “dari berbagai pihak”. Katanya, masayarakat masih bisa menyampaikan kritik. Jokowi ingat nggak ya, ketika ramai RKUHP dan RUU KPK, rakyat yang protes dan mengkritik malah dihajar aparat. Saya juga penasaran, apakah beliau sudah membaca draf RUU Cilaka tersebut. Saya kok….

Baca juga:  Rogue Nation Ratna Sarumpaet: Agen IMF yang Bekerja, Gagal, dan Disangkal

Oya, Jokowi juga masih ingat nggak ya soal Harun Masiku? Baru-baru ini, tim yang dipimpin Yasonna Laoly menemukan hal “yang menarik”. Yasonna Laoly nggak tahu Harun Masiku pulang karena: “Tidak terjadi pengiriman data dari PC Konter Terminal 2F Bandara Soetta ke server lokal dan seterusnya ke server Pusdakim Ditjen Imigrasi.”

Bagaimana bisa, hal basic seperti ini luput dari maintenance? Apakah Yasonna Laoly, dan mungkin beliau sendiri berharap rakyat cuma akan bilang: “Oh, gitu, toh. Ya sudah.”?

Pembantu Bapak meman banyak yang aneh. Ini salah satunya:

Sejak masalah Harun Masiku menyeruak, komentar beliau selalu nyleneh. Dan sampai sekarang Jokowi masih mempertahankan beliau ketika banyak orang yang meminta Yasonna Laoly mundur. Tapi memang enak, sih, kalau punya teman di pusat lingkaran.

Oya, Pak Jokowi, setelah UU KPK resmi berlaku sejak 17 September 2019, KPK sendiri jadi aneh. Penyidik yang mengejar Harun Masiku malah dicopot dan Ketua KPK, Firli Bahuri menganggapnya sebagai hal yang wajar. Mencari Harun Masiku kesulitan, tetapi Indonesia jago banget nangkep teroris. Apakah Harun Masiku lebih taktis ketimbang teroris?

Mari bergeser ke kisruh RUU Ketahanan Keluarga. Ide besar dari RUU Ketahanan keluarga: negara harus hadir dalam upaya keluarga menciptakan hubungan harmonis. Intinya, negara mengatur kehidupan rumah tangga keluarga demi menciptakan standar yang menurut negara ideal.

Banyak pasal yang terasa aneh di sana dan Nia Lavinia, redaktur Mojok, punya pertanyaan bagus:

“Masih banyak yang harus dikaji, termasuk batasan mengenai sejauh apa negara bisa mencampuri urusan privat kita. Dan apakah benar yang tertulis dalam naskah akademik RUU ini bahwa yang merusak keluarga hanyalah penyimpangan nilai? Lalu bagaimana dengan masalah struktural? Bukankah kekerasan struktural seperti pemiskinan keluarga, perebutan ruang hidup oleh pembangunan, dan diskriminasi juga berpengaruh bersar terhadap harmoni?”

Baca juga:  Balasan Untuk Mas-Mas Harvard Pendukung Omnibus Law yang Argumennya Ramashook

Saya rasa, kalau pertanyaan fundamental itu tidak bisa dijawab, RUU Ketahanan Keluarga menjadi tiada berguna.

Kenapa nggak memperkuat KPK aja, sih? Bukankah korupsi juga salah satu kejahatan luar biasa? Atau, masih luar biasa di mata rakyat saja dan bukan aksi jahat di mata pemerintah serta DRP?

Oya, Jokowi juga tahu ada kelucuan di sini. Endang Maria, kader Golkar, pengusul RUU Ketahanan Keluarga, malah belum membaca draf RUU-nya. Ingat, Pak Jokowi sudah berpesan lewat Twitter yang dipegang adminnya kalau segala draf UU harus dibaca dengan seksama terlebih dahulu.

Kami tahu kalau kerja DPR itu ya begitulah. Tapi, kalau sampai mengesahkan RUU yang drafnya saja tidak dibaca, itu keterlaluan. Kalau tidak membaca, gimana cara memahaminya? Anggota DPR semacam “orang pintar” yang weruh sak durunge winarah?

Rakyat memahami kalau Jokowi nggak bisa dengan leluasa mencegah kejahatan di pemerintahan terjadi. Namun, sebagai orang yang mengemban ekspektasi sekaligus pemimpin tertinggi, setidaknya Jokowi punya kuasa untuk “mengarahkan”. Menjadi leader, bukan sekadar bos yang nggak memahami istilah “asal bos senang”. Dan leader yang baik adalah mereka yang memimpin dengan contoh, bukan imbauan lewat Twitter saja.

Jokowi, dulu dianggap sebagai orang yang pas untuk berani bertindak out of the box. Namun, semuanya gugur setelah masuk ke sistem politik seperti kata Mahfud MD.

Atau, sebetulnya, saya saja yang bermimpi terlalu tinggi. Bukan soal kesempurnaan, tetapi kewajaran saja dari seorang “pendobrak”. Sungguh sia-sia belaka.

BACA JUGA Harun Masiku dan “Kenyataan” Bahwa Tempo Lebih Jago Ketimbang Negara atau tulisan lainnya dari Yamadipati Seno.