MOJOK.CO – Lepas dari Koalisi Indonesia Adil Makmur, kini PAN dan Demokrat agaknya tengah memantapkan diri untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi.
Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pembubaran Koalisi Indonesia Adil Makmur pun digelar. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, diketahui bahwa koalisi tersebut telah resmi selesai, begitu pula dengan BPN Prabowo –Sandi, terhitung sejak Jumat (28/6).
Koalisi yang diisi oleh Gerindra, PKS, serta PAN dan Demokrat tersebut menurut Prabowo sudah selesai tugasnya. Partai-partai yang dulu tergabung dalam koalisi kini berhak untuk menentukan arah politik.
Bicara soal arah politik, kini banyak pengamat yang mulai meramalkan langkah-langkah yang bakal diambil PAN dan Demokrat sebagai “alumni” koalisi oposisi. Bahkan, tak sedikit yang menilai kedua partai ini terbilang “ngebet” untuk bergabung mendukung koalisi Jokowi.
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan pribadinya untuk mendukung capres petahana Jokowi pada Pilpres 2019, meskipun partainya sendiri tergabung sebagai pendukung Prabowo-Sandi. Pernyataannya ditanggapi dengan petisi dari 100 pengurus PAN se-Indonesia yang menuntut pemecatan dirinya.
Tapi kini, hak dukung Bara Hasibuan tentu tak perlu lagi dipermasalahkan, mengingat Koalisi Indonesia Adil Makmur telah resmi selesai. Malah, kini, PAN tengah menyiapkan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat kerja nasional terkait persetujuan anggotanya untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.
Namun, meski PAN dan Demokrat sama-sama berwarna biru, konon Partai Demokrat dianggap lebih ‘siap’ bergabung dalam koalisi Jokowi.
Dikutip dari Kompas.com, elektabilitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi. Pasalnya, pada Pilpres 2014 lalu, partai ini memperoleh 12.728.913 suara, sedangkan di tahun ini suara yang mereka raih hanya ada di angka 10.876.507 suara.
Yang tak kalah penting bagi Demokrat adalah bagaimana presiden terpilih nantinya akan menjalankan 14 program prioritas Demokrat agar turut menjadi kebanggaaan partai.
Jika rencana PAN dan Demokrat berjalan baik dan berhasil bergabung dengan koalisi pemerintah, salah satu elite yang akan memiliki peluang mendapatkan kursi adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyon (AHY). Tapi, tentu saja, ada konsekuensi yang harus dihadapi pihak koalisi.
Banyak pihak memperkirakan kemungkinan AHY akan mendorong terjadinya pengulangan sejarah. Beberapa tahun lalu, SBY pernah menjadi salah satu menteri (pada masa pemerintahan Megawati), sebelum akhirnya mengundurkan diri dan menjadi rival Sang Ibu dalam Pilpres 2004 hingga berhasil memenangkan “pertarungan” dan menjadi presiden terpilih.
Yah, harap dimaklumi dan diingat, kenangan dan sejarah menyedihkan yang terulang kembali itu memang nggak enak, blas—apa pun konteksnya, baik asmara maupun perkara gabung-gabungan koalisi di dunia politik. (A/K)
