Dulu Mahfud MD Bilang Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Sekarang Jaksa Agung Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM - Mojok.co
  • Kirim Artikel
  • Terminal
Mojok
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
No Result
Lihat Semua Hasil
Logo Mojok
No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
  • Kilas
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
Home Pojokan

Dulu Mahfud MD Bilang Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Sekarang Jaksa Agung Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM

Nia Lavinia oleh Nia Lavinia
17 Januari 2020
0
A A
jaksa agung st burhanuddin mahfud md pelanggaran ham tragedi semanggi kejahatan ham mojok.co

jaksa agung st burhanuddin mahfud md pelanggaran ham tragedi semanggi kejahatan ham mojok.co

Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsApp

MOJOK.CO – Tidak ada yang namanya pelanggaran HAM berat kalau kasusnya sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran.

“Sesuatu menjadi masalah karena kamu menganggap itu sebagai masalah. Jika tidak, maka dia bukan masalah.”

Saya lupa di mana pertama kali saya menemukan kutipan itu. Yang jelas, kutipan itu bagi saya sangat revolusioner. Dia mengubah perspektif saya terhadap banyak hal.

Dengan kutipan ini pula, saya jadi bisa sedikit banyak memahami kenapa sesuatu bisa menjadi masalah besar bagi seseorang, tapi hal yang sama tidak punya dampak apa-apa terhadap orang lain. Contohnya banyak, kasus pelanggaran HAM di masa lalu salah satunya.

Bagi keluarga korban kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum dituntaskan seperti kasus Talangsari 1989, penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II pada 1998, sampai kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, adalah masalah, karenanya harus diusut, dicari pelakunya, ditangkap dan diadili seadil-adilnya.

Baca Juga:

Hasto Atmojo: Melindungi Saksi dan Korban Adalah Melindungi Kebenaran

Kronologi Pembuangan Jenazah ABK Indonesia Oleh Kapal China

Mahfud MD Memang Benar, Pelanggaran HAM di Era Jokowi Nggak Ada Sama Sekali

Tapi bagi negara, kasus pelanggaran HAM bisa jadi tidak dianggap sebagai masalah. Makanya, sampai sekarang, belum ada upaya jelas untuk menyelesaikan dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Jadi ya jangan heran jika Aksi Kamisan sudah 12 tahun dilakukan, tetap saja diabaikan.

Puncaknya, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, orang yang punya wewenang menyelesaikan masalah-masalah HAM ini, kemarin (16/1) terang-terangan berkata bahwa Tragedu Semanggi bukan pelanggaran HAM berat, sehingga tidak bisa dibuatkan pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus itu kembali.

“Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Burhanuddin.

Kalau memang negara melihat pelanggaran HAM di masa lalu sebagai masalah, tentu orang sekelas jaksa agung tidak akan begitu saja menerima hasil penyelidikan DPR tanpa melakukan penyelidikan lanjutan yang lebih serius.

Bukan apa-apa nih ya, tapi kita patut dan harus meragukan DPR. DPR ini kan badan legislatif, yang namanya legislatif, keputusannya merupakan produk dari proses politik. Dan proses politik selalu melibatkan lobi-lobi di antara orang-orang yang punya kepentingan. Wong buat bikin keputusan aja selalu ada pengambilan suara dari tiap fraksi dulu.

Jadi bisa saja proses penyelidikan yang dilakukan DPR itu cacat secara procedural karena banyak tangan yang terlibat di sana sehingga tidak lagi mencerminkan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Padahal, dari laporan BBC Indonesia, setelah melihat bahwa kasus ini mentok di DPR, Komnas HAM ikut menyelidiki kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi 2 dengan membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) yang hasil penyelidikannya menyimpulkan, ada pelanggaran HAM berat dengan bukti berupa keterlibatan 50 orang perwira ABRI dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Anehnya, temuan Komnas HAM ini malah tidak dijadikan rujukan. Padahal, jelas-jelas Komnas HAM lebih piawai mengurusi soal beginian ketimbang DPR.

Kalau begini sih, negara sebagai otoritas yang punya power bisa saja benar-benar mengesampingkan semua kasus HAM yang pernah, sedang, dan akan terjadi. Sehingga, tidak akan lagi ada yang namanya pelanggaran HAM jika semua pelanggaran terhadapnya tidak dianggap pelanggaran.

Tambah lagi, Menko Polhukam Mahfud MD yang progresif sebelum jadi menteri dan melempem sesudah dapat jabatan sempat bikin statement yang menyiratkan, sesuatu tak bisa disebut pelanggaran HAM kalau pelakunya adalah okNuM.

Pada akhirnya, percuma saja kita punya UU pengadilan HAM seperti UU 26/2000 karena sejelas apa pun undang-undang itu menjabarkan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, kalau negara bilang itu bukan pelanggaran, ya tidak akan bisa dilakukan penyelidikan dan diproses lebih lanjut.

Kalau sudah seperti ini sih, apalagi yang bisa kita harapkan? Dengan negara tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah, artinya negara lebih memilih untuk memberikan impunitas dan melindungi pelaku dibanding membela korban.

Yang ada, kita hanya akan melihat lebih banyak kesuraman karena selain negara menunjukan ketidakpedulian dan berusaha melupakan begitu saja tuntutan penyelesaian HAM berat dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, kita masih harus menonton aparat merepresi upaya-upaya mencari keadilan seperti saat aksi #ReformasiDikorupsi kemarin.

BACA JUGA Apa Salahnya Yasonna Laoly Tampil di Konferensi Pers PDIP? atau artikel lainnya di POJOKAN.

Terakhir diperbarui pada 14 Agustus 2021 oleh

Tags: jaksa agungPelanggaran HAMpelanggaran ham beratperistiwa semanggi
Nia Lavinia

Nia Lavinia

Mahasiswa S2 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia.

Artikel Terkait

Hasto Atmojo: Melindungi Saksi dan Korban Adalah Melindungi Kebenaran

Hasto Atmojo: Melindungi Saksi dan Korban Adalah Melindungi Kebenaran

6 Juni 2022
ABK, kapal china, perbudakan, pelanggaran HAM berat, Korea Selatan, Busan mojok.co KRI Nanggala Dinyatakan Tenggelam, tapi TNI Belum Sebut Awak Kapal Telah Meninggal

Kronologi Pembuangan Jenazah ABK Indonesia Oleh Kapal China

7 Mei 2020
Mahfud MD Memang Benar, Pelanggaran HAM di Era Jokowi Nggak Ada Sama Sekali

Mahfud MD Memang Benar, Pelanggaran HAM di Era Jokowi Nggak Ada Sama Sekali

13 Desember 2019
Sebelum Beli iPhone XS dan iPhone XS Max, Pikir-Pikir Dulu Empat Hal Ini

Kubu Jokowi Menyindir Prabowo cs yang Janji Ungkap Kasus Novel Baswedan dalam Waktu 3 Bulan

24 September 2018
170919 Esai berhenti memaklumi Jokowi untuk penuntasan HAM

Setop Memaklumi Penguasa

19 September 2017
Pos Selanjutnya
posisi bercinta panas hubungan seksual tips mojok.co

7 Posisi Bercinta Paling Panas yang, Maaf, Sebaiknya Kamu Hindari Saja

Komentar post

Terpopuler Sepekan

jaksa agung st burhanuddin mahfud md pelanggaran ham tragedi semanggi kejahatan ham mojok.co

Dulu Mahfud MD Bilang Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Sekarang Jaksa Agung Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM

17 Januari 2020
Garuda Pancasila, Sudharnoto

9 Fakta Pencipta Lagu Garuda Pancasila yang Tersingkir dari Sejarah

26 Juni 2022
kecurangan SBMPTN

Polisi Amankan 15 Pelaku Kecurangan SBMPTN di UPN Veteran Yogyakarta

28 Juni 2022
baskara aji mojok.co

Soal Jam Malam, Sultan Minta Menyeluruh di Jogja

24 Juni 2022
Kasman Singodimedjo tagih janji ke Sukarno sial Piagam jakarta

Kasman Singodimedjo, Menagih Janji 7 Kata Piagam Jakarta pada Sukarno

26 Juni 2022
Pertamina dan aplikasi MyPertamina yang bikin ribet rakyat kecil! MOJOK.CO

MyPertamina dan Logika Aneh Pertamina: Nggak Peka Kehidupan Rakyat Kecil!

29 Juni 2022
Teror Pulung Gantung: Air Mata dan Seutas Tali Pati di Pohon Jati MOJOK.CO

Teror Pulung Gantung: Air Mata dan Seutas Tali Pati di Pohon Jati

23 Juni 2022

Terbaru

Teror Spirit di Puncak Bogor Hingga Makassar MOJOK.CO

Teror Spirit di Puncak Bogor Hingga Makassar: Antara Keriaan dan Kemarahan yang Tak terjawab

30 Juni 2022
kasus haryadi suyuti mojok.co

Sambangi Sultan, KPK Pastikan Kembangkan Kasus Haryadi Suyuti

30 Juni 2022
Kritik Thomas Doll: Ini Lapangan atau Ladang Angon Sapi?

Kritik Thomas Doll: Ini Lapangan atau Ladang Angon Sapi?

30 Juni 2022
r. kelly mojok.co

Penyanyi R. Kelly Dihukum 30 Tahun Penjara Atas Sejumlah Kasus Kekerasan Seksual

30 Juni 2022
9 Fakta Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina, Datangi Reruntuhan Apartemen hingga Bawa Pesan untuk Putin

9 Fakta Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina, Datangi Reruntuhan Apartemen hingga Bawa Pesan untuk Putin

30 Juni 2022

Newsletter Mojok

* indicates required

  • Tentang
  • Kru Mojok
  • Disclaimer
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
DMCA.com Protection Status

© 2022 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

No Result
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Susul
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Cerbung
  • Movi
  • Podcast
  • Mau Kirim Artikel?
  • Kunjungi Terminal

© 2022 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In