MOJOK.COTidak ada yang namanya pelanggaran HAM berat kalau kasusnya sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran.

“Sesuatu menjadi masalah karena kamu menganggap itu sebagai masalah. Jika tidak, maka dia bukan masalah.”

Saya lupa di mana pertama kali saya menemukan kutipan itu. Yang jelas, kutipan itu bagi saya sangat revolusioner. Dia mengubah perspektif saya terhadap banyak hal.

Dengan kutipan ini pula, saya jadi bisa sedikit banyak memahami kenapa sesuatu bisa menjadi masalah besar bagi seseorang, tapi hal yang sama tidak punya dampak apa-apa terhadap orang lain. Contohnya banyak, kasus pelanggaran HAM di masa lalu salah satunya.

Bagi keluarga korban kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum dituntaskan seperti kasus Talangsari 1989, penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II pada 1998, sampai kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, adalah masalah, karenanya harus diusut, dicari pelakunya, ditangkap dan diadili seadil-adilnya.

Tapi bagi negara, kasus pelanggaran HAM bisa jadi tidak dianggap sebagai masalah. Makanya, sampai sekarang, belum ada upaya jelas untuk menyelesaikan dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Jadi ya jangan heran jika Aksi Kamisan sudah 12 tahun dilakukan, tetap saja diabaikan.

Puncaknya, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, orang yang punya wewenang menyelesaikan masalah-masalah HAM ini, kemarin (16/1) terang-terangan berkata bahwa Tragedu Semanggi bukan pelanggaran HAM berat, sehingga tidak bisa dibuatkan pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus itu kembali.

Baca juga:  Mahfud MD Memang Benar, Pelanggaran HAM di Era Jokowi Nggak Ada Sama Sekali

“Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Burhanuddin.

Kalau memang negara melihat pelanggaran HAM di masa lalu sebagai masalah, tentu orang sekelas jaksa agung tidak akan begitu saja menerima hasil penyelidikan DPR tanpa melakukan penyelidikan lanjutan yang lebih serius.

Bukan apa-apa nih ya, tapi kita patut dan harus meragukan DPR. DPR ini kan badan legislatif, yang namanya legislatif, keputusannya merupakan produk dari proses politik. Dan proses politik selalu melibatkan lobi-lobi di antara orang-orang yang punya kepentingan. Wong buat bikin keputusan aja selalu ada pengambilan suara dari tiap fraksi dulu.

Jadi bisa saja proses penyelidikan yang dilakukan DPR itu cacat secara procedural karena banyak tangan yang terlibat di sana sehingga tidak lagi mencerminkan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Padahal, dari laporan BBC Indonesia, setelah melihat bahwa kasus ini mentok di DPR, Komnas HAM ikut menyelidiki kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi 2 dengan membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) yang hasil penyelidikannya menyimpulkan, ada pelanggaran HAM berat dengan bukti berupa keterlibatan 50 orang perwira ABRI dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Anehnya, temuan Komnas HAM ini malah tidak dijadikan rujukan. Padahal, jelas-jelas Komnas HAM lebih piawai mengurusi soal beginian ketimbang DPR.

Baca juga:  Setop Memaklumi Penguasa

Kalau begini sih, negara sebagai otoritas yang punya power bisa saja benar-benar mengesampingkan semua kasus HAM yang pernah, sedang, dan akan terjadi. Sehingga, tidak akan lagi ada yang namanya pelanggaran HAM jika semua pelanggaran terhadapnya tidak dianggap pelanggaran.

Tambah lagi, Menko Polhukam Mahfud MD yang progresif sebelum jadi menteri dan melempem sesudah dapat jabatan sempat bikin statement yang menyiratkan, sesuatu tak bisa disebut pelanggaran HAM kalau pelakunya adalah okNuM.

Pada akhirnya, percuma saja kita punya UU pengadilan HAM seperti UU 26/2000 karena sejelas apa pun undang-undang itu menjabarkan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, kalau negara bilang itu bukan pelanggaran, ya tidak akan bisa dilakukan penyelidikan dan diproses lebih lanjut.

Kalau sudah seperti ini sih, apalagi yang bisa kita harapkan? Dengan negara tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah, artinya negara lebih memilih untuk memberikan impunitas dan melindungi pelaku dibanding membela korban.

Yang ada, kita hanya akan melihat lebih banyak kesuraman karena selain negara menunjukan ketidakpedulian dan berusaha melupakan begitu saja tuntutan penyelesaian HAM berat dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, kita masih harus menonton aparat merepresi upaya-upaya mencari keadilan seperti saat aksi #ReformasiDikorupsi kemarin.

BACA JUGA Apa Salahnya Yasonna Laoly Tampil di Konferensi Pers PDIP? atau artikel lainnya di POJOKAN.