MOJOK.CO – Pemanggilan Kimi Hime oleh Kominfo sangat penting sebagai langkah awal memperkenalkan model ekonomi digital bersyariah di Indonesia.

Jepang merupakan negara pertama yang telah menggariskan visi Society 5.0. Visi tersebut membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat akan lebih makmur berkat bantuan konektivitas data dan AI (artificial intelligence) alias kecerdasan buatan.

Setali tiga uang, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga mengungkapkan antusiasmenya soal masa depan industri digital pada pertemuan G20 di Osaka, Jepang.

Jokowi menggagas IDEA HUB (Inclusive Digital Economy Accelerator Hub), forum berkumpulnya startup unicorn dari para peserta G20 untuk saling mengurasi ide dan pengalaman bisnis ekonomi digital. Inklusif yang berarti “terbuka untuk semuanya” adalah bentuk optimisme Jokowi jika startup Indonesia pun bisa bersaing dan ikut terlibat di kancah global.

Agar gagasan Presiden Jokowi bisa terlaksana, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mulai berbenah, termasuk Kominfo. Dan seperti yang kalian tahu, tugas pertama Kominfo ternyata justru memanggil Kimi Hime terkait konten-kontennya di YouTube.

Panggilan terhadap Kimi Hime dilakukan setelah pihak Kominfo menerima aduan dari Komisi I DPR RI. Aduan tersebut didasari dari laporan Asosiasi Pengawas Penyiaran Indonesia (APPI) kepada Komisi I DPR RI.

Alasan APPI adalah, konten YouTube Kimi Hime dianggap mendekati pornografi. Hal tersebut cukup meresahkan karena, “para subscribers (orang yang berlangganan) konten Kimi Hime di Youtube kebanyakan adalah anak-anak.”

Ada dua alasan yang membuat saya setuju dengan gebrakan pertama Kominfo yang sangat brilian ini.

Pertama, saya menolak Kimi Hime karena dia memang payah dalam bermain PUBG Mobile. Tidak seperti Benny Moza atau BTR Ryzen, Kimi Hime saya nilai kurang cekatan ketika mem-push regu lawan. Kemampuan kontrol recoil-nya pun sering berantakan sehingga dia kurang piawai dalam melakukan spray-down musuh dari jarak yang cukup jauh.

Alasan kedua saya adalah perihal subscribers. Saya pernah dengar gosip jika Kimi Hime rutin mendatangi suatu daerah dan memaksa anak-anak di sana untuk men-subscribe konten YouTube-nya. Ada juga yang bilang jika 2 juta lebih subscribers-nya adalah hasil paksaan Kimi Hime setelah berbulan-bulan lebih keliling door-to-door di Pulau Jawa. Hii, takoooot!

Baca juga:  Presiden Jokowi Diputus Bersalah oleh Pengadilan dalam Kasus Pemblokiran Internet di Papua

Saya awalnya tidak terlalu percaya gosip murahan tersebut. Setahu saya subscribing adalah aktivitas yang bisa dilakukan sebebas mungkin dan tanpa paksaan. Tetapi ketika saya membaca berita bahwa Kimi Hime dipanggil Kominfo, mungkin saja gosip itu benar.

Lagian, daripada Kominfo meminta pertanggungjawaban sekolah dan orang tua yang membiarkan anak-anaknya berlangganan konten Kimi Hime, kan lebih mudah kalau langsung memanggil Kimi Hime yang dicurigai memaksa warganet-warganet di bawah umur tersebut. Kalau ternyata tidak seperti itu kan ya tinggal minta maaf aja.

Masyarakat Asia, wabil khusus Indonesia sering menyelipkan adab ketimuran mereka di dalam setiap kebijakan. Ambil contoh politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”. Di mana Indonesia “bebas” berkawan dengan negara mana pun, tetapi juga “aktif” menciptakan perdamaian dunia.

Atau visi Lee Kuan Yew soal Singapura yang makmur itu. Hadir melalui konsepsi “kapitalisme dengan nilai-nilai Asia”. Sederhananya, cara satu-satunya bagi rakyat agar negara makmur adalah dengan bersikap loyal terhadap negara itu sendiri. Dalam kata lain, kapitalisme otoritarian.

Mungkin contoh gagasan-gagasan di atas terdengar aneh. Bagaimana cara Indonesia bisa berlaku “bebas” dan berteman dengan semua negara, ketika dia juga harus berlaku “aktif” saat melerai konflik yang melibatkan kedua temannya tersebut?

Atau bagaimana kapitalisme yang identik dengan liberalisme pasar bisa juga bersifat otoriter ketika menyangkut keberlangsungan negaranya? Saya awam untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi sepertinya gagasan tersebut bisa dilakukan.

Maka ketika Presiden Jokowi membicarakan ekonomi digital yang inklusif—di mana setiap orang dari berbagai macam latar belakang bisa datang ke Indonesia—untuk bersaing dan meraih kesuksesan ekonomi berkat konektivitas data dan internet, hal yang saya tangkap adalah model ekonomi digital yang inklusif bersyariah.

Karena sudah jelas, Kimi Hime yang memakai pakaian seksi dilarang masuk di dalam model ekonomi digital semacam ini.

Pemanggilan Kimi Hime menurut saya sangat penting sebagai langkah awal Kominfo untuk memperkenalkan model ekonomi digital ini. Maksud saya, kalau masyarakat tidak tahu seperti apa model ekonomi digital inklusif bersyariah tersebut, bagaimana Kominfo bisa fokus membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas data di setiap daerah agar sistem IoT (Internet of Things) bisa berfungsi di Indonesia?

Baca juga:  Jokowi Tandatangani PP Pemberian THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan

FYI, IoT adalah sistem di mana benda-benda mati di sekitar kita diberi koneksi internet dan program machine learning untuk mengirim data dan menerima data, lalu mengolahnya menjadi informasi baru yang bisa digunakan benda-benda mati lain.

Di dalam visi Society 5.0, IoT memungkinkan kita untuk berkehidupan lebih efektif dan mudah karena hal remeh-temeh sudah dipikirkan oleh mesin.

Kulkas yang diberi teknologi IoT misalnya, menggunakan algoritma untuk menghitung pola dan probabilitas sayuran atau bahan-bahan makanan lain yang dimasukkan ke kulkas oleh pemiliknya.

Setelah mengolah informasi tersebut, ketika satu bahan makanan seperti tomat habis dan pemiliknya lupa untuk membeli, kulkas itu secara otomatis akan memesan tomat dan pemiliknya bisa tetap fokus bekerja atau beraktivitas.

Saya membayangkan IoT dipakai di dalam model ekonomi digital inklusif bersyariah. CCTV di jalanan atau di tempat-tempat umum nanti tidak hanya digunakan untuk menemukan penjahat, tapi juga melacak perempuan yang memamerkan auratnya.

Lalu benda-benda mati itu akan mengirim informasi jika perempuan tersebut mengancam karena “mendekati pornografi” ke ponsel pintar perempuan tersebut. Selanjutnya ponsel si perempuan (tanpa sepengetahuan perempuan itu) mengirimkan data-data pribadinya, termasuk rekening uang digitalnya ke CCTV tersebut.

Data-data itu lalu digunakan CCTV tersebut untuk membeli kerudung di online shop, tentu dibayar dengan uang digital si perempuan itu. Tidak membutuhkan waktu lama, pengendara ojek online datang dan menyerahkan kerudung tersebut ke perempuan itu lalu pergi.

Hasilnya tentu saja sangat positif. Laki-laki yang berada di sekitarnya terhindar dari zina mata, risiko perempuan tersebut diperkosa karena berpakaian seronok bisa ditekan, dan bisnis kerudung online yang otomatis ini bisa bikin sejahtera ekonomi umat. Subhanallah.

Berkat IoT, masyarakat Indonesia tidak perlu repot dan pusing lagi untuk “sekadar mengingatkan” perempuan-perempuan yang berpakaian seronok, karena nanti sudah ada mesin yang akan mengingatkan itu semua dan kita bisa fokus akan kehidupan kita yang fana ini.