Belakangan ini, saya memperhatikan linimasa media sosial mulai dipenuhi pemandangan serupa. Beberapa teman saya yang bekerja di Jakarta dan Jogja, kini rutin mengunggah kegiatan berolahraga.
Uniknya, mereka ini sedang keranjingan olahraga “kalcer” seperti tenis, softball, bergabung dengan komunitas lari, hingga yang paling baru: bermain padel.
Tentu saja, perlengkapan yang mereka gunakan tidak sembarangan. Sepatu lari yang dipakai harganya bisa setara atau bahkan di atas Upah Minimum Regional (UMR) Jogja. Baju olahraga, raket padel, hingga jam tangan pintar yang mereka gunakan juga dari merek-merek ternama.
Pendeknya, fenomena olahraga berbiaya mahal ini telah menjadi tren.
Olahraga karena FOMO
Ternyata, munculnya tren ini bukan tanpa alasan. Dosen Antropologi Universitas Airlangga, Rizky Sugianto Putri, menjelaskan sebuah fenomena bernama “FOMO Positivity” di kalangan Gen Z dan Milenial.
“FOMO biasanya identik dengan rasa takut tertinggal tren hiburan. Namun kali ini, ketakutan itu bergeser ke arah gaya hidup sehat,” jelas Rizky dalam laman resmi FISIP Unair, dikutip Jumat (29/5/2026).
Menurut akademisi Unair ini, olahraga sekarang telah menjadi lifestyle statement atau pernyataan gaya hidup. Bagi anak-anak muda yang sedang berada di fase krisis identitas usia dua puluhan (quarter-life crisis), tampil dengan gaya hidup sehat dan memakai perlengkapan mahal di media sosial menjadi salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi diri mereka.
Dosen muda yang akrab disapa Kiky tersebut mengungkapkan apapun tren olahraga merupakan pertanda baik, terlebih ketika banyak orang yang mengikutinya. Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan edukasi teknik maupun memperhatikan kekuatan diri.
Olahraga mahal untuk meningkatkan prestise
Jika kita melihat ke belakang, tren olahraga di kalangan kelas menengah perkotaan memang sangat cepat berubah. Misalnya, aaat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, media ramai menyoroti fenomena masyarakat yang memborong sepeda lipat seharga puluhan juta rupiah. Begitu pandemi reda, tren sepeda langsung meredup dan digantikan oleh demam tenis lapangan.
Belum selesai demam tenis, sekarang muncul tren padel dan komunitas lari yang perlengkapannya bernilai tinggi.
Menurut sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, pergeseran tren yang sangat cepat dari sepeda, tenis, hingga padel ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memang mudah terbawa arus tren yang sedang ramai diperbincangkan.
“Perubahan tren dalam masyarakat itu ada yang berlangsung secara siklikal (siklus). Olahraga yang trending pada satu periode akan berbeda dengan periode berikutnya, tetapi bisa berulang dalam kurun waktu sekitar satu dekade,” kata Nia, dikutip Jumat (29/5/2026).
Nia, secara spesifik menyebut bahwa tren ini diikuti untuk meningkatkan prestise di mata orang lain. Mengikuti olahraga yang sedang populer, lengkap dengan peralatannya yang mahal, tidak lagi semata-mata didorong oleh kesadaran akan kesehatan fisik.
Lebih dari itu, olahraga telah beralih fungsi menjadi penanda status sosial bagi kelas menengah. Ada semacam tuntutan tak tertulis untuk tampil menggunakan barang dari merek tertentu agar seseorang bisa diterima dan diakui dalam lingkungan pergaulan olahraga tersebut.
Kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas publik yang memadai
Namun, membicarakan tren olahraga eksklusif ini tidak lengkap jika kita hanya melihatnya dari sisi gaya hidup dan media sosial. Ada realita lain di lapangan yang memengaruhi gaya hidup tersebut, yaitu kondisi infrastruktur kota.
Fakta mengenai buruknya fasilitas publik ini sudah lama menjadi perhatian para ahli tata kota. Salah satunya adalah Nirwono Joga, seorang pengamat tata kota yang kritiknya sering dirujuk oleh media nasional.
Dalam bukunya yang berjudul RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, Nirwono mengkritik minimnya fasilitas publik yang layak bagi warga kota besar di Indonesia.
Sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang, kata Nirwono, setiap kota sebenarnya diwajibkan memiliki minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayahnya. RTH ini berfungsi sebagai ruang publik gratis tempat warga bisa beraktivitas secara aman, termasuk berolahraga.
“Namun pada kenyataannya, data ketersediaan taman kota dan RTH di kota-kota besar di Indonesia masih sangat jauh dari target tersebut,” tulisnya.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa warga kota kesulitan mencari fasilitas publik yang aman dan nyaman. Trotoar di jalanan sekitar perumahan atau tempat kos sering kali rusak, berlubang, atau tidak bisa dilewati karena dipenuhi oleh pedagang kaki lima.
Selain itu, tingkat polusi udara yang tinggi dari kendaraan bermotor membuat aktivitas olahraga di pinggir jalan raya menjadi tidak sehat. Minimnya penerangan jalan saat malam hari juga menambah risiko keamanan bagi warga yang ingin berolahraga, mulai dari bahaya kecelakaan lalu lintas hingga ancaman kejahatan jalanan.
Sebagai akibat langsung dari krisis Ruang Terbuka Hijau dan minimnya infrastruktur publik tersebut, warga kota mencari alternatif lain agar tetap bisa berolahraga dengan aman. Ketika ruang publik gratis yang disediakan oleh negara tidak memadai, ketersediaan ruang berolahraga akhirnya diambil alih oleh pihak swasta.
Fasilitas olahraga yang aman dan nyaman kini lebih banyak ditemukan dalam bentuk kawasan komersial eksklusif atau lapangan sewa bertarif tinggi. Orang-orang yang ingin berlari di jalur khusus tanpa hambatan dan menghirup udara yang lebih terkontrol harus pergi ke kawasan perkantoran elite seperti SCBD di Jakarta, kawasan Stadion Gelora Bung Karno, atau mendaftar menjadi anggota pusat kebugaran.
Sementara itu, warga yang ingin bermain tenis atau padel harus menyewa lapangan di area tertutup yang dikelola dan dipasarkan oleh pihak swasta.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Bagi Pelari Kalcer, Kesehatan Tak Penting: Gengsi dan Diterima Sirkel Elite Jadi Prioritas Mereka atau liputan Mojok lainnya di rubrlik Liputan
