Meninggal di desa itu sebenarnya sama mahalnya dengan di kota. Namun, ia terasa murah lantaran keguyuban dari para warganya.
***
Ada sebuah istilah: “tak ada yang murah di kota, saat hidup maupun sudah mati”. Hidup mahal, dengan segala macam kebutuhan yang harganya semakin tak terjangkau. Bahkan, kalau sudah mati pun, masih sama mahalnya.
Di Jakarta, misalnya, salah satu kawan saya mengaku menghabiskan uang hingga nyaris Rp100 juta untuk mengurus prosesi pemakaman ayahnya. Uang-uang ini dihabiskan untuk menyewa ambulans, membeli sebidang tanah makam, hingga membayar para pekerja yang menggali kubur.
“Lucu banget. Dulu waktu aku nikah, sekitar 2018, nggak habis 50 juta. Sekarang buat makamin orang tua aja sampai hampir seratusan juta,” ujar Abi, berkisah kepada saya Jumat (2/1/2026) lalu.
Beberapa bulan lalu, ayah Abi meninggal di rumah sakit. Selama beberapa hari menjalani perawatan, ia mengaku menghabiskan uang tak sampai Rp10 juta. Namun, ketika ayahnya sudah meninggal, biaya yang ia keluarkan untuk memakamkannya malah lebih besar.
Itu baru bicara Jakarta. Di Jogja, yang kerap digoreng dengan narasi “serba murah”, meninggal pun “sudah naik harganya”. Sulitnya tanah pemakaman di pusat kota bikin beberapa perusahaan properti mengembangkan bisnis pemakaman eksklusif di wilayah pinggir. Sialnya, harga yang ditawarkan tak murah..
Di Svargaloka Memorial Garden, taman pemakaman di Gunungkidul yang sedang viral, misalnya, harga paling murah untuk satu lubang makam adalah Rp20 juta. Ini menunjukkan bahwa pepatah awal tadi memang valid.
Meninggal di desa pun sama mahalnya
Uniknya, meninggal di desa pun sebenarnya sama mahalnya. Tanah pemakaman memang gratis. Jasa gali kubur, sewa tenda, dan biaya untuk serangkaian prosesi pra-pemakaman, juga cukup dibayar seikhlasnya.
Saya sendiri cukup paham dengan kultur ini. Selain memang hidup di desa, sehingga tahu seluk beluknya, saya juga pernah dua kali mengurus pemakaman untuk anggota keluarga. Pertama bagi simbah buyut pada 2018 lalu, dan kedua paman saya tiga tahun silam.
Biaya yang dihabiskan untuk pra-pemakaman? Seingat saya, tak sampai sejuta. Sewa tenda hanya membayar beberapa ratus ribu ke kas RT, sekitar enam tukang yang menggali kubur diupah seikhlasnya, dan tanah pemakaman pun sudah tersedia lahannya di desa.
Namun, yang bikin mahal adalah prosesi setelah pemakamannya. Sebab, di desa ada berbagai acara yang kudu dijalani. Terutama sekali, karena saya hidup dalam keluarga muslim di lingkungan yang masih kental budaya Jawa-nya, maka tiap malam ada dua acara yang harus dijalani: tahlilan dan kenduri (genduren).
Acara ini biasanya berlangsung tujuh malam tanpa henti. Setelah itu, ada prosesi tambahan di peringatan malam ke-40 (matang puluh), ke-100 (nyatus), setahun (mendhak), dan ke-1000 hari (nyewu) sebagai “penutup”.
Pada tiap malam acara berlangsung, umumnya tuan rumah yang berkabung harus menyediakan minum, snack, hingga makan besar bagi tamu yang mengikuti tahlilan dan genduren.
Memang, tak ada standard khusus untuk menu yang disajikan. Semua tergantung pada kesanggupan keluarga masing-masing. Yang punya uang menyediakan menu ayam atau daging, sementara yang kurang mampu pakai lauk dan sayur seadanya.
Namun, karena di desa pakai standard “umume” atau “sewajarnya tetangga”, di malam-malam khusus seperti tujuh harian (mitung ndina), matang puluh, nyatus dan seterusnya, tuan rumah biasanya menyediakan menu daging kambing atau sapi. Ya, umume tanggane!
Habis sejuta per hari?
Saya ingat betul, ketika menggelar acara pasca pemakaman untuk simbah buyut, keluarga kami tak pernah berhenti masak-masak selama tujuh hari. Sebab, tiap malam, kami harus menyediakan makanan untuk 50-70an tamu yang ikut tahlilan dan genduren.
Waktu itu, kami sekeluarga berhitung. Tiap malam, biaya yang kami habiskan rata-rata mencapai Rp1 juta. Jadi, kalau selama seminggu, ya tinggal dikalikan tujuh. Ini baru tujuh hari, belum termasuk matang puluh, nyatus, mendhak, apalagi nyewu yang skala acaranya biasanya lebih besar.
Selama tujuh hari itu, kami sekeluarga disibukkan dengan persiapan acara. Tanpa henti. Pagi-pagi belanja ke pasar, siang sampai sore masak-masak, dan malam hari acara inti. Setelah acara inti selesai pun, biasanya kami belum akan beristirahat karena harus menemani tamu yang biasanya terjaga sampai dini hari.
Lalu bagaimana ketika menggelar acara pasca pemakaman untuk paman saya. Karena itu 2022, tiga tahun setelah meninggalnya simbah buyut, jelas sudah terjadi “inflasi”. Harga bahan makanan pokok melambung, standard umume tanggane pun ikut naik.
Saya tidak ingat secara pasti nominalnya. Namun, yang jelas, biaya yang dikeluarkan dua kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Artinya, bisa mencapai Rp10 juta untuk tujuh hari acara.
Menjadi murah karena guyub warganya
Angka-angka tadi memang terlihat mahal untuk standard warga desa. Benar, tak semua warga sanggup harus mengeluarkan uang rata-rata sejuta rupiah tiap hari. Beberapa teman dan tetangga saya bahkan banyak yang harus meminjam uang untuk menutup biaya.
Namun, saya juga tak memungkiri, bahwa biaya ini terasa murah karena keguyuban warga desa. Saya contohkan–yang paling sederhana–saat masak-masak, tetangga yang umumnya ibu-ibu biasanya datang untuk membantu. Sukarela, tanpa diupah. Mereka biasanya datang ramai-ramai.
Tak jarang juga ada yang membawa beras, gula, teh, mie, bumbu, atau bahan makanan lainnya. Mereka biasa menyebutnya “cangkingan”. Bagi saya, meskipun terlihat tidak besar, ini cukup membantu.
Bayangkan, tanpa bantuan-bantuan ini, berapa banyak lagi biaya yang harus keluarga saya keluarkan?
Tak sampai di situ. Di beberapa desa, bahkan ada budaya “njimpit jimpitan”. Jadi, uang iuran warga dalam bentuk jimpitan tiap malam yang masuk kas desa, boleh dipakai untuk membiayai acara-acara tadi.
Misalnya, dalam kasus saya, untuk menunjang acara hingga tujuh harian, keluarga saya membutuhkan uang Rp10 juta. Saya pun diperbolehkan memakai uang kas desa. Uang-uang ini wajib saya kembalikan dengan cara mencicil, umumnya seminggu sekali, dengan batas waktu yang tak ditentukkan.
Ridho, warga salah satu desa di Wonogiri, mengaku sangat terbantu dengan budaya ini. Setahun lalu, salah satu anggota keluarganya meninggal. Saat itu, keluarganya membutuhkan uang paling tidak Rp10 juta untuk menggelar acara tahlilan.
Karena saat itu belum bekerja, Ridho pun belum punya uang. Ia kemudian memutuskan meminjam kas desa tadi untuk membiayai segala kebutuhan.
“Prinsipnya itu yang penting ngangsur,” ujarnya. “Tiap minggu punyanya berapa aja yang penting bayar angsuran,” imbuhnya.
Dulu, waktu belum kerja, Ridho mengangsur seadanya. Kadang Rp10 ribu, Rp20 ribu, bahkan paling besar Rp50 ribu. Namun, setelah sudah bekerja, ia mencoba konsisten mengangsur Rp50 ribu tiap pekan.
“Kalau sedang ada rezeki lebih gitu, yaudah di bulan-bulan tertentu langsung aku angsur satu juta,” kata dia. “Alhamdulillah, ini nggak memberatkan sama sekali.”
Bagi dia, inilah privilese hidup di desa yang tak dimiliki orang kota. Guyub warganya, meski secara materi tak kelihatan signifikan, ternyata sangat membantunya di saat ia membutuhkan bantuan ekonomi.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Omong Kosong Slow Living dan Frugal Living di Desa: Mau Hidup Stabil Mental dan Finansial, Malah “Diperas” Pakai Dalih Tradisi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
