Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori mengimbau Bulog untuk memperbarui kebijakan gabah kering panen (GKP) agar semua pengadaannya kualitas di tahun 2026. Tak terkekang oleh kebijakan efisiensi.
Perintah lisan semata menimbulkan dampak buruk
Tugas-tugas berat menunggu Bulog. Dari pengadaan, pengelolaan hingga penyaluran. Untuk pengadaan, tahun 2026 ini komoditasnya diperluas. Tidak hanya gabah atau beras, tapi juga jagung, dan kedelai.
Pengadaan mencakup 4 juta ton setara beras, 1 juta ton jagung, dan 70 ribu ton kedelai. Bulog juga kebagian sekitar 720 ribu kiloliter minyak goreng rakyat bernama MinyaKita dari produsen.
Menurut Pengurus Pusat PERHEPI, Khudori karyawan Bulog di lapangan sudah bekerja jemput bola menyerap gabah petani di berbagai daerah yang sedang ada panen. Kebetulan panen bersamaan musim hujan. Gabah yang dipanen saat hujan kadar airnya bisa tinggi, apalagi gabah dari sawah yang kebanjiran.
“Jemput bola mencegah petani jadi korban harga jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kilogram gabah kering panen (GKP),” jelas Khudori.
Akan tetapi, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemberian tugas secara lisan harus dihindari. Karena bisa jadi ajang cuci tangan bagi pemberi penugasan apabila di kemudian hari ada masalah dan berpeluang memakan korban. Termasuk masalah hukum.
“Oleh karena itu, Bulog dan pemberi penugasan sebaiknya segera menuntaskan hal ini,” tegas Khudori.
Revisi Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang gabah kering panen
Meski begitu, Khudori tak menampik jika Bulog sukses menjalankan tugas dengan menyerap 3 juta ton setara beras tahun lalu, melalui pengadaan gabah kering panen (GKP) semua kualitas seharga Rp6.500/kg. Dan akan dilanjutkan di tahun ini.
“Masalahnya, kebijakan yang tertuang dalam poin kedua Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Produksi Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tersebut, hemat saya hanya berlaku di tahun 2025,” kata Khudori.
“Inpres ini adalah dasar hukum pembelian gabah kering panen (GKP) semua kualitas Rp6.500/kg untuk target pengadaan beras 3 juta ton,” lanjutnya.
Jika dugaan Khudori benar, ia berharap Inpres perlu direvisi. Sebab, ketika dasar pembelian gabah kering panen (GKP) semua kualitas Rp6.500/kg belum ada, Bulog tak punya dasar melakukan penyerapan saat ini.
“Idealnya, revisi Inpres sudah tuntas akhir tahun lalu agar saat memasuki awal tahun 2026 Bulog bisa langsung bekerja. Selain itu, revisi Inpres seharusnya sudah menimbang baik-buruk pembelian GKP semua kualitas. Proses menimbang itu didasarkan pada evaluasi menyeluruh kebijakan 2025,” jelas Khudori.
Bulog terima gabah kering panen “aneh-aneh”
Dengan adanya aturan baru gabah kering panen (GKP), Khudori yakin petani masih untung. Sebab jujur saja, kata dia, petani hari-hari ini tak belajar tentang memproduksi gabah berkualitas dan justru memanfaatkan peluang.
“Pada awal penyerapan yakni sekitar Maret-April 2025, gabah ‘aneh-aneh’ disetorkan ke Bulog. Dari gabah berkadar air tinggi, berbutir hijau dan banyak hampa hingga gabah berkecambah,” kata Khudori.
Ia menduga gabah yang diterima Bulog tersebut didapat dari petani, tengkulak, pedagang atau yang lain. Oleh karena itu, ia mengimbau Bulog untuk melakukan evaluasi. Salah satunya dengan mengindikasikan rendemen giling gabah.
Data per 9 Desember 2025, rendemen giling dari gabah kering panen (GKP) semua kualitas yang diserap oleh Bulog berkisar 32,53 persen hingga 54,70 persen atau rerata 51 persen. Angka itu naik sedikit dari posisi 20 September 2025 yakni rendemen sekitar 50,8 persen. Tapi, tetap lebih rendah dari standar BPS yakni 53,38 persen.
“Ini karena gabah yang diserap Bulog tidak homogen dengan kadar air, butir hampa dan hijau melampaui standar tadi,” kata Khudori.
Pentingnya survei untuk petani serta Bulog
Selain dari penyerapan gabah oleh Bulog, indikasi rendemen turun juga terbaca dari data BPS saat mensurvei konversi gabah ke beras tahun 2025. Menurut Khudori, survei yang dilakukan sejak tahun 2018 itu mengindikasikan banyak perubahan, baik di level usaha tani, pascapanen maupun penggilingan.
“Di level usaha tani, varietas padi yang mayoritas ditanam petani tentu bergeser. Bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk combine harvester yang masif beberapa tahun terakhir, tentu kian banyak merambah sawah-sawah petani,” tutur Khudori.
“Demikian pula, selama 7 tahun konfigurasi mesin penggilingan dan kelengkapannya hampir bisa dipastikan sudah berubah. Ini semua memengaruhi rendemen giling,” lanjutnya.
Khudori berharap survei konversi gabah ke beras terus dilakukan BPS tahun ini, meski ia tak menampik adanya kebijakan baru soal efisiensi anggaran. Namun, survei tetap penting dilakukan untuk membantu petani serta Bulog menghasilkan gabah kering panen (GKP) yang berkualitas.
Editor: Aisyah Amira Wakang
BACA JUGA: Stok Beras Bulog Capai 4 Juta Ton, Lalu Gunanya untuk Rakyat Apa kalau Harganya Masih Anomali? atau liputan lain di rubrik Liputan
