Banyak orang kota membicarakan tren slow living di desa dengan nada memuja. Mereka membayangkan hidup tenang, bebas polusi, dan bisa ngopi di teras menghadap sawah dengan amat santai. Namun, jarang ada yang bertanya: bagaimana perasaan kami, warga asli desa, saat kampung halaman tiba-tiba diserbu orang-orang yang sekadar numpang mencari ketenangan?
Sejujurnya, pada awalnya, kami sangat terbuka. Orang desa itu punya sifat bawaan yang namanya sungkan atau pakewuh. Saat mulai banyak orang kota membeli atau menyewa rumah di desa, kami mencoba memaklumi kebiasaan mereka..
Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sungkan itu luntur dan berubah menjadi rasa jengkel. Kami mulai sadar bahwa banyak dari mereka datang ke sini hanya untuk menikmati udara dan pemandangannya, tapi menolak berurusan dengan manusianya.
Warga desa cuma dianggap “figuran”
Sebagai orang yang lahir dan besar di desa, saya merasakan sendiri pergeseran sikap pendatang ini saat mudik Lebaran lalu. Saya kaget, karena desa saya tiba-tiba menjadi tempat tinggal orang kota. Awalnya saya pikir mereka saudara tetangga yang kebetulan mudik. Ternyata, mereka sudah beberapa bulan tinggal di desa.
Hampir setiap pagi, saat saya sedang santai, duduk ngopi di teras, ada saja tetangga baru dari kota yang lewat. Mereka biasa jogging, memakai earphone nirkabel. Sesekali ada juga yang terlihat sedang gowes. Pemandangan langka di desa yang baru saya temui di sekarang.
Namun, anehnya, jangankan berhenti untuk ngobrol. Sekadar basa-basi menyapa saja tidak pernah. Wajah mereka lurus ke depan.
Mereka asyik memotret hamparan sawah dan tegalan Tapi saat berpapasan dengan warga asli, kami ini dianggap seperti angin lalu. Seolah-olah kami cuma karakter figuran.
Kekesalan saya bertambah saat melihat mereka mulai meromantisisasi kehidupan di desa yang sebenarnya adalah wujud himpitan ekonomi. Mereka sering memotret mbah-mbah yang memikul kayu bakar atau pakan ternak, lalu diunggah ke TikTok dengan narasi puitis soal “hidup sederhana”.
Padahal, mbah-mbah ini memikul kayu karena tuntutan buat mencari makan, bukan sedang ikut tren estetik-estetikan.
Parahnya lagi, yang saya rasakan, kebanyakan dari mereka membawa “mental juragan”. Mereka baru mau mengobrol dengan warga kalau sedang butuh bantuan murah. Misalnya, minta dicarikan orang untuk membersihkan kebun, membetulkan pompa air, atau menyapu daun jatuh di halaman rumah mereka. Desa kami dianggap seperti kawasan resor, dan kami diperlakukan layaknya karyawan.
Suka memprotes kebiasaan warga asli yang masih bisa ditoleransi
Saya yakin bakal dituduh berlebihan atau baper atas sikap warga kota ini. Namun, nyatanya, keresahan ini ternyata bukan cuma milik saya. Agus, salah seorang teman yang menjadi pengurus RT di desa sebelah, juga sering dibuat sakit kepala oleh kelakuan orang-orang kota ini.
Agus bercerita, betapa pusingnya dia menghadapi komplain mereka. Kata Agus, orang-orang kota ini seolah memaksakan standard ketenangan ala apartemen ke dalam ekosistem desa.
“Kayak misalnya saja pernah ada pendatang yang protes panjang lebar ke saya hanya karena tetangga nyetel musik terlalu kencang. Ada juga yang mengeluh karena anak-anak kampung berisik saat main di sore hari,” kisah Agus, Senin (23/3/2026) lalu. “Katanya mereka sedang meeting.”
Jujur saja, sebagai orang yang lama hidup di desa, terkadang saya juga jengkel kalau pagi-pagi tukang mebel sebelah rumah sudah nyetel musik dangdut keras-keras buat menemani mereka kerja. Namun, lama-lama saya sadar dan memberi maklum. Nyetel musik keras-keras, barangkali semacam “ASMR” bagi mereka. Sama seperti mahasiswa yang nugas sambil mendengarkan musik di kafe.
Kalau kata Agus, orang-orang kota ini lupa pada pepatah: “Desa mawa cara, negara mawa tata”. Alias, desa punya cara hidupnya sendiri.
“Kalau mereka mau hening, nggak berisik, tempat yang paling pas ya cari hotel, bukan di desa. Apalagi ini kan siang hari, waktu orang-orang desa pada sibuk kerja.”
Sikap mereka juga makin parah saat ada kegiatan warga. Mereka kerap menolak ikut ronda malam atau kerja bakti dengan alasan repot. Sebagai gantinya, mereka merasa urusan beres cukup dengan sejumlah uang denda ke kas RT.
“Mereka mengira kewajiban sosial di desa bisa dibeli pakai uang. Padahal inti dari srawung adalah kebersamaan,” jelas Agus.
Bikin pemuda desa terusir kampungnya sendiri
Keresahan paling pahit sebenarnya bukan soal sifat sombong para pendatang. Dampak paling mematikan dari tren slow living ini adalah urusan perut dan masa depan warga asli.
Teman saya, Bayu, adalah pemuda asal Wonosari yang bekerja dengan gaji UMR Jogja. Ia baru saja menikah dan berniat membeli tanah kecil di kampungnya sendiri untuk membangun rumah bersama istrinya. Sayangnya, impian mereka hancur lebur oleh kenyataan pasar.
Gara-gara tren slow living, banyak orang kota bermodal besar berburu tanah di pinggir sawah desanya. Akibatnya, harga tanah “digoreng” dan naik secara tidak masuk akal.
Sebagai gambaran, UMK di wilayah Bayu bekerja masih di angka Rp2,4 juta. Namun, harga tanah di pinggir sawah sekarang bisa tembus Rp2 juta hingga Rp3 juta per meter persegi.
“Mau mengharap warisan juga nggak ada,” ujarnya, tertawa.
Bayu yang gajinya UMR jelas tidak akan sanggup membeli tanah di desanya sendiri. Ia kalah saing dengan orang-orang Jakarta yang menganggap harga Rp3 juta per meter itu “murah banget” karena mereka membandingkannya dengan harga tanah di ibu kota.
Niat orang kota ini awalnya mau menikmati hamparan sawah. Namun, karena mereka “memborong” tanah dan membangun rumah beton bergaya industrial di atasnya, lahan pertanian di desa Bayu pelan-pelan makin habis.
Ini sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu menunjukkan penyusutan lahan sawah setiap tahunnya. Ironisnya, para pemuja slow living ini adalah salah satu penyumbang dosa terbesarnya.
“Aku nggak benci pendatang. Aku sangat sadar bahwa desa bukan tanah yang tertutup. Tapi aku cuma mau mengingatkan satu hal dasar, yakni rasa hormat. Tanpa itu, ya warga desa bakal muak,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Orang Jakarta Tak Akan Sanggup Slow Living di Salatiga Selama Masih Anti-Srawung, Modal Financial Freedom pun Tak Cukup atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
