Dulu ketika masih mahasiswa, entah kenapa saya suka meromantisasi Rembang—tempat asal saya di pesisir Pantura. Namun, semakin ke sini, saya justru tidak punya pikiran untuk kembali ke kota ini.
***
Pukul 12.00 WIB, matahari terasa menyengat sekali di sekitar Masjid Jami Lasem, tempat saya turun dari mobil travel yang mengantar saya dari Jogja ke Rembang via Grobogan pada Minggu (14/6/2026).
Rumah saya masih berjarak setengah jam lagi dari Lasem. Tidak ada transportasi online seperti ojol. Maka saya masih harus mencari bus atau angkutan umum lain untuk beranjak dari Lasem ke depan gapura desa saya di Kecamatan Sluke.
Duduk di bawah terik matahari dan debu-debu Pantura yang diterbangkan bus dan truk-truk besar, dengan keringat yang sudah membasahi sekujur tubuh, saya menunggu angkutan umum lewat sambil merenung: Rembang sungguh tidak beranjak ke mana-mana.
Bukan semata perkara Mie Gacoan atau gerai-gerai viral
Selama ini, banyak teman-teman saya asli Rembang yang menyebut Rembang sudah amat tertinggal dari kota-kota tetangga. Tolok ukur mereka sebatas karena Rembang gagap mengikuti perkembangan dunia luar.
Misalnya, ketika kota lain sudah punya Mie Gacoan, bioskop, atau gerai-gerai modern lain, Rembang masih jauh di belakang.
Akan tetapi, sebagaimana pernah dipaparkan pakar ekonomi dalam wawancara saya berjudul, “Hanya karena Nggak Ada Mie Gacoan Bukan Berarti Daerah Saya Tertinggal, Ukuran Maju Tak Sereceh Itu“, tertinggal atau tidaknya sebuah kota tidak bisa semata diukur dari perkara keberadaan gerai-gerai modern, viral, nan kekinian. Tapi lebih pada persoalan sistem.
Saat ini Rembang sudah memiliki Mie Gacoan. Sudah punya bioskop juga. Namun, hal-hal tersebut tidak lantas bisa menyelamatkan wajah Rembang sebagai kota yang layak dicintai. Karena masih ada banyak persoalan yang tidak kunjung teratasi.
Birokrasi Rembang kolot dari level kabupaten sampai desa, bikin pengin pindah KK
Belakangan ini saya semakin mantap untuk mengurus pindah KTP-KK. Besar kemungkinan pindah ke daerah asal istri, Jombang, Jawa Timur.
Pemicunya adalah: saya sudah amat muak dengan sistem birokrasi di Rembang yang ribetnya nauzubillah bahkan di era teknologi yang kini menuntut efektivitas. Apalagi di level desa. Pejabat desa masih diisi oleh generasi-generasi boomer kolot yang gemar mempersulit hal mudah.
Puncak kemuakan saya adalah sejak mengurus surat-menyurat untuk menikah dan kemudian mengurus akta kelahiran anak. Semua berkas sudah saya setorkan, tapi entah kenapa, pihak desa seolah membuat prosesnya terkesan ribet sampai saya sendiri bingung: ini sebenarnya salahnya di mana sih kok sampai seribet ini? Bahkan setelah selesai di level berkas pun, menunggunya juga lama sekali.
Itu baru di level desa. Belum di level kabupaten yang kalau mengurus segala sesuatu bakal menjadi lebih ribet dan berbelit. Masalahnya, jika ada orang kebingungan, bukannya diarahkan tapi diabaikan begitu saja.
Sementara di daerah istri di Jombang, istri saya nyaris tidak menemui kesulitan apapun tiap mengurus sesuatu. Cepat pula. Serba mudah itu lah yang kemudian membuat saya mulai memantapkan hati untuk mengurus kepindahan KK ke Jombang.
Rumah sakit sekadarnya: pelayanan tidak meyakinkan
Saat istri saya melahirkan di Rembang, seorang saudara asal Rembang yang lama merantau di Sidoarjo mempertanyakan keputusan kami: Kok seyakin itu memilih rumah sakit di Rembang?
Rumah sakit menjadi salah satu pertimbangan utama kenapa akhirnya, setelah menikah, saudara perempuan saya tersebut tidak mikir dua kali untuk ikut suami pindah ke Sidoarjo.
Tumbuh di Rembang, saudara perempuan saya itu mengaku bahwa setiap pelayanan di rumah sakit Rembang tidak meyakinkan. Bahkan, di kasus tertentu, pasien dengan sakit serius justru mendapat penanganan sekadarnya—dokternya tidak sat-set padahal berurusan dengan keselamatan dan nyawa orang.
Teman satu desa saya, dulu rekan sesama wartawan di Pati, mengalami malpraktik serius usai menjalani operasi patah kaki di rumah sakit Rembang. Alih-alih pulih dan bisa berjalan normal lagi, sejak 2023 hingga sekarang ia masih harus bergelut dengan kerusakan agak serius di lutut kaki kanannya.
Ia bercerita, dugaan malpraktik tersebut baru terendus ketika ada kecurigaan: kok sudah setahun lebih tidak kunjung pulih? Setelah dibawa ke sebuah rumah sakit ortopedi di Solo, barulah ketahuan ternyata ada kesalahan dari operasi dan kontrol yang ia jalani di Rembang.
Saya pun sama halnya. Menjelang lahiran pada Desember 2025 lalu, istri saya sempat dalam kondisi agak darurat—denyut nadinya melemah. Namun, saat saya melapor dengan panik, bukannya lekas ada tindakan, perawat-perawat di sana malah bertanya ke saya: kok denyutnya lemah ya Pak? Bukannya memanggil dokter jaga untuk lekas memberi tindakan.
Tapi pola semacam itu memang terus berulang. Pasien harus menunggu lama untuk mendapat jaminan keselamatan berupa tindakan dari si dokter.
Banyak pabrik di Rembang, tapi bukan alasan untuk bertahan
Setelah tiba di rumah pada Sabtu siang itu, siang harinya saya bertemu dengan beberapa teman yang bekerja di pabrik. Rata-rata mengeluhkan hal yang sama: Rembang memang banyak pabrik, banyak menyerap anak-anak muda pula.
Akan tetapi, jika ingin mendapat jaminan ekonomi yang lebih baik, Rembang bukan pilihan untuk bertahan. Upah sangat murah menjadi realitas yang harus dihadapi meski bekerja seharian penuh dan sesekali lembur.
Maka tidak heran jika banyak orang Rembang—baik kalangan dewasa maupun anak muda—akhirnya memilih merantau ke luar daerah hingga luar negeri (menjadi TKI) agar tidak terus-menerus terjerat dalam kemiskinan.
Keberadaan banyak pabrik tetap tidak mampu mengubah wajah Rembang. Kalau kata teman-teman saya, Rembang sudah terlanjur sekarat. Orang-orangnya pun, dalam mencari penghidupan di dalamnya, juga dengan hampir sekarat.
Kehidupan kolot yang menghambat
Mei 2026 lalu, saya diskusi dengan beberapa anak kelas 2 SMK soal peluang mereka agar bisa magang di luar Rembang demi mencari pengalaman dan mengasah keterampilan secara serius.
Bagi guru mereka dan kebanyakan orang tua mereka, harapannya sih mereka magang di Rembang saja. Tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu sampai ke kota lain seperti Kudus, Semarang, Jogja, atau Surabaya.
Tapi mereka menolak. Sebab, mereka sebenarnya sadar bahwa magang adalah kesempatan bagi mereka untuk membangun jejaring dan mengasah keterampilan.
Masalahnya, jika mereka bertahan di Rembang, orientasi tersebut akan sangat sulit terpenuhi. Pertama, akses tempat magang sesuai jurusan terbatas. Kedua, mereka tahu, guru-guru mereka tidak benar-benar menyiapkan mereka magang untuk menambah keterampilan. Tapi hanya formalitas belaka.
Buktinya: banyak anak magang yang ditempatkan secara awur-awuran.
Misalnya: anak jurusan DKV disuruh magang di layanan fotokopi. Di sana, sehari-hari ia hanya dipekerjakan untuk melayani fotokopi dan transaksi jual beli lain. Ilmu DKV yang mereka pelajari tidak bertambah. Misalnya lagi: anak jurusan Multimedia. Paling ya ditempatkan di tukang cetak foto atau mentok-mentok di konter elektronik.
Mereka juga merasa muak karena harus berhadapan dengan kehidupan kolot yang menghambat untuk berkembang. Skill atau resolusi tinggi terkait masa depan mereka, alih-alih mendapat dukungan dan fasilitas, hanya berakhir disebut “ndakik-ndakik”.
Sebab, dalam pandangan kebanyakan komunitas masyarakat di Rembang: sekolah ya sekolah saja, tidak perlu mimpi terlalu tinggi. Alhasil, tidak sedikit anak-anak muda Rembang yang sejak lulus SMA/SMK langsung bekerja sedapatnya karena pilihannya untuk kuliah atau menempuh jalan lain yang mereka resolusikan tidak didukung.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Rembang Sangat Butuh Kereta Api karena Perjalanan di Jalan Pantura Amat Menyiksa atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
