Pagi itu, di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, puluhan siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA tampak lesu. Beberapa mulai mual-muntah, perut bergolak, kepala berputar. Mereka baru saja menyantap sajian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam hitungan jam, sekitar 250 siswa harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
Tragedi ini bukan satu-dua kali, melainkan bagian dari gelombang keracunan makanan massal yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan catatan berbagai lembaga pengawas pendidikan dan gizi, korban terus bertambah. Baik secara jumlah maupun sebaran geografis.
Selain di Banggai, ratusan anak di Garut, siswa di Lamongan, hingga di Gunungkidul melaporkan gejala seperti mual, muntah, pusing, bahkan beberapa harus menjalani perawatan intensif.
Angka keracunan MBG lebih dari yang dilaporkan?
Bahkan, data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, hingga pertengahan September 2025, korban keracunan akibat MBG sudah mencapai setidaknya 5.360 anak. Angka ini mengguncang karena sudah tak bisa lagi disebut “kejadian insidental”.
“Tapi perlu dicatat, angka resmi seperti ini masih bersifat klaim dari pengawasan sipil; pemerintah belum merilis data publik yang sepenuhnya sejalan,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangannya kepada Mojok, Kamis (18/9/2025).
“Banyak kasus tak dilaporkan atau sengaja ditutup oleh sekolah atau pemerintah daerah karena takut reputasi ternoda,” imbuhnya, tegas.
Data independen media dan lembaga penelitian juga memperlihatkan rentetan kasus: di Lebong, Bengkulu—sebanyak puluhan hingga ratusan siswa keracunan.
Di Sleman, DIY, tercatat ratusan siswa yang terindikasi mengalami keracunan. Di Banggai Kepulauan, seperti disebut di atas, angka korban melonjak dalam satu hari.
Dapur pemasok makanan MBG dianggap jadi penyebab
Sementara itu, menanggapi tragedi yang terjadi, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sejumlah penyebab yang berulang sebagai akar masalah.
Menurut dia, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)–dapur yang memasok makanan MBG—yang baru beroperasi belum siap menangani volume besar. Mereka terbiasa memasak untuk keluarga kecil, tapi tiba-tiba harus melayani ribuan porsi, sehingga standar higienitas dan kontrol mutu sering terganggu.
Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG yang baru, mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak untuk empat orang sampai sepuluh orang itu belum tentu bisa masak langsung untuk 1.000 sampai 3.000 orang,” kata Dadan kepada wartawan, sebagaimana dikutip Mojok dari Bisnis.com.
Selain itu, pergantian pemasok bahan baku ke pemasok lokal juga menjadi sorotan. Pemasok lokal dianggap kurang memiliki pengalaman atau kapasitas dalam menjaga mutu bahan makanan sesuai standar keamanan pangan.
BGN mengklaim sudah membangun sistem pengawasan berlapis: pelatihan penjamah makanan, pengerjaan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat, kerja sama dengan BPOM, audit keamanan pangan, serta rencana regulasi yang lebih mengikat. Namun, “zero incident” yang dijadikan jargon tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Bukan lagi masalah teknis, tapi sistemik
Kendati demikian, bagi JPPI, berbagai penjelasan dan janji BGN tersebut belum memadai. Mereka menegaskan bahwa tragedi keracunan MBG sudah bukan masalah teknis semata, melainkan kesalahan sistemik—sebuah kegagalan tata kelola yang melibatkan perencanaan, standar mutu, pengawasan, dan akuntabilitas.
Korban yang tidak sedikit, sebaran yang meluas, dan korban yang terus muncul menjadi alarm bahwa program bergizi ini berubah menjadi ancaman.
“Kami tidak tega melihar anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada nyawanya hampir melayang,” kata Ubaid.
Menurut dia, jika pemerintah benar serius ingin membangun “generasi emas,” maka niscaya keselamatan anak harus didahulukan daripada target program atau pertimbangan politik.
Tuntutan JPPI
Dari rangkaian kejadian itu, JPPI menilai sudah tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menekan tombol jeda. Program MBG, menurut Ubaid, harus dihentikan sementara agar ada ruang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa itu, setiap hari sekolah berisiko berubah menjadi arena darurat medis.
Evaluasi tidak bisa hanya berhenti pada dapur penyedia makanan yang dianggap belum siap. Rantai pasok bahan pangan, standar higienitas, sistem distribusi, hingga mekanisme pelaporan insiden mesti dibongkar habis-habisan.
JPPI menegaskan bahwa keselamatan anak-anak sekolah tidak boleh ditukar dengan ambisi politik ataupun target angka.
Alih-alih menjadi simbol keberpihakan negara pada generasi emas, MBG justru bisa tercatat sebagai kebijakan yang abai terhadap nyawa jika terus dijalankan tanpa perbaikan mendasar. Karena itu, mereka mendesak Presiden untuk menunjukkan keberpihakannya secara nyata: menghentikan sementara program, mengevaluasi total tata kelola, dan hanya melanjutkan bila keselamatan benar-benar dijamin.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: MBG Jadi “Skandal Besar”, tapi Pemerintah Seolah Lepas Tangan: Kudu Dihentikan Sementara dan Dievaluasi Total atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
