MOJOK.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan lampu hijau untuk bergabung ke koalisi besar. Syaratnya, PDIP harus mendaptkan jatah RI 1 alias calon presiden (capres).
Syarat tersebut diungkapkan oleh politisi PDIP Budiman Sujatmiko. Ia mengatakan, Megawati telah mengamini kemungkinan gabung ke koalisi besar.
“Sama-sama terbuka bagi PDIP [untuk bergabung dengan koalisi besar],” kata Budiman, kepada media, Kamis (6/4/2023).
Koalisi besar sendiri mencuat setelah terjadi pertemuan lima parpol yang dengan Presiden Jokowi pada Minggu (2/4/2023) lalu di Kantor PAN. Adapun kelima parpol itu adalah Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar.
Budiman menambahkan, sangat masuk akal bagi PDIP jika mereka meminta jatah capres. Alasannya, kata Budiman, karena jika dibanding lima parpol lain kursi PDIP adalah yang paling banyak di Senayan.
“Sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1. Wajar kan. Artinya Bu Ketum Megawati sudah menegaskan bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain,” sambungnya.
PPP memahami keinginan PDIP
Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Arsul Sani, menilai hal yang wajar jika PDIP memberikan syarat jatah capres jika bergabung dengan koalisi besar.
Arsul menyampaikan, alasannya karena parpol berlambang kepala banteng itu memiliki kursi terbanyak di parlemen.
“Wajar aja dong kalau PDIP itu menginginkan seperti itu wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak dan hasil-hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakkan syarat itu sangat wajar,” kata Arsul, Rabu (5/4/2023) kemarin.
Meski demikian, dia juga mengatakan bahwa pembahasan capres yang akan diusung oleh koalisi besar masih akan terus dibahas.
“Masih ada pembicaraan [capres yang diusung], itu menggelinding terus,” pungkasnya.
Gerindra menahan diri, PKB mantap di Cak Imin
Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika semua pihak harus menahan diri pada koalisi ini. Ia pun menganggap menyampaikan permintaan capres dalam wacana koalisi besar di Pilpres 2024 terlalu dini.
“Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai-partai tentunya juga mempunyai aspirasi yang harus kita sama-sama dengarkan,” ucap Dasco, Rabu Rabu (5/4/2023) kemarin.
Dasco mengakui, partainya terbuka soal peluang terbentuknya koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) oleh Gerindra dan PKB, dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP.
Ia juga mengatakan bahwa koalisi itu sejak awal memang membuka terhadap partai-partai yang ingin bergabung. Namun, kata Dasco, keputusan soal itu tetap harus disepakati bersama PKB.
“Namun, segala sesuatu nanti kita akan putuskan bersama tentunya sesuai kesepakatan PKB dan Gerindra,” katanya.
Sementara di tempat terpisah, Ketua DPP PKB Daniel Johan, mengaku bahwa meski wacana koalisi besar belum tentu jelas, pihaknya sudah “jelas dan mantap” mendorong Ketua Umumnya, Cak Imin, sebagai capres.
“Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar. Pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres-cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai,” tegasnya.
Sebaiknya PDIP tak gabung koalisi besar
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa sebaiknya PDIP tak usah gabung ke koalisi besar. Menurutnya, ini penting untuk menjaga marwah Megawati, termasuk keyakinan PDIP bahwa mereka bisa menang dengan mengusung capresnya sendiri.
Bagi Jamiluddin, modal politik PDIP untuk jalan sendiri sebenarnya sudah cukup mumpuni. Buktinya, jagoan mereka, Ganjar Pranowo, elektabilitasnya selalu di atas, begitu juga dengan PDIP.
“Untuk menjaga marwah PDIP, Megawati Soekarnoputri sebaiknya tidak bergabung ke Koalisi Besar,” kata Jamiluddin, Kamis (6/4/2023).
“Kadernya, Ganjar Pranowo, juga selalu nomor satu soal elektabilitas. Karena itu, sosok Ganjar lebih dari cukup untuk mendampingi Puan Maharani dalam Pilpres 2024,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, persyaratan yang diajukan PDIP tentu sangat menyulitkan bagi koalisi besar. Sebab, parpol-parpol lain, termasuk Gerindra dan Golkar, juga punya jagoannya masing-masing sebagai capres.
Persyaratan yang diajukan PDIP, tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Dengan demikian, menurut Jamiluddin, hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan koalisi besar nantinya.
“Bagi Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke Koalisi Besar dan tetap memaksakan capresnya dari mereka,” ucapnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Punya Pembeda, PSI Yakin Punya Kontribusi Jika Gabung Koalisi Besar dan tulisan menarik lainnya di kanal Kilas.
