MOJOK.CO – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah disahkan menjadi undang-undang, Selasa (20/9/2022). Di tengah kasus kebocoran data yang terjadi beberapa waktu terakhir, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang dinanti oleh masyarakat.
Seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) menyetujui 16 Bab dan 76 Pasal dalam RUU PDP menjadi undang-undang. Sebelumnya, draf RUU yang disampaikan kepada pemerintah memuat 15 Bab dan 72 Pasal .
“Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/9/2022). Ia pun berharap UU PDP bisa menjadi awal yang baik untuk menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menambahkan, UU PDP yang baru saja disahkan menjadi era baru tata kelola data pribadi di Indonesia. UU itu akan mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
“Salah satu yang menjadi kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, baik itu pemerintah, publik, maupun pihak swasta adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi,” katanya, Selasa (20/9/2022), seperti dikutip dari Antara.
Mempertimbangkan hal itu, maka PSE perlu menguatkan teknologinya agar mampu menahan serangan siber. PSE juga harus mempunyai teknologi firewall dan teknologi enkripsi yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, diperlukan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk melakukan tata kelola dengan baik. Johnny menekankan PSE mempunyai sistem pengorganisasian yang baik dan cepat dalam menangani ataupun mencegah serangan siber melalui sistemnya masing-masing.
Nantinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di semua PSE. Apabila terjadi insiden kebocoran data pribadi, maka akan dilakukan pemeriksaan kepatuhan.
“Apakah mereka telah melaksanakan complience sesuai UU PDP, jika tidak maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur UU PDP, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, kurungan, dan denda,” imbuh dia.
Sebagai gambaran, sistematika UU PDP yang disahkan hari ini terdiri atas Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif, Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, dan Bab 11 Partisipasi Masyarakat.
Selanjutnya, Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab 16 Ketentuan Penutup.
Sumber: Antara
Penulis: Kenia Intan
