MOJOK.CO – Anggota DPRD Bantul ditangkap polisi karena kasus penipuan/calo CPNS. Korbannya adalah kerabat dekat dari tersangka.
Polda DIY menangkap anggota DPRD Bantul dari Partai Gerindra, Enggar Suryo Jatmiko atau Miko (37). Tersangka diduga menjadi calo dan melakukan penipuan dalam proses Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bantul.
Miko diamankan pada Jumat (30/09/2022) lalu. Penangkapan dilakukan pasca-tiga laporan berbeda masuk ke Polda DIY pada 24 Maret 2022 lalu. Tiga korban mengalami kerugian hingga mencapai total uang Rp265 juta.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa kuitansi, kartu ujian CPNS Bantul dan bukti penyetoran. “Salah satu korban merupakan guru SD tersangka,” ujar Wadir Reskrimum Polda DIY, AKBP K Tri Panungko dalam keterangannya di Polda DIY, Senin (03/10/2022).
Menurut Tri, korban melaporkan mengalami kerugian masing-masing senilai Rp150 juta, Rp75 juta dan Rp40 juta. Mereka menyerahkan uang kepada tersangka untuk meloloskan anak-anak mereka menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bantul pada 2018–2019 lalu.
Namun ternyata ketiga anak mereka tidak lolos CPNS. Ketiga korban pun akhirnya menagih janji ke Miko. Namun saat mediasi, Miko sulit ditemui dan selalu beralasan sehingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian.
“Oleh pelaporan diartikan pelaku tidak mau mengembalikan uang yang diberikan sebagai syarat sesuai dengan kesepakatan awal,” ujarnya.
Tri menambahkan, ketiga korban sebenarnya masih memiliki kedekatan dengan tersangka. Satu korban merupakan guru SD Miko. Sedangkan korban lainnya merupakan kerabat Miko yang tinggal di Sewon, Bantul.
Uang hasil penipuan ketiga korban digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya. Diantaranya membeli sejumlah barang, hiburan dan sebagainya. Atas tindakan tersangka, polisi menjerat Miko dengan pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan masing-masing hukuman maksimal empat tahun penjara.
“Keterlibatan pihak lain sampai saat ini belum ada, karena memang korban melaporkan terkait pidana penipuan ini langsung kepada tersangka ini sebagai subjek,” jelasnya.
Secara terpisah Sekjen DPD Gerindra DIY Dharma Setiawan mengungkapkan kasus Miko merupakan masalah pribadi. Karenanya Partai Gerindra menyerahkan proses hukum ini kepada yang berwajib sesuai prosedur yang berlaku.
“Partai Gerindra tentu akan membela kadernya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Prinsipnya itu. Tetapi, di dalam kasus Mas Miko ini, setelah kami periksa, kami selidiki dan mendapatkan konfirmasi langsung dari Mas Miko bahwa ini adalah persoalan pribadi,” paparnya.
Dharma menambahkan, sebenarnya Gerindra sudah mendengar isu kasus tersebut beberapa bulan lalu. Karenanya partai tersebut menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengan DPC Bantul dan pimpinan dewan.
“Investigasi juga kami lakukan demi kepentingan partai. Kami Partai Gerindra menyerahkan proses hukum kepada kepada penegak hukum,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
