Kebingungan yang jadi menu sehari-hari para pengurus KDMP
Tragedi dan perubahan kurikulum ini boleh jadi hanya puncak gunung es dari disorientasi yang lebih besar di tubuh KDMP. Jika kita menilik ke balik meja pengurus koperasi tersebut di tingkat akar rumput, kebingungan seakan menjadi menu sehari-hari yang harus kami telan.
Sebagian besar pengurus KDMP adalah hasil penunjukan musyawarah desa. Umumnya, pengurus dipilih karena dianggap memiliki kepedulian dan semangat membangun desa, menjalani usaha, atau jiwa kewirausahaan lokal. Sebagian besar adalah orang-orang dengan niat baik memberdayakan potensi lokal. =
Namun, semangat pemberdayaan dan wirausaha ini tiba-tiba dibenturkan dengan langkah birokrasi yang melompat jauh. Misalnya, tanpa bekal pengetahuan perkoperasian yang matang, para pengurus disodori kewajiban membuat usaha bernilai miliaran rupiah.
Ada “angin surga” berupa janji pinjaman lunak Rp3 miliar sebagai modal. Terdengar fantastis, tapi praktiknya menyisakan ironi. Sebagian besar pos penggunaan dana sudah diplot dari pusat, sementara pemerintah desa/kelurahan diminta pasang badan sebagai penjamin.
Pengurus di desa diajak bermimpi ke sana ke mari, namun otonomi dan akal sehat kami pelan-pelan dipinggirkan.
Munculnya “manajer titipan” KDMP dari pemerintah, pengurus kena getahnya
Puncak anomali ini adalah kemunculan “manajer titipan”. Impian awal bahwa KDMP akan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga desa harus menguap begitu saja. Tiba-tiba muncul kebijakan bahwa untuk mengawal usaha dengan modal miliaran tersebut, manajer akan disiapkan oleh pemerintah.
Ibaratnya, pemerintah meminta warga desa bergotong-royong memeras keringat membangun arena permainan. Namun, setelah arena itu jadi dan berdiri, aturan main didikte dari atas.
Pemainnya didatangkan dari pusat, dan warga desa dipaksa legawa hanya menjadi penonton. Atau paling banter, diberi jatah mengelola uang parkir atau penjaga malam gudang dan aset.
Menjadi pengurus KDMP di tengah situasi seperti ini pun memunculkan tekanan batin tersendiri. Rasanya–tanpa mengurangi rasa hormat pada para tahanan politik dan keluarganya– mungkin seperti yang dialami anak cucu tahanan politik di zaman dulu.
Kami harus menanggung getah dan kesemrawutan yang disebabkan pihak lain di hadapan warga.
Dipandang kepanjangan penguasa, jadi korban nyinyiran warga
Di mata masyarakat, kami dipandang sebagai kepanjangan tangan penguasa. Padahal, pemerintah sendiri tidak membekali kami dengan panduan yang utuh. Kebijakan terkesan dipaksakan, membuat kami seperti berjalan meraba-raba dalam gelap.
Dampak sosialnya menguras energi. Di lapangan, kami berhadapan dengan warga yang nyinyir, anggota yang ragu-ragu berpartisipasi lebih jauh.
Hingga tetangga pedagang kecil yang waswas mata pencahariannya akan diambil alih. Belum lagi masyarakat yang hanya melirik koperasi saat ada iming-iming pinjaman lunak atau tanpa agunan.
Muncul pula kekhawatiran keliru di antara pengurus, “Jangan banyak-banyak cari anggota, nanti Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi jadi kecil.” Paradigma ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita tentang koperasi.
Koperasi dipandang layaknya perseroan terbatas bagi para pemodal, bukan wadah kesejahteraan bersama.
Yang didahulukan harusnya bukan kucuran dana miliaran atau manajer karbitan KDMP
Di sinilah akar persoalannya: edukasi yang terlewatkan. Karena itu hal mendasar yang perlu ditegaskan kembali adalah urgensi pendidikan literasi tentang koperasi secara menyeluruh.
Bagi pengurus, literasi berarti kecakapan mengelola yang luwes sekaligus tangguh menghadapi dinamika warga. Bagi anggota, ini adalah proses memahami konsep bahwa koperasi adalah alat perjuangan menuju kesejahteraan bersama.
Saya menyadari, menjalankan koperasi desa bukan menjalankan mesin pencetak laba dalam waktu singkat. Ini adalah lari maraton, di mana garis finisnya adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Yang paling mendesak didahulukan saat ini bukanlah kucuran dana miliaran yang digelontorkan paksa dari atas atau manajer karbitan hasil revisi kurikulum, melainkan edukasi berkelanjutan yang lebih memanusiakan manusia.
Membangun koperasi desa sejatinya adalah memupuk kesadaran kolektif warganya. Sekali lagi, koperasi lebih butuh penguatan literasi, bukan militerisasi.
Penulis: M Sholahuddin Nur’azmy
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Berkompetisi Memperebutkan Kasir Penjaga Minimarket Koperasi dan tulisan menarik lainnya di kanal Esai.
