Pemerintah sendiri yang membesarkan aksi massa di Pati
Bensin pertama adalah edaran dari BPKAD tentang sosialisasi penarikan pajak dan retribusi daerah kepada para PKL makanan yang jualan di pinggir jalan. Seorang kawan saya, penjual nasi kucing, sempat mengirim pesan sambil menunjukkan foto surat itu.
“Aku cuma jualan nasi kucing masak, mau dipajakin juga,” begitu sambat teman saya. Meski akhirnya edaran ini dianulir, tapi bensin sudah terlanjur dipercikkan.
Bensin berikutnya diguyurkan oleh Bupati Sudewo sendiri. Bahkan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali.
Ucapan-ucapan tantangan “silakan datangkan 5.000 apa 50.000 saya tidak akan gentar” jadi pemantik lainnya. Ada juga ucapan nggak enak dari bupati ketika dia mengkambinghitamkan anak buahnya setiap ada kebijakan yang dikomplain masyarakat.
Lalu, pemasangan videotron juga jadi kontroversi, pemugaran tugu batas selamat datang, serta renovasi Masjid Besar Pati yang dianggap buang-buang anggaran. Rakyat memandang berbagai kebijakan itu tidak memberi dampak kepada kesejahteraan.
Tapi, bensin paling banyak diguyurkan oleh Plt. Sekda Riyoso dan Kepala Satpol PP Sriyatun. Mereka menyita kardus air mineral sumbangan masyarakat dan dengan arogannya melawan para penjaga posko sumbangan hingga terjadi ricuh dan viral.
Lalu booom! Rakyat Pati yang terpicu emosi komunalnya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Api kemarahan itu tidak bisa surut lagi hingga hari H demo dilaksanakan.
Andil pemerintah pusat
Saya, kalau jadi Bupati Sudewo, akan menunjuk jari pada pemerintah pusat sambil berkata “Ini semua gara-gara kalian. Saya adalah martir untuk kalian!!”
Tentu sambil ngamuk. Hahaha. Lha bagaimana tidak, mengapa daerah menggenjot kenaikan PBB? Ya jelas karena butuh dana wong anggaran dari pusat dipotong habis-habisan.
Pemerintah pusat sudah resmi menetapkan bahwa dana transfer daerah dipotong untuk penghematan. DAK fisik sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur dipotong hingga 50% dari pagu awal 2025.
Sementara itu, DAU dipotong 5% tapi sudah terpotong banyak untuk alokasi MBG. Untuk Kabupaten Pati sendiri, info dari kawan saya orang dalam, DAK fisik tahun depan tidak ada. Artinya, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus mencari pembiayaan sendiri di luar APBD.
Rakyat selalu jadi korban
Begitulah keadaan pemerintah kita hari ini, baik pusat maupun daerah. Mereka bertengkar sendiri tentang tanggung jawab dan wewenang hingga mengorbankan rakyat.
Ego pusat menuntut daerah tidak mengandalkan pusat karena di sana, dana sudah dipakai rebutan sendiri. Sementara itu, kreativitas pejabat daerah hanya mentok di bagaimana lagi cara mengeruk uang rakyat guna mendanai pembangunan yang dikorupsi pula oleh mereka.
Apakah setelah demonstrasi besar ini Pati akan bergerak lebih baik? Dalam konteks pelaksanaan demokrasi, demo kemarin sudah pasti meninggalkan jejak sejarah pergerakan rakyat.
Tapi, tentang tongkat estafet kepemimpinan berikutnya apakah pasti akan lebih baik, tidak ada yang bisa menjamin. Dengan kondisi keuangan negara dan mental pejabat saat ini, siapa saja yang ada di pucuk-pucuk jabatan, baik pusat maupun daerah paling-paling hanya sama saja akhirnya buat kita.
Pajak terus sampai mampus!
Penulis: Nia Perdhani
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Revolusi Pati Bisa Menjadi Cetak Biru Melawan Tirani, Mengancam Semua Pemimpin Bajingan yang Bikin Sengsara Rakyat dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.
