MOJOK.CO – Jika kita menutup mata terhadap Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang dilakukan negara hari ini, kita akan membuka halaman pertama kesewenang-wenangan.
Selama ini saya tidak pernah gusar sebagai lulusan ilmu sejarah. Berhasil lulus setelah 5 tahun kuliah di kampus sekelas UNY, tidak buruk-buruk amat bagi saya. Saya tetap tenang menjalani kehidupan dengan embel-embel lulusan sejarah.
Namun, sontak semua rasa tenang saya berubah menjadi gusar. Ego saya sebagai “sejarawan muda” koyak serupa buku tua dimakan lapuk. Bagaimana bisa, hanya karena rencana Fadli Zon dan Kementerian Kebudayaan untuk membuat proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, rasa tenang saya berubah menjadi gelisah bukan main.
Saat nyawa belum sepenuhnya sadar selepas bangun tidur, saya membuka timeline Instagram. Mata saya terbelalak lebih cepat dari biasanya. Sebuah postingan Instagram dari tirto.id menampar pipi kiri saya.
Namun saya tetap tenang. Setelah membaca caption-nya, giliran pipi kanan saya yang tertampar. Ya Tuhan, yang mana saja, sungguh biadab sekali orang yang bangun tidur disuguhi berita sekocak ini.
Dan hari ini saya makin yakin, kenapa kita setiap bangun tidur dianjurkan minum air putih lebih dulu sebelum melakukan aktivitas. Setidaknya kalau kaget saat membuka media sosial atau pesan, kita kaget tapi dalam keadaan tidak haus.
Mengais sisa ingatan dari bangku kuliah sejarah di UNY
Seorang dosen saya yang berumur nyaris senja pernah berujar. “Kalian kalau nanti bikin skripsi, jangan kebanyakan pakai sumber buku Sejarah Nasional Indonesia. Sejarawan harus belajar objektif sejak dalam pikiran”.
Pesan itu lamat-lamat muncul dalam ingatan saya. Sederhana, namun cukup membekas dan terlalu relevan hingga saat ini. Jika kalian bukan mahasiswa sejarah, saya akan coba jelaskan kenapa kata dosen saya itu masih sangat penting untuk diamini.
Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki buku babon sejarah yang diberi tajuk Sejarah Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid. Tebalnya? jika 6 jilid ini ditumpuk, bakal akan lebih tinggi dari bantalmu yang disusun sebanyak 3 lapis.
Buku babon sejarah ini dikerjakan seorang sejarawan cum menteri era Soeharto bernama Nugroho Notosusanto. Namanya di kalangan sejarawan cukup ngetren sekaligus penuh polemik.
Saya tidak akan menuliskan polemik buku babon sejarah versi orde baru ini. Jika kamu sedang senggang, silakan berselancar di internet. Tapi ingat, lakukan ini saat kamu benar-benar senggang dan dalam pikiran yang objektif.
Saya bersepakat jika ada yang bilang sejarah akan terulang dan itu benar nyatanya. Sejarah berulang namun pemerannya berganti rupa. Sebab, sejarah selalu memiliki ruang dan waktu sebagai koridor ilmu.
Sejarah tidak pernah lahir dari ruang kosong. Dan itulah kondisi yang membuat saya gusar bukan kepalang akhir-akhir ini. Makin menjadi saat tahu agenda Kementerian Kebudayaan akan meluncurkan buku babon sejarah nasional versi 2.0. Versi rezim paling baru dengan nama proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Sudah sepatutnya kita skeptis kepada Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Proses Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang melibatkan 100-an lebih sejarawan digarap sangat cepat. Buku babon yang direncanakan akan terpecah menjadi 10 bagian akan segera dirilis pada hari kemerdekaan.
Saya tidak menemukan padanan kata untuk menuliskan betapa cepatnya proses riset hingga menuliskannya. Dari sinilah saya skeptis dengan narasi sejarah yang akan dijabarkan di dalam proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Sungguh ini lebih cepat daripada saya mengerjakan skripsi demi memakai toga dan foto bersama keluarga. Sebagai gambaran betapa lamanya menulis skripsi, saya mengusulkan ide skripsi saja ditolak sebanyak 4 kali.
Beragam alasan yang ditujukan kepada saya saat membawa judul calon skripsi saya. Mulai dari keterbatasan sumber, objektivitas saya sebagai calon sejarawan, hingga alasan klise nan diplomatis lainnya.
Ini cuma skripsi loh, baru mengajukan judul saja ribetnya hampir mampus. Positifnya, dosen-dosen saya skeptis dengan kemampuan saya saat itu. Dan saya berhasil lulus. Mendapatkan gelar sarjana.
Tentu tidak salah jika saya juga skeptis dengan agenda negara “yang katanya paling” demokratis. Proses Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang dikebut, hingga draf buku yang sudah bisa dengan mudah kita cari di internet. Sorotan tajam tentu langsung mengarah ke isu HAM berat yang minor bahkan tidak ada dalam draf yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.
Misalnya pelanggaran HAM berat 1998 yang terlihat cukup minor. Bahkan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menjatuhkan rezim Orde Baru tidak cukup menarik untuk dituliskan sebagai sejarah bangsa? Sudah sepatutnya kita skeptis, bukan? Kamu tidak perlu menjadi mahasiswa atau lulusan sejarah untuk skeptis.
Kontestasi Sejarah, Buku Kronik Otoritarianisme Indonesia sebagai kontra narasi buku babon versi negara
Satu-satunya berita baik tentang polemik penulisan ulang sejarah nasional adalah munculnya buku Kronik Otoritarianisme Indonesia. Buku ini meluncur tepat saat peringatan turunnya Soeharto sebagai presiden.
Buku ini akan menjadi lawan sepadan dalam kontestasi sejarah, yang gelanggangnya telah dibuat oleh Kementerian Kebudayaan lewat Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Sekumpulan analisis dan fakta sejarah digelar sebagai kontra narasi yang desperately needed.
Dua intelektual publik bekerja sama. Mereka menciptakan magnum opus menandingi ratusan sejarawan yang terlibat dalam proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara menaruh sorot tajam pada otoritarianisme yang melenggang selama 80 tahun. Watak yang sudah kepalang tanggung dan makin tahun semakin banal rupanya.
Pak Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar, menyisir setiap era dengan amat presisi. Setidaknya jika dibandingkan dengan draf awal versi Kementerian Kebudayaan dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Muhidin M. Dahlan, sosok kedua yang mengambil peran yang besar pula. Sebagai dokumentator partikelir, sosok Gus Muh mampu menjahit guntingan kliping dari majalah, surat kabar, dan buku-buku.
Dalam sebuah utasnya di Twitter, Gus Muh menjelaskan proses panjang di balik buku setebal 700-an halaman ini. Tangan yang telah piawai memilah arsip yang jarang dilirik, atau bahkan sengaja tidak digubris oleh negara, mengambil peran yang vital di buku ini.
Semakin membuka lembaran-lembaran buku Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia, saya semakin yakin bahwa ini bukan tandingan buku babon sejarah versi negara yang sedang dikebut itu. Tentu buku ini terlalu overpower jika disandingkan dengan Sejarah Nasional Indonesia versi update patch.
Buku Kronik Otoritarianisme Indonesia: Menjadi pendar di lorong gelap buku babon sejarah bernilai Rp9 miliar
Buku yang diterbikan oleh EA Books adalah requiem untuk cita-cita demokrasi sejarah kelam. Ini adalah pendar di lorong gelap sejarah Indonesia yang coba diputihkan.
Nyala itu berkata bahwa otoritarianisme bukan hanya rezim dari masa lalu, tetapi juga ancaman yang terus berkelindan dalam rahim demokrasi saat ini. Terlalu menyala untuk buku setebal 700-an halaman yang dibanderol Rp200 ribu rupiah.
Pak Uceng dan Gus Muh ada dalam garda terdepan untuk memberikan kontra narasi sejarah yang objektif. Jika boleh berseloroh, 2 intelektual publik ini memberi pelajaran penting tentang apa itu objektivitas dalam sejarah.
Objektif itu bukan tentang bagian mana yang heroik dan menggugah sikap nasionalisme. Bukan juga tentang bagian mana yang boleh diingat dan aman untuk kekuasaan. Objektifif dalam sejarah adalah keberanian untuk menghadapi masa lalu dalam keadaan palung keji sekalipun.
Buku ini adalah peringatan bahwa saat kita menutup mata terhadap manipulasi kekuasaan hari ini, kita sedang menulis halaman pertama otoritarianisme masa depan. Jika kita menutup mata terhadap apa yang dilakukan negara hari ini, kita akan membuka halaman pertama kesewenang-wenangan.
Sebagai penutup tulisan saya, bolehkah saya mengajak kamu untuk belajar menghitung?
Jika proyek penulisan ulang sejarah nasional dianggarkan Rp9 miliar, maka berapa buku Kronik Otoritarianisme Indonesia yang bisa dibeli?
Dari jawabanmu itu, mari kita berimajinasi membagikan buku ini di setiap sekolah atau rumah baca. Maka setidaknya, kita memperpanjang umur demokrasi di Indonesia.
Jika tertarik, kamu bisa memesan buku Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia lewat website Buku Mojok atau klik tautan ini.
Penulis: Deby Hermawan
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Seputar Peristiwa 65 yang Tak Mungkin Ada di Buku Sejarah dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.
