Sudah administrasi KJP berbelit dan sarat pungli, ditambah salah sasaran pula
Sebenarnya, tak hanya Pemkot Jakarta, sistem berbelit dan menyusahkan warga, sudah menjadi ikon birokrasi Indonesia. Bayangkan, untuk mengurus satu surat keterangan miskin, warga harus pontang-panting dari RT ke RW, lalu ke kelurahan, hingga TU sekolah.
Sudah begitu, di setiap meja, selalu ada dalih “sumbangan perawatan”. Nominalnya bukan lagi puluhan ribu, melainkan hingga ratusan ribu. Ironisnya, sudah mengeluarkan uang banyak, hasil akhirnya masih gagal juga.
Selain birokrasi KJP yang ribet dan sarat pungli, kriteria penerima bantuannya juga masih bias. Malah jauh dari kata adil. Pasalnya, data yang dijadikan pertimbangan layak tidaknya penerima bantuan, hanyalah aset kepemilikan rumah dan besar listrik. Mereka melewatkan pertimbangan kondisi ekonomi riil. Padahal, itulah pertimbangan yang paling fundamental. Eh, malah diabaikan.
Dilema orang mampu yang tak lagi mampu
Asal kalian tahu, ada banyak keluarga Jakarta yang tiba-tiba jatuh miskin. Misalnya seperti sumber sandang pangan keluarga hilang, usaha gulung tikar, bahkan kepala keluarganya kena PHK. Karena kondisi tak terduga inilah yang bikin mereka mendadak terjerembab dalam badai kemiskinan.
Nah, masalahnya, kalau hanya aset rumah dan besar listrik yang menjadi ukuran penerima KJP, ada banyak anak dari keluarga seperti ini yang otomatis terdiskualifikasi. Termasuk keluarga saya. Di atas kertas, kami memang terlihat “mampu”, padahal kenyataannya kontras dengan itu. Lantaran kriteria itu, bantuan yang kami ajukan selalu tertolak.
Bagi saya, jelas ini tidak adil. Bukan apa. Pasalnya, kondisi seperti ini menciptakan beban ganda. Saat kawan-kawan sebaya fokus belajar dan asyik bermain, saya dan kakak saya justru pontang panting mencari penghidupan. Alhasil, sekolah sambil kerja jadi rutinitas bagi kami.
Ironisnya, di sisi lain, ketidakadilan ini bertambah jauh saya alami ketika saya melihat banyak keluarga yang relatif mapan, justru lolos administrasi KJP hanya karena pandai manipulasi.
Dan yang lebih bikin mangkel lagi, bantuan yang seharusnya untuk menunjang pendidikan, malah dipakai buat memenuhi gaya hidup. Mungkin pembaca Mojok juga sering mendapati pemandangan seperti ini.
Pemkot Jakarta perlu belajar dari leasing motor
Kalau soal birokrasi yang ribet, Pemkot Jakarta harusnya malu. Satpam BCA saja bisa melayani nasabah like a queen. Dan kalau soal verifikasi penerima bantuan, coba deh Pemkot Jakarta berguru sama leasing motor.
Bukan apa. Masalahnya, sistem penerimaan bantuan KJP yang berjalan selama ini, jelas-jelas tidak menyentuh akar permasalahan, yakni keadilan dalam hak pendidikan.
Menurut saya, perlu adanya sistem verifikasi berbasis kondisi ekonomi riil. Bukan sekadar foto dokumen luas rumah, besar listrik, dan data kaku. Padahal, realitas ekonomi jauh lebih kompleks.
Sampai sini, leasing motor saja paham, masa para birokrat terhormat nggak paham. Untuk mendapatkan informasi akurat, mereka nggak cuma minta slip gaji, tapi juga turun ke lapangan langsung. Mereka Melakukan wawancara dan melihat kondisi keuangan nasabah dengan jujur.
Ya memang agak ribet, sih. Tapi kalau leasing motor saja mampu, masa Pemkot nggak? Toh, bukan kalian juga yang nanti turun langsung ke lapangan. Tinggal bikin sistem, ada petugas yang wawancara warga. Selesai.
Niat baik tak selalu berbuah kebaikan, beberapa malah menyengsarakan
Bagaimana tidak? Yang awalnya mungkin cuma putus asa karena gagal menerima bantuan, belakangan jadi iri dengki. Apalagi melihat ketidakadilan yang berawal dari kejelekan sistem yang pelaksanaanya masih banyak celah.
KJP seharusnya benar-benar jadi jaring pengaman pendidikan, bukan sekadar formalitas bantuan. Dan semoga keresahan saya bisa sampai ke telinga para wakil rakyat terhormat. Administrasi dipermudah, kriteria penerima harus diperbaiki, dan yang paling penting, transparansi harus dijalankan.
Penulis: Ifana Dewi
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA 6 Beasiswa yang Sebaiknya Dihindari Mahasiswa karena Berpotensi Menjebak dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.
