Indonesia tertinggal karena korupsi merajalela, bukan karena kurang insinyur
Pemerintah bilang kita perlu mengejar ketertinggalan dalam studi bidang sains dan teknologi atau saintek. Tapi ketertinggalan yang mana? Indonesia tidak tertinggal karena kurang insinyur. Indonesia tertinggal karena korupsi merajalela, birokrasi tidak efisien, dan masyarakat tidak kritis. Semua itu adalah persoalan yang solusinya ada di ranah ilmu sosial.
Siapa yang akan menganalisis kebijakan publik jika kita hanya punya data scientist tanpa policy analyst? Siapa yang akan memediasi konflik agraria jika kita hanya punya arsitek tanpa antropolog? Siapa yang akan menjaga keberagaman budaya jika kita hanya punya programmer tanpa sejarawan?
Yang lebih mengerikan lagi, kebijakan ini mengirim pesan bahwa pemikiran kritis, refleksi filosofis, dan sensitivitas budaya adalah kemewahan yang tidak perlu dibiayai negara. Padahal, justru inilah fondasi peradaban yang sehat. Teknologi tanpa filsafat melahirkan distopia. Kemajuan tanpa etika melahirkan bencana.
Artikel Daston juga mengingatkan kita tentang peran “failure and ignorance” dalam pembentukan pengetahuan. Sains berkembang bukan hanya melalui kesuksesan, tapi juga melalui kegagalan dan pengakuan atas ketidaktahuan.
Namun, dalam narasi developmentalis seperti yang dianut pemerintah saat ini, kegagalan dianggap tabu, dan ketidakpastian harus dieliminasi. Padahal, justru ilmu sosial-humaniora yang mengajarkan kita untuk nyaman dengan ambiguitas, untuk menghadapi kompleksitas tanpa jatuh ke dalam solusi teknis yang simplistis.
Universitas dengan keunggulan sosial-humaniora semakin terpinggirkan karena ditinggalkan LPDP
Kebijakan 80:20 ini juga akan memperdalam ketimpangan struktural. Kampus-kampus dengan program STEM yang kuat akan semakin kuat. Universitas dengan keunggulan di sosial-humaniora akan semakin terpinggirkan. Mahasiswa dari jurusan eksakta akan semakin percaya diri melamar beasiswa, sementara mahasiswa sosial-humaniora akan berpikir dua kali sebelum mencoba.
Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan generasi yang pincang: kuat di satu kaki, lemah di kaki lainnya. Indonesia akan punya banyak engineer yang pintar membangun infrastruktur, tapi minim pemikir yang mampu mempertanyakan: infrastruktur untuk siapa? Pembangunan untuk apa? Kemajuan menuju ke mana?
Lebih jauh lagi, kebijakan ini mengabaikan apa yang Daston sebut sebagai “mutual constitution” dari berbagai bentuk pengetahuan. STEM dan sosial-humaniora tidak berkembang secara terpisah, melainkan saling membentuk satu sama lain.
Misalnya, perkembangan statistik di abad ke-19 tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan negara modern untuk mengelola populasi (biopolitik). Perkembangan ilmu komputer tidak bisa dipisahkan dari teori informasi yang berakar pada linguistik dan filsafat bahasa. Ketika kita memutus konstitusi mutual ini, kita melemahkan kedua-duanya.
Jalan keluar: keseimbangan, bukan dominasi
Yang Indonesia butuhkan bukan dominasi STEM atas sosial-humaniora, tapi keseimbangan. Bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Singapura tidak maju karena hanya fokus di STEM. Mereka maju karena membangun ekosistem pendidikan yang holistik, di mana sains dan humaniora berjalan beriringan.
Jika pemerintah benar-benar ingin mengejar ketertinggalan, alokasi LPDP seharusnya 50:50, atau minimal 60:40. Beri ruang yang adil untuk semua disiplin ilmu.
Biarkan mahasiswa filsafat, sastra, dan komunikasi juga mendapat kesempatan sama untuk belajar di luar negeri, membawa perspektif baru, dan memperkaya wacana intelektual Indonesia.
Daston menutup artikelnya dengan menekankan bahwa history of knowledge harus melampaui history of science—bukan menggantikannya, tapi memperkayanya. Sama halnya, Indonesia harus melampaui fetisisme STEM—bukan menghapusnya, tapi menempatkannya dalam ekosistem pengetahuan yang lebih luas dan seimbang.
Karena pada akhirnya, bangsa yang maju bukan bangsa yang hanya pandai membuat robot, tapi bangsa yang tahu untuk apa robot itu diciptakan. Dan pertanyaan “untuk apa” itu, sejak dulu hingga sekarang, adalah wilayah filsafat, sosiologi, dan humaniora.
Negara ini tidak hanya butuh teknisi. Negara ini juga butuh pemikir. Dan pemikir itu tidak lahir dari laboratorium sains, melainkan dari tradisi kritis yang dijaga oleh ilmu sosial dan humaniora.
Wallahu a’lam bisshawab.
Penulis: Subkhi Ridho
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Bencana AI untuk Mahasiswa, UMKM, dan Pekerja Digital karena Harga RAM Makin Nggak Masuk Akal dan artikel lainnya di rubrik ESAI.
