MOJOK.CO Dua tahun terakhir Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengulang solusi “memasukkan air hujan ke tanah” untuk mengatasi banjir. Sekilas lucu, sebenarnya ini solusi serius yang membedakan kebijakan Anies dari Ahok.

Tulisan ini akan membandingkan penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Gubernur Anies Baswedan (Anies) untuk melihat seperti apa dua politisi ini menghadapi banjir.

Secara umum, di Jakarta ada tiga jenis banjir.

Yang pertama adalah banjir karena aliran air dari kawasan Puncak, Bogor. Kemampuan ekosistem air atas dan bawah permukaan kawasan Puncak sudah tidak mampu menampung curah hujan yang turun sehingga air meluap ke sungai-sungai yang mengalir membelah Kota Jakarta di bawah sana. Salah satunya adalah Kali Ciliwung.

Bantaran-bantaran Kali Ciliwung yang sudah dihuni banyak penduduk menjadi kawasan yang rawan banjir,  terutama di musim hujan. Banjir tipe ini sering disebut “banjir kiriman” karena layaknya surat di masa lalu, air dikirim dari Puncak ke Kota. Dalam metafora ini, sungailah yang menjadi amplopnya.

Banjir tipe kedua adalah banjir karena hujan di dalam Kota Jakarta. Saluran-saluran irigasi yang dalam beberapa kasus sudah menyempit atau tidak terawat, ketika dialiri volume air yang tinggi dari curah hujan, tidak sanggup menampung luapan air ini. Terjadilah banjir.

Banjir tipe ketiga disebabkan air laut. Jenis banjir ini belakangan menjadi diskusi yang sangat mernas (menarik dan panas) di Jakarta. Banjir ini terjadi karena kombinasi muka air laut naik + muka tanah turun.

Naiknya muka air laut adalah satu bagian dari kompleks perubahan iklim global. Suhu Bumi yang naik menyebabkan bongkah-bongkah es raksasa di kutub mencair. Bongkah es berubah menjadi air, dan secara kumulatif membuat volume air laut naik, yang dalam tahap berikutnya terekspresikan dalam bentuk naiknya muka air laut.

Dari sisi darat, sejak 1970-an ke sini, masalah amblesan tanah (land subsidence) adalah topik yang menjadi subjek riset para peneliti, terutama dari lapangan ilmu kecaraan/teknik (geologi, geodesi, teknik sipil).Pembangunan yang secara spasial terkonsentrasi di Jakarta menciptakan berbagai kondisi yang menyebabkan amblesan tanah.

Kondisi pertama adalah kebutuhan air warga kota. Pipa-pipa PAM JAYA yang terprivatisasi itu cuma mampu menyumbang sekitar 60% dari kebutuhan air warga Jakarta. Sisanya, sebagian besar bergantung pada pasokan air tanah, terutama air tanah dalam. Ekstraksi air tanah dalam adalah salah satu penyebab amblesan tanah di Jakarta.

Berat-berat bangunan-bangunan di Jakarta yang semakin banyak terutama sejak 1960-an ke sini, menjadi faktor lain. Di kawasan macam Senayan, kedua faktor ini bertemu: Berat gedung-gedung + ekstraksi air tanah yang dilakukan gedung-gedung tersebut. Kedua elemen ini, naiknya muka air laut dengan laju sekitar 0,5 cm/tahun dan amblesan tanah dengan laju yang di beberapa tempat melebihi 10 cm/tahun, adalah faktor-faktor dominan yang sering disebut para peneliti sebagai penyebab amblesan tanah di Jakarta.

Baca juga:  PSBB Anies Baswedan Bukan Gagal, Cuma Kompak Sama PSBB Indonesia yang Tidak Berhasil

Ketiga model mulajadi (genealogi) banjir Jakarta di atas dapat saling berkombinasi. Misalnya, kombinasi jenis banjir yang pertama dan kedua, kedua dengan ketiga, atau ketiga dengan pertama. Kombinasi ini tergantung pada dinamika spasial (di mana) dan temporal (kapan) yang berujung pada suatu momen ketika volume air yang banyak berubah menjadi banjir.

Bagaimana Ahok dan Anies bersikap terhadap banjir Jakarta?

Pilgub DKI Jakarta pada 2017 adalah salah satu momen untuk melihatnya. Dalam momen debat publik, isu yang berhubungan dengan tata kelola air (manajemen banjir, air minum, dan air kotor) menjadi tema-tema yang banyak didiskusikan.

Di satu sisi, sebagai seorang pembelajar banjir, saya berterima kasih kepada kedua orang ini karena tema yang saya pelajari menjadi perbincangan publik yang lebih luas. Ini adalah momen yang sangat bagus bagi saya untuk menyimak pendapat-pendapat mereka atau secara lebih luas, publik, tentang bagaimana seharusnya banjir dikelola.

Adalah Anies yang melakukan pembedaan. Dalam salah satu kesempatan debat, dia mengkritik secara substansial penanganan banjir Jakarta di zaman Ahok.

Pada masa Ahok menjabat, penggusuran kampung-kampung kota di bantaran kali di Jakarta demi penanganan banjir adalah salah satu peristiwa yang mendapat banyak perhatian masyarakat, bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia secara keseluruhan. Peristiwa-peristiwa itu didiskusikan di media sosial secara detail.

Penggusuran Kampung Pulo dan Bukit Duri adalah salah dua saja dari penggusuran-penggusuran kampung kota Jakarta yang terletak di bantaran kali. Penggusuran dilakukan dengan rasionalisasi bahwa kampung-kampung kota itu sudah menyempitkan jalan air di Kali Ciliwung. Air yang mampet karena sungai menyempit, meluap menjadi banjir.

Karena itu, agar air mengalir lancar, kampung-kampung kota di bantaran kali itu harus dibersihkan. Bahasa sehari-harinya adalah digusur. Penggusuran ini berada di bawah bendera proyek Normalisasi Kali Ciliwung. Penggusuran ini menjadi sangat sensitif secara sosial-ekonomi karena banyak warga yang tinggal di bantaran kali Jakarta adalah kelompok yang sering disebut “kaum miskin kota”.

Cara penanganan banjir seperti di atas dilabeli Anies sebagai “horizontal drainage” yang menurutnya bertujuan mengalirkan air sesegera mungkin ke laut. Anies menganggap cara ini salah. Yang seharusnya dilakukan adalah “vertical drainage” alias memasukkan air ke dalam Bumi, bukan mengalirkannya ke laut.

Anies, dalam hemat saya, secara konseptual berhasil melakukan pembedaan. Secara cerdik ia membidik sensitivitas sosial-ekonomi penggusuran kaum miskin kota dengan melakukan kampanye keadilan sosial. Dan itu pula, barangkali, yang menjadi salah satu faktor yang membuat dia menang di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sangat mungkin ada pemilih yang merasa bahwa pemaparannya masuk akal.

Dalam beberapa kesempatan setelah menjadi gubernur, Anies berbicara soal keadilan sosial. Lebih jauh, ia tidak cuma berbicara, di bawah komandonya, jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi terhadap gedung-gedung yang memiliki sumur air tanah dalam di kawasan Sudirman dan Thamrin. Medio 2018, seperti yang dapat disimak di media, Pemprov berhasil menemukan 33 sumur air tanah ilegal milik gedung-gedung di kawasan premium tersebut. Dalam jalan pikiran Anies, inilah salah satu bentuk keadilan sosial. Bahwa kelompok kaya macam orang-orang yang berafiliasi dengan gedung-gedung di Sudirman-Thamrin juga bisa diinspeksi dan ditunjukkan keilegalannya.

Baca juga:  Akankah Presiden Jokowi Jatuh?

Namun, sampai sekarang ini (akhir 2019) pendekatan “vertical drainage” yang dimunculkan Anies pada masa debat pemilihan gubernur menghilang dari media. Saya tidak begitu jelas apakah cara itu dilaksanakan atau tidak.

Dalam sebuah perbincangan dengan kolega yang dalam satu cara pandang dapat disebut sebagai bagian dari pemerintahan Anies, dan karena itu informasi yang dia sampaikan layak dipercaya, terungkap bahwa suatu ketika setelah pilgub 2017, Anies mempresentasikan ide vertical drainage itu di depan para pembelajar air tanah.

Ide itu mendapat kritik dari para pakar karena vertical drainage yang dimaksud Anies tidak signifikan dalam kacamata hidrologi. Sebab, drainase vertikal, misalnya dalam bentuk sumur resapan dangkal, tidak akan menolong banyak, terutama dalam konteks menahan laju amblesan tanah.

Ide vertical drainage untuk menginjeksi kembali batuan sarang air tanah dalam, dengan maksud agar amblesan tanah berkurang dan dengan demikian mengurangi risiko banjir, ditantang oleh pakar. Bagian tanah yang terkompaksi di bawah permukaan Jakarta berada di kedalaman ratusan meter bahwa permukaan—lokasi dari mana air bawah tanah dalam dipompa.

Di bagian utara Jakarta, misalnya, batuan sarang air tanah dalam berada pada kedalaman 200-an sampai 300-an meter di bawah permukaan. Menginjeksikan air permukaan ke lapisan itu membutuhkan biaya pembuatan sumur injeksi yang sangat mahal. Untuk satu sumur injeksi, terbaca di media, seorang pakar menyebutkan ongkos miliaran rupiah.

Kadang-kadang saya merasa harga miliaran untuk membuat satu sumur injeksi terlalu mahal. Perbincangan saya dengan pengusaha pemboran di Semarang yang kepakarannya dibangun berdasarkan pengalaman membor banyak sumur injeksi dalam di Jawa Tengah menunjukkan, pembuatan satu sumur injeksi atau sumur resapan dengan kedalaman sekitar 100 meter memerlukan biaya kurang dari 100 juta.

Terlepas dari diskusi soal biaya sumur injeksi dalam, atau dalam bahasa Anies “vertical drainage”, rasanya Anies perlu membuka kembali ide vertical drainage yang sudah terarsip di jejak-jejak debat pilgub 2017. Atau kalau sudah dilaksanakan, publik perlu diberi tahu agar terlihat bahwa Anies memang benar-benar berbeda dengan Ahok dalam menangani banjir Jakarta.

BACA JUGA Tangani Banjir Jakarta dengan Ajak Air Bicara atau esai BOSMAN BATUBARA lainnya.