Negeri Paman Sam saat ini sedang dilanda demam Donald Trump. Sosok yang dua tahun lalu hanya terkenal sebagai taipan properti dan sesekali narsis di acara reality show itu kini menjadi satu dari dua manusia yang bisa berjibaku merebut kursi presiden negara adidaya itu (Iya, ada calon-calon dari partai di luar Demokrat-Republik, tapi perhitungan rasional apapun menunjukkan peluang mereka tipis).

Senjata andalan Trump tidak main-main. Retorikanya bisa dibilang avant garde, meskipun membuat pidato Trump terkesan tidak elegan (dan lebih cenderung ke arah menjijikan). Tapi justru gaya bicara kampungannya itulah yang mendadak digandrungi banyak warga AS –yang mungkin sudah terlalu bosan dan muak dengan politikus anteng yang serba normatif.

Substansi omongannya tidak banyak, tapi jelas, tegas, dan thas-thes: rasis, xenophobic, bigotry. Bagaikan sebuah skrip ‘reality’ show, jurus Trump berhasil mempesona puluhan hingga ratusan juta masyarakat ‘Murica.

Tapi mereka tidak sendiri. Keberhasilan kelompok Brexit (yang benar-benar British Exit, bukan julukan untuk pintu keluar tol baru di daerah pantura itu) memenangi referendum merupakan hasil dari retorika macam jurusnya Trump. Rakyat Inggris Raya ditakut-takuti dengan klaim-klaim yang mengaitkan Uni Eropa serta kebijakan imigrasi, dengan keterpurukan ekonomi-sosial-kultural yang sebenarnya entah segawat itu atau tidak.

Ada juga sejumlah pemimpin yang dinilai mulai membangun kerajaan otoriter melalui cara-cara sejenis, seperti Recep Tayyip Erdoğan di Turki yang baru saja selamat dari ‘kudeta’.

Lalu, bagaimana dengan negeri kita ini, Indonesia raya?

Agak berbeda dengan kasus-kasus di belahan bumi barat, iklim demokrasi Indonesia kontemporer tidak mengenal kategorisasi politik berdasarkan ideologi. Lagu lama “tidak ada kawan lawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi” lestari dalam duni politik kita terutama berkat Orde Baru. Karena itu, penggunaan jurus politik bigotri sulit dilekatkan sepenuhnya pada kelompok tertentu dari waktu ke waktu.

Namun, contoh nyata politik bigotri di Indonesia jamak terjadi di sana-sini. Terutama di tingkat daerah. Penyebabnya masih belum begitu jelas, tapi polanya mengarah ke ranah politik daerah. Paling sering sih terkait agama. Isu Perda Syariah kerap wara-wiri di lini masa medsos kita. Atau penutupan/penyerangan/penggerebekan/penertiban acara-acara yang dikhawatirkan akan membuka gerbang neraka. Peristiwa penutupan warung makan secara paksa dengan alasan ibadah puasa yang berakhir dramatis beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya juga sudah cukup bigotri, walau dalam taraf yang sangat kecil.

Untuk politik rasial yang totok mengulik perbedaan ras (bukan agama) memang agak jarang terjadi pada beberapa dasawarsa belakangan. Terakhir kali fenomena serupa terjadi saat geger 1998, terhadap warga keturunan Tionghoa. Setelah itu, politik rasis tidak terlalu banyak nongol lagi.

Tapi tetap ada. Baru-baru ini terjadi, tapi tidak banyak mendapat jatah liputan media. Bukan kepada masyarakat keturunan Tionghoa, tapi pada kelompok minoritas lain.

Kejadiannya di Jogja, daerah yang selama ini mengklaim diri sebagai etalase semangat multikulturalisme di Indonesia. Dengan alasan subversif dan separatis, kebebasan berbicara warga minoritas di daerah yang konon istimewa itu, dipasung. Mereka dituduh sebagai siluman anjing dan babi, seperti Ti Pat Kai mungkin. Lebih buruk lagi, aparat keamanan bertindak tegas untuk membiarkan ulah diskriminatif itu terus terjadi. Istimewa!

Barangkali kelompok pengunjuk rasa itu punya mimpi bisa jadi seperti warga southerner di US sana. Para redneck itu bebas mengibarkan bendera Konfederasi sepanjang masih dalam ranah privat, sebagai bukti kebebasan berbicara dan berpendapat. Beda, ini Indonesia, bung!

Aduh, kasian benar mereka. Dulu dipaksa bergabung, dengan janji akan ikut dimakmurkan. Tapi kemudian tetap miskin, serta dianggap warga kelas dua bahkan di rumah sendiri. Ya wajar to, kalau mereka lantas ingin membuka peluang untuk bisa mengatur nasib sendiri. Toh ada beberapa daerah lain yang pernah menuntut berpisah dari kesatuan dengan berbagai cara, dari adu senjata sampai referendum. Termasuk si daerah yang konon istimewa tadi.

Tapi tampaknya, ada saja kaum minoritas di negeri ini yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya previlese tersebut. Mereka yang sepanjang umurnya akan dianggap berbeda, dan bukan bagian dari bangsa. Entah mengapa. Barangkali karena tampak muka yang sangat berbeda.

Ya bagaimana mau tidak berbeda. Indonesia barangkali satu-satunya negara di planet ini yang di dalamnya terdapat lebih dari satu ras asli setempat (ras lho ya, bukan etnis atau suku). Beda dengan, lagi-lagi, AS yang meskipun punya warga Kaukasian dan Negroid, tapi dua-duanya bukan penduduk asli (yang adalah masyarakat Indian-Amerika).

Padahal dulu dengan bangga Bung Karno menggandeng mereka sebagai bagian dari negara ini, menjadi satu kesatuan dalam jargon “Ini Republik Indonesia Anti Netherland”. Tapi waktu juga yang membuktikan, janji sekadar janji. Tidak ada lagi kebanggaan untuk melestarikan jargon tersebut.

Sekarang, ya itu tadi. Bumi mereka kaya, jadi perlu dihisap untuk kemakmuran bersama. Tapi terutama untuk kalangan pusat dulu ya. Dan kalau wargamu berpindah daerah untuk meraup ilmu atau mencari nafkah, akan diperlakukan diskriminatif ya. Dan kalau tidak puas, tidak boleh protes ya. Dan kalau protes, ditanggapi dengan kekerasan plus dicap sebagai sumber kekerasan itu sendiri ya. Dan kalau sudah dikerasi, ya gimana lagi, wong situ separatis dan mengancam keutuhan NKRI. Ya itu tadi.

Salam #raisadalahkita, eh maksud saya, #rasisadalahkita ding…

No more articles