Dalam sejarah kepresidenan Indonesia, posisi wakil presiden nyaris tak pernah jadi sorotan utama. Ia seperti “ban serep”—keberadaannya penting, tapi baru terasa jika ban utama bocor. Selama presiden bekerja mulus, nama wapres jarang muncul ke permukaan. Namun sejarah mencatat satu pengecualian penting, ketika Mohammad Hatta—wakil presiden pertama RI—memilih mundur secara sukarela.
Keputusan Mohammad Hatta untuk mundur pada 1 Desember 1956 bukan semata karena nazar pribadi, melainkan juga karena perbedaan mendasar dengan Presiden Soekarno. Mulai dari pandangannya tentang demokrasi dengan banyak partai, ekonomi kerakyatan melalui koperasi, hingga kritik tajam pada sistem pemerintahan yang terlalu Jakarta sentris—semuanya mencerminkan jurang visi antara dua proklamator bangsa.
Mohammad Hatta meyakini bahwa partai politik adalah alat pendidikan rakyat. Sebaliknya, Soekarno justru ingin menyederhanakan, bahkan menghapusnya demi mewujudkan Demokrasi Terpimpin. Di bidang ekonomi, Hatta gigih mendorong koperasi sebagai jalan rakyat, namun dianggap terlalu idealis oleh kabinet saat itu. Merasa semakin terpinggirkan dari pengambilan keputusan negara, Hatta memilih mundur secara terhormat dan menjauh dari dunia politik.
Hari ini, kita kembali mendengar isu tentang wapres yang diminta mundur. Tapi bandingkanlah dengan kualitas persoalan pada era Hatta: benturan gagasan, perdebatan ideologi, dan pergulatan visi kebangsaan. Mohammad Hatta mundur bukan karena tekanan politik, tapi karena keyakinan. Bukan karena kalah, tapi karena menang secara moral. Ia tahu kapan harus pergi, dan ia tahu untuk apa ia pernah datang.
Simak kisah lengkapnya di episode Jasmerah. Karena belajar sejarah bukan soal mengingat masa lalu, tapi meneruskan pemahaman akan arah bangsa ke depan.
