Pemberitaan dan perdebatan soal Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, saya kira sudah tidak proporsional. Sebagian orang mulai serampangan menyebarkan pesan dengan maksud menyindir, bahwa bersekolah tinggi tidak penting lagi karena Susi yang tidak tamat SMA terbukti bisa menjadi menteri. Sebagian yang lain mulai membanding-bandingkan Susi—yang merokok, bertato, dan konon tidak suka mengenakan kutang—dengan pejabat perempuan yang berjilbab, tidak merokok dan tak bertato, yang tersangkut masalah hukum.

Ada salah kaprah yang dipaksakan.

Pertama, soal Susi yang perokok, bertato, dan tidak tamat SMA. Karena pilihan hidupnya itu, Susi lalu dianggap tidak pantas atau tidak layak menjadi pejabat negara. Katanya masih banyak orang yang bersekolah tinggi, yang tidak merokok dan tidak bertato,  yang lebih pantas menjadi menteri ketimbang Susi. Pendapat yang sebetulnya tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya tepat.

Sampai sekarang, tidak ada undang-undang yang melarang orang bertato, perokok, dan bukan sarjana untuk menduduki jabatan menteri.  Dan pelarangan untuk itu memang tidak penting, karena menteri adalah jabatan politis. Karena itu, kalau kemudian Susi diangkat sebagai menteri, itu bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak lebih pintar atau tidak becus bekerja dibandingkan Susi—lalu tidak berguna, melainkan karena Susi pilihan politik Jokowi.

Misalnya, mungkin saja Susi memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi karena banyak membantu semasa kampanye pilpres. Atau mungkin juga karena dia dinilai punya banyak pengalaman dalam soal kelautan dan perikanan. Siapa yang tahu, kecuali Jokowi dan BIN?

Di atas semua itu, pengangkatan Susi juga karena faktor nasib. Nasib Susi yang tidak tamat SMA , merokok dan bertato mungkin lebih beruntung. Sementara nasib mereka yang bersekolah dan punya berenteng gelar, tidak bertato, dan tidak merokok; mungkin tidak terlalu beruntung. Itu pun jika (diangkat) menjadi menteri atau jabatan lainnya dianggap dan dipercaya sebagai nasib baik, atau ukuran sukses.

Kalau tidak percaya nasib baik dan nasib jelek, pengangkatan Susi sebagai menteri untuk sementara mestinya dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dia membeli rokok dengan uang pribadi dan belum ada kabar, misalnya, Susi pernah memalak orang karena tidak punya uang untuk membeli rokok. Yang dirajah juga tubuhnya sendiri. Dan kalau betul bahwa payudara yang jarang disangga BH bisa kendur, maka Susi sendiri pula yang akan menanggung risiko punya tetek yang tidak kencang. Tidak ada orang lain yang dirugikan. Apalagi merugikan negara dan keuangannya.

Persoalannya akan berbeda kalau kelak Susi mengutil uang negara untuk kepentingan pribadinya. Atau Susi kepergok bercinta  di ruang kerjanya sebagai menteri pada saat jam seharusnya dia bekerja. Bukan soal bercintanya yang dilarang. Tapi soal fasilitas negara yang digunakan bukan untuk mengurus kepentingan negara. Bila Susi melakukan hal-hal semacam itu, barulah dia bisa dianggap tidak pantas jadi menteri dan bisa diminta mundur.

Kedua, soal membandingkan penampilan Susi dengan pejabat lain yang berjilbab, sarjana, tidak merokok dan tidak bertato. Perbandingan ini, juga berlebihan.

Benar, perempuan berjilbab belum tentu menjamin perempuan itu menjadi baik, seperti halnya perempuan-perempuan lain yang juga mengenakan simbol-simbol agamanya masing-masing. Tapi menganggap pejabat berjilbab pasti berkelakuan buruk, juga sangat tidak adil.

Banyak pejabat berjilbab yang baik. Cerdas, bersekolah tinggi, tidak merokok, dan tidak bertato. Khofifah Indar Parawansa, salah satunya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini juga pejabat berjilbab yang berprestasi.

Singkatnya, pengangkatan Susi sebagai menteri sama sekali tidak ada hubungannya dengan bersekolah tinggi, bertato atau merokok. Tidak bisa juga dibandingkan dengan pejabat berjilbab yang kebetulan berkelakuan buruk. Masalahnya bukan di sana.

Silakan bersekolah setinggi mungkin dan mencari ilmu ke mana saja. Silakan memilih untuk bertato atau tidak bertato. Silakan merokok atau tidak merokok. Silakan menggunakan atribut keagaaman atau menanggalkannya. Tapi jangan kemudian menganggap orang yang berbeda dengan kita, pasti jelek, pasti buruk, dan tidak layak jadi pejabat.

Maka adillah sejak dalam pikiran. Atau diam. Atau bercintalah dengan pasangan Anda meski dia bukan seorang menteri.

No more articles