MOJOK.CO – Rakyat jangan mau diimingi-imingi sama PSI yang usul agar tunjangan dari gaji anggota DPR dikurangi. Nggak ngaruh, Bwos. Hambok yaqin.
Ramai gara-gara Krisdayanti keceplosan soal gaji anggota DPR beserta tunjangan-tunjangannya, PSI pun jadi angkat suara. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, tiba-tiba saja meminta tunjangan yang diterima anggota DPR dikurangi.
Kata Sigit Widodo, kinerja DPR saat ini lagi buruk di mata masyarakat, sehingga kurang etis kalau mereka mendapat tunjangan begitu banyak.
Perlu diketahui, menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 gaji pokok anggota DPR sebenarnya nggak banyak-banyak amat.
Mereka yang “hanya” anggota DPR mendapat Rp4,2 juta per bulan, kalau Wakil Ketua Rp4,6 juta per bulan, dan kalau gaji Ketua DPR Rp5 juta per bulan. Kecil sekali.
Nah, karena gaji pokok DPR begitu kecil, makanya tunjangan-tunjangan bisa berlipat-lipat jauh lebih banyak.
Saking banyaknya, tak perlulah detailnya diungkap di sini. Intinya, dari pengakuan Krisdayanti saja, setiap tanggal 1 dia akan dapat transferan gaji anggota DPR sebesar 16 juta, dan empat hari berikutnya dapat transferan lagi (sebagai tunjangan) sebesar Rp59 juta.
Selain itu, seorang anggota DPR (menurut Krisdayanti) mendapat dana aspirasi Rp450 juta yang diterima selama 5 kali dalam setahun. Belum ditambah dana reses sebesar Rp140 juta yang cair 8 kali selama setahun.
Tentu saja, dana aspirasi dan dana reses itu tidak dimaksudkan sebagai dana yang bisa digunakan secara pribadi, tapi jadi dana kegiatan di daerah pemilihan si anggota DPR yang bersangkutan.
Artinya, secara general take home pay yang didapat oleh seorang anggota DPR sebenarnya “hanya” sekitar 60 jutaan per bulan.
Melihat betapa kecil take home pay yang diterima oleh para anggota DPR itu, tentu sebagai rakyat kita perlu melihat kasihan. Apalagi mengingat mereka sudah keluar duit banyak dalam masa kampanye agar bisa terpilih.
Artinya, usulan PSI agar tunjangan dari gaji anggota DPR dikurangi itu tidak masuk akal. Rakyat harus menolaknya, karena anggota DPR memang berhak mendapat duit-duit itu. Apa PSI ini nggak mikir betapa kasihannya anggota DPR dalam bekerja dan keluar duit secara ikhlas selama ini demi partai rakyat?
Masa iya rakyat tega anggota DPR sampai harus nyicil KPR buat beli rumah baru? Atau kredit beli mobil untuk koleksi terbaru mobilnya? Masa iya kita semua tega anggota DPR perlu pakai aplikasi pinjol buat jajan? Kan ya jangan gitu. Jangan kejam-kejam lah sama wakil rakyat. Mereka itu sudah menderita lho.
Krisdayanti saja sampai habis Rp3 miliar untuk biaya kampanye dan mengaku itu dana yang cenderung irit. Ya, itu masuk akal sih. Krisdayanti kan tak perlu keluar duit banyak-banyak karena memang namanya sudah lebih dulu dikenal masyarakat ketimbang calon-calon lainnya.
Hanya menerima Rp60 jutaan per bulan dan harus bekerja keras di dalam gedung DPR untuk menahan kantuk berjuang mewakili rakyat tentu jadi harga yang tak sebanding.
Duit Rp60 juta emang bisa untuk apa coba? Dana untuk beli mobil barunya mana? Untuk beli tas-tas mewah dari mana? Dana untuk pasang balihonya mana? Belum kalau mau jalan-jalan ke luar negeri? Beli tanah, beli lahan, beli rumah baru?
Oleh sebab itu, sebenarnya anggota DPR itu tidak sedang cari duit ketika mereka menjabat. Mereka semua sebenarnya adalah manusia-manusia terbaik yang terpilih untuk membantu rakyat Indonesia.
Salah satu alasan kenapa anggota DPR itu nggak butuh duit adalah, kita bisa melihat daftar kekayaan Pimpinan DPR pada periode 2019-2024. Dari laporan LHKPN milik Puan Maharani dan Rachmat Gobel saja, kita bisa dapat gambaran seikhlas apa anggota DPR dalam melayani rakyat Indonesia.
Rachmat Gobel misalnya, kekayaannya saja mencapai Rp418 miliar. Lalu ada nama Puan Maharani yang kekayaannya mencapai Rp363 miliar. Kekayaan itu bahkan sudah mereka berdua miliki sebelum dilantik jadi Pimpinan Anggota DPR 2019-2024 lho.
Artinya, kalau sudah sekaya itu dan hanya menerima gaji Rp60 juta per bulan, ya itu kan cuma dapat transferan buat beli “uang rokok” aja namanya. Jadi, kalau PSI ngotot mau ngurangi tunjangan buat para anggota DPR, sudah pasti anggota DPR nggak akan peduli-peduli amat. Nggak ngaruh, Bwos.
Bahkan, asal Anda tahu saja, saking kayanya Puan Maharani dan Rachmat Gobel, Presiden Jokowi aja sampai kalah kaya lho. Menurut laporan LHKPN pada 13 Maret 2021, total kekayaan Presiden Republik Indonesia saja hanya mencapai Rp63 miliar.
Padahal Presiden Jokowi itu sebenarnya mirip-mirip dapat take home pay kayak anggota DPR. Dari gaji pokok sampai tunjangan dan tetek bengeknya, Jokowi setiap bulannya juga “cuma” mendapat Rp62 jutaan per bulan. Hampir sama kayak anggota DPR.
Uniknya, dengan gaji plus tunjangan yang relatif sama, jumlah kekayaan yang dimiliki Jokowi dengan beberapa anggota DPR malah lebih banyak anggota DPR. Wah, wah, ini kan menarik sekali.
Pertanyaannya kemudian, dari mana para anggota DPR ini dapat kekayaan selangit kalau gaji yang mereka terima sebagai anggota dewan katanya cuma Rp60 jutaan?
Ya tentu saja karena para Anggota DPR ini rajin bersedekah dengan banyak cara. Coba ingat-ingat lagi, bahwa kunci seseorang jadi makin tajir adalah karena seseorang itu makin banyak bersedekah. Dan secara kebetulan, sedekah paling mudah adalah memberi senyum ke orang lain.
Contoh saja Ibu Puan Maharani yang kerap bersedekah dengan mengumbar senyum di mana-mana. Dari perempatan di Yogyakarta, pelosok Semarang, sampai Jakarta selalu ada senyum Ibu Puan di mana-mana.
Dibandingkan dengan Presiden Jokowi yang belakangan makin jarang senyum, dan jarang banget nongol di baliho-baliho. Kalaupun nongol, itu pun nongol di mural (bahkan itu pun keburu dihapus sama aparat setempat), artinya makin masuk akal lah kalau para nggota DPR itu punya rezeki lebih banyak. Alasannya? Rajin sedekah!
Oleh sebab itu, menolak usulan PSI agar mengurangi tunjangan itu bukan berarti rakyat sebenarnya menolak soal substansi ide penghematan APBN. Bukan, bukan karena alasan itu. Sebab, mau dikurangi berapa pun, sebenarnya itu nggak ngaruh apa-apa.
Anggota DPR ya tetep kaya mau gaji atau tunjangan mereka dikurangi. Nggak ngaruh babar blas karena pada dasarnya rezeki mereka sudah ada yang ngatur. Ssst, iya, udah ada yang ngatur.
BACA JUGA Krisdayanti Nggak Perlu Minta Maaf Setelah Beberkan Gaji DPR dan tulisan Ahmad Khadafi lainnya.
